PASURUAN – redaksi.co 21 November 2026 Kapolres Pasuruan AKBP Irawan Setyono menggelar dialog bersama masyarakat di Pura Dhang Kahyangan Kerti Jaya Bhuana, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Sabtu (21/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah persoalan disampaikan masyarakat, mulai dari penerapan hukum adat, penggunaan kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur, pernikahan dini, dugaan intimidasi terhadap kepala desa, hingga kemacetan dan penutupan jalur di kawasan wisata Gunung Bromo.
Menanggapi persoalan penerapan hukum adat, Kapolres Pasuruan menyatakan penyelesaian masalah melalui mekanisme adat pada prinsipnya diperbolehkan. Namun, apabila terdapat sanksi berupa denda, penerapannya harus berdasarkan kesepakatan bersama.
“Apabila ada pemberian sanksi berupa denda, harus berdasarkan kesepakatan bersama. Hasil kesepakatan tersebut juga perlu ditembuskan kepada Kapolsek Tosari sebagai langkah antisipasi agar permasalahan tidak berkembang lebih luas,” kata Irawan.
Persoalan lain yang disampaikan masyarakat adalah penggunaan kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur. Perwakilan masyarakat meminta kepolisian mengadakan sosialisasi kepada pelajar agar lebih memahami aturan dan keselamatan berlalu lintas.
Kapolres menjelaskan bahwa batas usia minimal untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah 17 tahun. Ia juga meminta orang tua meningkatkan pengawasan agar anak tidak mengendarai kendaraan sebelum memenuhi persyaratan.
Masyarakat turut mengusulkan kegiatan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas) dan pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD) di Kecamatan Tosari. Kapolres menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut akan diupayakan.
Sementara itu, Ketua MWCNU Tosari Abdul Basir meminta dukungan pembinaan terhadap generasi muda untuk mengantisipasi pernikahan dini. Kapolres mengajak tokoh agama mengambil peran melalui pembinaan moral, budi pekerti, dan nilai-nilai sosial kepada para pemuda.
Persoalan dugaan intimidasi oleh oknum lembaga swadaya masyarakat (LSM) terhadap kepala desa juga mencuat. Kepala Desa Sedaeng Abdul Hadi menyampaikan adanya dugaan tindakan mencari-cari kesalahan dan intimidasi terhadap kepala desa, khususnya berkaitan dengan persoalan tindak pidana korupsi.
Kapolres meminta kepala desa segera melaporkan tindakan intimidasi atau perbuatan yang merugikan kepada Kapolsek maupun anggota Polsek Tosari agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Di sektor pariwisata, perwakilan paguyuban penginapan mengeluhkan kemacetan di kawasan Penanjakan, terutama saat akhir pekan, libur nasional, serta periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Menanggapi persoalan tersebut, Kapolres menyampaikan rencana rekayasa lalu lintas pada sejumlah titik rawan kemacetan di kawasan Penanjakan, khususnya saat terjadi peningkatan kunjungan wisatawan.
Masyarakat juga mempersoalkan kebijakan penutupan jalur oleh Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penutupan tersebut dinilai turut berdampak terhadap masyarakat di luar wilayah yang mengalami kebakaran.
“Kami akan melakukan koordinasi kembali dengan pihak terkait agar kebijakan yang diterapkan dapat mempertimbangkan kondisi dan kepentingan masyarakat,” ujar Irawan.
Camat Tosari Bakhtiar Prihatin Bachri menekankan pentingnya sinergi seluruh unsur masyarakat untuk menjaga keamanan dan kerukunan wilayah.
“Kami mengajak seluruh unsur Forkopimcam, pemerintah desa, TNI-Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuda untuk terus meningkatkan sinergitas dalam menjaga keamanan dan kondusivitas Kecamatan Tosari,” kata Bakhtiar.
Pertemuan yang berlangsung pukul 09.00 hingga 10.30 WIB tersebut turut dihadiri Kapolsek Tosari AKP Nanang Abidin, Danramil Tosari Kapten Inf. Nur Kholik, sejumlah pejabat Polres Pasuruan, para kepala desa, serta tokoh agama dan masyarakat.
Dalam kegiatan itu, Kapolres juga menyosialisasikan layanan Call Center 110 Polri yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara gratis selama 24 jam untuk melaporkan tindak pidana, kecelakaan lalu lintas, gangguan kamtibmas, maupun keadaan darurat lainnya.
http://Agus kustiadi 21 November 2026

