JAKARTA SELATAN, Redaksi.co – Perlindungan tanah wakaf menjadi perhatian penting dalam upaya menjaga aset keagamaan agar tidak terancam persoalan hukum di kemudian hari, Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Administrasi Jakarta Selatan terus mendorong penguatan legalitas tanah melalui proses sertifikasi serta peningkatan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat.
Komitmen tersebut tercermin dalam peninjauan lapangan terkait permohonan Sertifikat Tanah Wakaf Masjid Al Magfiroh di RT 002 RW 03, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2026).
Peninjauan ini bukan sekadar kegiatan administratif, Pemeriksaan langsung di lokasi menjadi tahapan penting untuk memastikan kejelasan objek tanah, kesesuaian data, serta kepastian peruntukan tanah yang digunakan sebagai tempat ibadah.
Kegiatan tersebut melibatkan petugas Kantah Jakarta Selatan, Kasi Pemerintahan Kelurahan Cilandak Timur Fenny Medhina, perwakilan Kementerian Agama Jakarta Selatan, serta Ketua RT setempat.
Sejumlah aspek menjadi perhatian dalam pemeriksaan, mulai dari kondisi fisik bidang tanah, pengukuran luas, pemeriksaan dokumen dan status kepemilikan, hingga kesesuaian penggunaan tanah dengan peruntukan wakaf
.
Langkah ini memiliki arti strategis. Sebab, tanah wakaf bukan sekadar aset berupa bidang tanah, melainkan amanah yang diperuntukkan bagi kepentingan umat dan harus memiliki perlindungan hukum yang kuat.
Tanpa kepastian administrasi dan legalitas, aset keagamaan berpotensi menghadapi persoalan kepemilikan, sengketa, bahkan penyalahgunaan peruntukan.
Pelayanan Pertanahan Harus Menjangkau Masyarakat
Di tengah kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan transparan, Kantah Jakarta Selatan juga terus mengembangkan pendekatan pelayanan langsung melalui program ATR/BPN Dekat.
Program tersebut sebelumnya dilaksanakan di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, pada 20 Oktober 2026, Masyarakat memperoleh kesempatan untuk berkonsultasi mengenai berbagai persoalan pertanahan, mulai dari persyaratan administrasi hingga prosedur pengurusan hak atas tanah.
Koorsub Penetapan Hak Tanah dan Ruang Wilayah II, Rizka Zamzami, S.H., menjelaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi ruang komunikasi antara petugas dan masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan, memperoleh informasi, sekaligus mencari solusi atas kendala pelayanan pertanahan.
Tidak berhenti di situ, inovasi LEXI (Layanan Express Sehari), pelayanan akhir pekan, serta Pengukuran Terjadwal juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemudahan akses pelayanan.
Kehadiran berbagai inovasi tersebut diharapkan mampu memangkas hambatan pelayanan sekaligus memberikan kejelasan tahapan kepada masyarakat dalam mengurus dokumen pertanahan, termasuk Peta Bidang Tanah (PBT).
Jangan Tunggu Sengketa Baru Mengurus Sertifikat
Persoalan tanah sering kali baru mendapat perhatian serius ketika muncul konflik kepemilikan, Padahal langkah pencegahan melalui penataan dokumen dan sertifikasi sejak awal merupakan bentuk perlindungan hukum yang jauh lebih penting.
Karena itu, sertifikasi tanah wakaf perlu menjadi perhatian bersama, baik bagi pengelola rumah ibadah, nadzir, masyarakat, maupun instansi terkait.
Kantah Jakarta Selatan memiliki tantangan untuk memastikan setiap inovasi pelayanan berjalan konsisten, mudah diakses, serta memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan pelayanan pertanahan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan atau cepatnya proses administrasi, Lebih dari itu, keberhasilan harus terlihat dari terjaminnya kepastian hukum, terlindunginya hak masyarakat, serta terjaganya aset yang diperuntukkan bagi kepentingan publik.
Tanah wakaf adalah amanah umat, Legalitasnya harus dijaga perlindungannya harus diperkuat, dan kepastian hukumnya tidak boleh diabaikan.
