Redaksi.co MAMUJU : Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Mahasiswa Pitu Ulunna Salu Sulawesi Barat (PP IPMAPUS Sulbar) melayangkan peringatan keras (warning) terhadap manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Regional Sulawesi Barat. Pelayanan rumah sakit yang menjadi rujukan utama se-provinsi ini dinilai amburadul, tidak profesional, dan justru mencekik masyarakat kecil.
Ketua PP IPMAPUS Sulbar, Akbar, menegaskan bahwa fungsi rumah sakit rujukan seharusnya terus diperbarui (update) demi memberikan pelayanan maksimal. Namun realita di lapangan justru bertolak belakang: sistem pelayanan pasien BPJS hingga manajemen rawat jalan dinilai sangat semrawut.
Salah satu praktik yang disorot tajam oleh IPMAPUS Sulbar adalah dugaan pungutan halus terhadap pasien BPJS. Berdasarkan aduan masyarakat yang diterima, RSUD Regional Sulbar kerap membebankan pembelian obat di luar rumah sakit kepada pasien. Pihak RS berdalih uang tersebut akan diganti setelah klaim BPJS cair.
“Ini sistem yang sangat merugikan dan membodohi masyarakat! Pasien rujukan dari kabupaten jauh seperti Mamasa dan Mamuju Tengah harus merogoh kocek Rp500 ribu hingga Rp1 juta untuk beli obat mandiri. Dalih ‘uang akan dikembalikan‘ itu mustahil terwujud dengan berbagai pertimbangan birokrasi. Praktek bobrok ini harus segera dihentikan!” tegas Akbar dengan nada sengit.
Tak berhenti di situ, bobroknya manajemen juga merembet ke pelayanan pasien rawat jalan atau pasien kontrol. Banyak warga yang sudah memegang surat wajib kontrol resmi justru ditolak atau diubah jadwalnya secara sepihak saat tiba di rumah sakit—tanpa ada pemberitahuan awal.
“Masyarakat datang dari pelosok, menempuh perjalanan jauh dan menghabiskan biaya transportasi yang tidak sedikit. Begitu sampai, jadwal diubah seenaknya tanpa mempertimbangkan asal pasien. Ini bukti nyata betapa matinya rasa empati dan bobroknya sistem di RSUD Regional Sulbar,” lanjutnya.
Melihat kondisi yang kian memprihatinkan, IPMAPUS Sulbar meminta Gubernur Sulawesi Barat untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan melakukan evaluasi total terhadap Direktur RSUD Regional Sulbar.
“Masyarakat datang ke rumah sakit ingin sembuh, bukan malah ditambah beban pikiran dan biaya akibat sistem yang kacau. Kami mendesak Gubernur Sulbar segera mengevaluasi Direktur RSUD Regional. Jangan pertahankan pimpinan yang cuma kerja formalitas tanpa inovasi, terobosan, dan inisiatif progresif!” pungkas Akbar. (ZUL)
