Redaksi.co MAMUJU : Momentum dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak berujung karpet merah di Sulawesi Barat. Alih-alih pesta pora puji-pujian kekuasaan, riak kekecewaan rakyat mendidih di jalanan. Puluhan aktivis Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Mamuju “mengepung” pusat pemerintahan setempat dalam aksi kontrol sosial berskala besar.
Aksi yang mengusung belasan tuntutan Krusial, mulai dari RUU Perampasan Aset, carut-marut Makan Bergizi Gratis (MBG), skandal IUP PT Perminas, hingga dugaan penggelapan transparansi dana pinjaman PT SMI—ini diwarnai insiden memalukan: Wakil Rakyat di DPRD Kabupaten Mamuju memilih kabur dan ‘bersembunyi‘ dari rakyatnya sendiri.
Langkah awal massa aksi di Gedung DPRD Kabupaten Mamuju disambut ‘tamparan‘ keras dari para legislator. Kendati surat pemberitahuan telah dilayangkan jauh-jauh hari, tidak ada satu pun batang hidung anggota DPRD Mamuju yang berani memunculkan diri.
Sikap apatis dan ‘penakut‘ wakil rakyat ini langsung memantik amarah massa. GMNI menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap semangat demokrasi dan bukti nyata bahwa gedung rakyat telah berubah menjadi benteng kepengakalan politik.
“Yang kami sesalkan, saat mahasiswa datang membawa jeritan rakyat, tak ada satupun wakil rakyat yang berani berdiri di depan kami! Kami tidak minta hal mewah, kami hanya menuntut ruang dialog dan tanggung jawab politik! Jangan sampai lembaga ini berubah jadi benteng kedap suara yang tuli terhadap jeritan masyarakat!” celetuk Akwil, Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, dengan nada tinggi saat membakar semangat massa.
Tak mau buang waktu menggedor pintu kosong, massa langsung melakukan long march dan mengalihkan gempuran ke DPRD Provinsi Sulawesi Barat.
Di Gedung DPRD Provinsi Sulbar, tumpahan ketegangan berjam-jam akhirnya memaksa anggota dewan provinsi keluar dan membuka ruang audiensi. Hasil pertarungan argumen tersebut melahirkan dua poin kesepakatan krusial:
1. Isu Nasional: DPRD Sulbar berjanji menerbitkan surat rekomendasi resmi ke Pemerintah Pusat dan DPR RI.
2. Isu Daerah: DPRD Sulbar didesak segera memanggil dinas-dinas terkait melalui RDP (Rapat Dengar Pendapat) terbuka.
Namun, Akwil menegaskan bahwa GMNI Mamuju tidak akan terkecoh dengan janji di atas kertas.
“Kami apresiasi audiensi ini, tapi jangan coba-coba jadikan ini sekadar drama administrasi! Surat rekomendasi harus sampai ke Jakarta, dan RDP daerah harus membedah borok dinas-dinas terkait secara transparan. Jangan sampai suara mahasiswa cuma dicatat, didengar, lalu dibuang ke tong sampah!” tegas Akwil menyengat.
GMNI Mamuju melayangkan 12 Tuntutan ‘Panas‘ yang membedah kebobrokan nasional dan daerah
1. Bencana Karhutla: Segera tuntaskan Karhutla dan tetapkan status Bencana Nasional jika memenuhi syarat hukum!
2. Evaluasi Program Pro-Rakyat: Evaluasi total Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kopdes Merah Putih yang dinilai rentan perampokan anggaran dan salah sasaran!
3. Sahkan RUU Perampasan Aset: Desak DPR RI dan Pemerintah berhenti main mata dan segera sahkan UU Perampasan Aset Koruptor!
4. Proteksi Hak Adat: Sahkan RUU Masyarakat Adat tanpa tawar-menawar!
5. Usut Izin PT Perminas: Desak Presiden Prabowo mengevaluasi total dan mencabut IUP Eksplorasi PT Perminas di Sulbar jika terbukti menabrak aturan!
7 Tuntutan Daerah (Koreksi Total Sulbar & Mamuju):
1. Jalan Rusak Parah: Bentuk Satgas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Bonehau–Kalumpang!
2. Kekerasan Seksual: Dinas P3A Sulbar WAJIB sediakan Rumah Aman bagi korban kekerasan seksual!
3. Pendidikan & Kesehatan Pelosok: Hentikan diskriminasi infrastruktur di wilayah terpencil Mamuju!
4. Bansos Tepat Sasaran: Pemkab Mamuju harus bongkar dan perbaiki Data Desil Bansos Desa yang carut-marut!
5. Krisis ODGJ & RS Jiwa: Sediakan Rumah Sakit Jiwa/layanan kesehatan jiwa yang memadai dan komprehensif!
6. Lapak UMKM: Sediakan sentra perdagangan layak bagi pelaku usaha kecil!
7. Bongkar Transparansi Utang PT SMI: DPRD Sulbar harus membongkar penggunaan, realisasi, dan asas manfaat dari dana pinjaman PT SMI oleh Pemprov Sulbar!
“Kritik Adalalh Ujian Kekuasaan!”
Menutup aksi dengan pengawalan ketat aparat, Akwil menyuarakan pesan menohok bagi seluruh pejabat di Sulawesi Barat maupun di Istana Negara.
“Gerakan mahasiswa bukan musuh, tapi cermin kejujuran! Kami turun ke jalan karena kekuasaan mulai silau oleh kebohongan angka-angka. Pembangunan bukan soal seberapa tebal APBD atau APBN diluncurkan, tapi berapa banyak rakyat miskin yang kenyang dan terlindungi. Demokrasi tidak butuh telinga yang sekadar mendengar, tapi butuh keberanian untuk mengesekusi keputusan nyata!” pungkas Akwil.
GMNI Mamuju memastikan genderang perang terhadap kesewenang-wenangan belum selesai. Mereka berjanji akan menyisir setiap RDP dan mengawal rekomendasi hingga ke meja kementerian pusat. Jika janji-janji ini meleset, gelombang massa yang lebih besar dipastikan akan kembali mengguncang Sulawesi Barat. (ZUL)
