Redaksi.co JAKARTA : Tepat dua tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, potret kepemimpinan sang jenderal purnawirawan mulai terlihat makin terang. Prabowo memasuki Istana dengan modal elektoral yang melimpah dan pengalaman panjang di orbit kekuasaan. Namun, dua tahun berjalan, publik dan pengamat mencatat sebuah realitas kunci: pemerintahan ini berdiri di antara ambisi kebangsaan yang megah dan ujian berat di ranah eksekusi birokrasi.
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menyoroti bahwa kurun waktu dua tahun telah cukup untuk membaca watak, gaya kepemimpinan, hingga skema prioritas kebijakan Prabowo. Dengan obsesi besar pada kemandirian nasional, pertahanan, hingga ketahanan pangan dan energi, Prabowo dinilai berhasil menunjukkan daya tahan dan karakter nasionalisme yang kuat di tengah era ketidakpastian geopolitik global.
Namun, di balik narasi besar tersebut, terdapat sejumlah paradox dan catatan kritis yang kini membayang-bayangi jalannya pemerintahan.
Di antara sederet program strategis, Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi simbol paling dominan dari dua tahun pemerintahan Prabowo. Program yang menargetkan 82,9 juta penerima manfaat dengan alokasi anggaran fantastis sebesar Rp335 triliun pada APBN 2026 ini dipandang memiliki landasan filosofis yang sangat kuat sebagai investasi generasi masa depan.
Namun, besarnya ambisi program ini berbanding lurus dengan tingginya tuntutan tata kelola (governance). Insiden keracunan massal siswa dan guru di sejumlah daerah menjadi alarm keras bagi pemerintah.
“Semakin besar ambisi kebijakan, semakin tinggi tuntutan profesionalismenya,” tegas Komaruddin Hidayat.
Di sektor pertanian, klaim keberhasilan swasembada pangan ditunjukkan dengan cadangan beras pemerintah yang menembus lebih dari 5,3 juta ton pada pertengahan 2026. Namun, angka-angka statistik tersebut dinilai belum menjawab pertanyaan mendasar: Apakah petani kian sejahtera, dan apakah harga di tingkat konsumen kian terjangkau? Swasembada ditegaskan tidak boleh berhenti sebatas penumpukan beras di gudang, melainkan harus membangun ekosistem pangan dari hulu ke hilir secara berkelanjutan.
Prabowo dinilai membawa gagasan strong state (negara kuat) untuk menjawab lemahnya institusi dalam menghadapi tekanan ekonomi-politik. Konsep ini memikat, namun menyimpan risiko ganda. Negara yang kuat bisa menjadi pelindung rakyat yang efektif, tetapi tanpa pengawasan (checks and balances), kekuatan itu berisiko mengarah pada kekuasaan otoriter.
Di sisi lain, terdapat paradoks mendasar pada komitmen efisiensi anggaran:
- Penggelembutan Kabinet: Struktur menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga terhitung sangat gemuk demi merangkul koalisi politik yang super besar.
- Minim Oposisi: Koalisi raksasa memang meredam oposisi parlemen, namun berisiko mematikan ruang kritik yang sehat.
- Sikap ‘Asal Bapak Senang‘: Ada kekhawatiran menteri hanya berperan sebagai pelaksana yang manut tanpa berani menguji atau mengkritik gagasan presiden.
Mendekati dua tahun masa jabatan, terdapat lima poin krusial yang menjadi lampu kuning bagi Presiden Prabowo:
1. Institusi over Personal: Jangan terlalu bergantung pada figur kepemimpinan personal, melainkan perkuat institusi yang permanen.
2. Terapkan Meritokrasi: Kedepankan kemampuan profesional di atas loyalitas politik belaka.
3. Disiplin Fiskal: Program populis wajib memperhitungkan daya tahan anggaran negara (social return).
4. Terbuka Terhadap Kritik: Kritik dari masyarakat sipil dan pers bukanlah bentuk sabotase, melainkan mekanisme koreksi.
5. Negara Kuat Bukan Berarti Anti-Kritik: Pemerintah yang percaya diri adalah pemerintah yang tidak alergi diawasi.
Saat genderang awal persaingan Pemilu 2029 mulai bertiup samar-samar, rakyat tidak lagi sekadar menunggu pidato, proyek, atau besarnya angka koalisi. Lewat media sosial, masyarakat secara kritis terus menagih hasil riil: Apakah lapangan kerja bertambah? Apakah korupsi makin sempit? Dan apakah hidup rakyat biasa benar-benar menjadi lebih baik?
Kini, saatnya bagi Presiden Prabowo untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para pembantunya di kabinet. Ibarat pertandingan sepak bola, pembantu presiden yang tidak efektif dan tidak mampu “menggiring bola” kebijakan dengan profesional harus berani diganti.
Sebab pada akhirnya, seorang presiden tidak akan dikenang dari seberapa besar kekuasaan yang berhasil dikumpulkannya, melainkan dari apa yang ia lakukan dengan kekuasaan tersebut untuk kesejahteraan rakyatnya. (ZUL)
