Redaksi.co MAMUJU : Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada 20 November 2026 resmi menandai babak baru kepemimpinan daerah. Dalam pemungutan suara untuk mengisi kekosongan kursi Wakil Gubernur sisa masa jabatan 2025–2030 sepeninggal almarhum Salim S. Mengga, politisi senior Syamsul Samad terpilih setelah meraih 34 suara, mengungguli kandidat lainnya, Fatmawati Salim, yang memperoleh 9 suara.
Menurut analisis akademisi sekaligus Ketua Komando 11 Manakarra Sulbar, Muhammad Yusuf, S.H., M.H., dinamika pemilihan tersebut menyimpan pelajaran penting melebihi sekadar angka perolehan suara. Ia menilai proses suksesi ini memperlihatkan perpaduan antara kepatuhan terhadap koridor hukum dan kecermatan Gubernur Suhardi Duka (SDK) dalam menjaga stabilitas politik lokal.
Menjelang pemilihan, sempat muncul perdebatan di ruang publik mengenai keputusan Gubernur Suhardi Duka yang meneruskan dua nama calon ke DPRD, padahal posisi yang diperebutkan hanya satu kursi. Dalam tinjauan hukumnya, Muhammad Yusuf menjelaskan bahwa langkah tersebut sudah tepat berdasarkan tiga landasan yuridis:
- Perbedaan Objek Pengaturan: Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 102 Tahun 2014 mengatur kuota jumlah Wakil Gubernur berdasarkan populasi penduduk, di mana Sulbar dengan sekitar 1,53 juta jiwa berhak atas satu Wakil Gubernur. Sementara itu, Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada) mengatur mekanisme pengisian jabatan, yang mewajibkan partai pengusung mengajukan dua nama melalui gubernur untuk dipilih DPRD.
- Asas Hierarki Peraturan: Mengacu pada prinsip lex superior derogat legi inferiori, kedudukan undang-undang lebih tinggi daripada peraturan pemerintah. Dengan demikian, aturan teknis dalam PP tidak dapat membatasi mekanisme pengusulan dua calon yang diamanatkan oleh UU Pilkada.
- Kepatuhan Prosedural: Apabila gubernur hanya meneruskan satu nama, hak pilih anggota dewan menjadi hilang dan proses pemilihan berpotensi cacat hukum. Pengajuan dua nama dinilai sebagai bentuk pelaksanaan perintah undang-undang yang transparan.
Dari sudut pandang dinamika politik, langkah mengakomodasi nama Fatmawati Salim dan Syamsul Samad dipandang sebagai strategi merawat solidaritas tujuh partai koalisi pengusung. Fatmawati merepresentasikan penghormatan terhadap keluarga besar almarhum Salim S. Mengga, sedangkan Syamsul Samad membawa rekam jejak sebagai kader senior dan anggota legislatif tiga periode.
Muhammad Yusuf mencatat bahwa pembukaan ruang kontestasi tanpa penjegalan administratif ini selaras dengan pesan Gubernur SDK menjelang pemilihan yang menekankan pentingnya keselarasan kerja pimpinan daerah tanpa manuver politik terselubung. Dengan latar belakang legislasi dan pemahaman tata kelola anggaran provinsi yang dimiliki Syamsul Samad, duet kepemimpinan ini diharapkan dapat langsung mempercepat koordinasi eksekutif dan legislatif mengingat sisa masa jabatan yang berjalan efektif.
Kontestasi di parlemen Sulawesi Barat tersebut juga dikaitkan dengan falsafah lokal masyarakat Mandar, yakni Malaqbi (bermartabat dalam sikap serta patuh pada aturan) dan Sipamandaq (semangat saling menguatkan).
Sejalan dengan pesan Wakil Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, usai sidang paripurna, perbedaan pilihan politik dinyatakan berakhir begitu palu penetapan diketuk. Seluruh elemen daerah diajak kembali bersatu menempatkan kepentingan Sulawesi Barat di atas rivalitas dukungan.
Pasca-penetapan ini, fokus pemerintahan Suhardi Duka dan Syamsul Samad dinantikan publik untuk segera tertuju pada pemenuhan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, dan penguatan ekonomi warga. Pengawasan masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam demokrasi, dengan harapan kritik yang disampaikan tetap berpijak pada data dan etika demi mengawal kinerja pimpinan daerah hingga akhir masa bakti. (ZUL)
