redaksi.co, Jakarta | Sejumlah mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya yang beroperasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terpencil (3T), berencana menggelar aksi di Gedung DPR RI, Kamis (1/10/2026). Mereka menuntut kepastian mengenai investasi, operasional, perlindungan hukum, serta posisi mitra dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Rencana aksi tersebut disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Paseban, Kramat, Rabu (30/9/2026) malam. Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN Indonesia (ASAM BGN), Syawaluddin Aweng, mengatakan para mitra datang dari berbagai daerah untuk menyampaikan aspirasi terkait investasi dan keberlanjutan operasional dapur SPPG.
“Kami hadir di pusat ibu kota ini jangan dianggap sebagai musuh. Ini adalah cara kami mengingatkan kepada negara bahwa kami ada, kami besar, dan kami siap menyampaikan aspirasi,” ujar Syawaluddin.
Menurut Syawaluddin, para mitra mengaku telah mengeluarkan modal untuk pembangunan fasilitas SPPG sebagai bentuk dukungan terhadap program MBG. Namun, mereka menyebut masih menghadapi ketidakpastian terkait keberlanjutan operasional dan pengembalian dana investasi. Sebagian mitra, kata dia, bahkan memiliki kewajiban utang setelah mengeluarkan modal pembangunan.
Ketua Umum Asosiasi Pangan Gizi Indonesia (APGI) 3T, Herwil Junaidi Harefa, mengatakan pelaksanaan program MBG di wilayah 3T telah dimulai sejak Oktober 2025. Ia menyebut sejumlah mitra saat itu harus menyelesaikan pembangunan fasilitas dalam waktu relatif singkat dengan sumber pembiayaan yang berasal dari berbagai pihak.
“Kami menuntut adanya perlindungan hukum bagi mitra, kepastian hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta mekanisme penyelesaian persoalan dan sengketa yang jelas, transparan, dan berkeadilan,” kata Herwil.
Dalam aksi tersebut, para mitra berencana menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain pengembalian dana investasi, penyelesaian dana operasional mitra SPPG 3T dan wilayah terpencil, pelaksanaan kewajiban berdasarkan petunjuk teknis (juknis) pertama, serta penataan kembali pengelolaan MBG 3T sesuai ketentuan.
Mereka juga meminta adanya kesetaraan posisi antara mitra dan Badan Gizi Nasional (BGN), perlindungan hukum, serta keterlibatan mitra dalam penyusunan kebijakan dan regulasi terkait MBG.
Syawaluddin memperkirakan lebih dari 20.000 orang telah dikonfirmasi secara internal untuk menghadiri aksi. Namun, jumlah massa yang hadir di lapangan masih dapat berubah sesuai kondisi. Ia juga menyampaikan klaim mengenai sekitar 13.000 dapur yang disebut belum aktif dengan menggunakan data yang menurutnya berasal dari BGN.
“Ini data BGN, bukan data dari kami,” ujarnya.
Para mitra berharap aksi di DPR RI dapat mempertemukan mereka dengan pemerintah dan BGN untuk membahas persoalan investasi dan operasional. Jika tidak memperoleh penyelesaian, mereka menyatakan mempertimbangkan aksi lanjutan, termasuk menginap di DPR RI dan menyerukan penghentian operasional dapur secara nasional.
“Kami ingin menuntut kesetaraan dalam bermitra. Selama ini kami merasa belum dianggap setara dan tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan kebijakan,” kata Syawaluddin.
