Redaksi.co MAMASA : Dugaan keracunan yang dialami 14 siswa sekolah dasar (SD) setelah menyantap makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lakahan, Kabupaten Mamasa menuai sorotan keras. Peristiwa ini memunculkan pertanyaan serius mengenai standar keamanan pangan, kualitas bahan baku, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di daerah.
Ketua Gerakan Mahasiswa Pemuda Intelektual Sulawesi Barat, Rizal Kahfi, menilai insiden tersebut tidak boleh dipandang sekadar sebagai kelalaian teknis. Menurutnya, apabila hasil pemeriksaan nantinya membuktikan makanan MBG menjadi penyebab para siswa mengalami gangguan kesehatan, maka harus ada evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rantai penyelenggaraan program.
“Ini bukan persoalan kecil. Ketika anak-anak diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG, maka seluruh sistem pengawasan harus diperiksa. Jangan sampai persoalan berhenti pada satu orang saja,” tegas Rizal. Senin 28/9/26
Sorotan juga diarahkan kepada Kepala SPPG, koordinator wilayah (Korwil), dan mitra penyedia. Rizal meminta pihak yang terbukti lalai atau melanggar standar keamanan pangan diberikan sanksi tegas sesuai hasil pemeriksaan.
Menurutnya, posisi mitra juga harus diperiksa secara serius karena berkaitan dengan pengadaan bahan baku dan proses penyediaan makanan. Namun, dugaan penggunaan bahan pangan yang tidak layak atau bermasalah, apabila benar-benar terbukti, harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan uji laboratorium, bukan sekadar asumsi.
“Kalau memang ditemukan pelanggaran dalam pengadaan bahan baku, maka pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban. Jangan sampai hanya Kepala SPPG yang menjadi pihak yang disorot sementara rantai pengadaan tidak diperiksa,” ujarnya.
Rizal juga menyoroti dugaan adanya persoalan serupa yang pernah terjadi sebelumnya di Kabupaten Mamasa. Ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan dan memastikan setiap laporan insiden ditindaklanjuti secara transparan.
“Kalau memang sebelumnya sudah ada kejadian serupa, maka ini harus menjadi alarm keras bagi BGN. Pengawasan tidak boleh hanya administratif. Keselamatan anak harus menjadi prioritas utama,” kata Rizal.
Ia mendesak BGN melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap SPPG yang berkaitan dengan kejadian tersebut, termasuk mengevaluasi kinerja pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengawasan. Jika dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran atau kelalaian berat, Rizal meminta sanksi diberikan secara proporsional berdasarkan tingkat kesalahannya.
“Publik sekarang menunggu keberanian BGN. Apakah mereka akan melakukan evaluasi secara terbuka dan menindak pihak yang terbukti tidak menjalankan tanggung jawabnya, atau persoalan ini kembali berhenti sebagai kasus sesaat?” katanya.
Rizal menegaskan, kasus tersebut harus menjadi peringatan bagi seluruh penyelenggara MBG di Kabupaten Mamasa agar tidak mengabaikan standar keamanan dan kualitas makanan.
“Program MBG adalah program untuk memenuhi kebutuhan gizi anak, bukan justru menimbulkan risiko bagi kesehatan mereka. Karena itu, keselamatan anak harus ditempatkan di atas kepentingan apa pun,” tegas Rizal.
Hingga berita ini disusun, penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami 12 siswa tersebut perlu dipastikan melalui pemeriksaan medis dan, bila diperlukan, pemeriksaan sampel makanan oleh pihak berwenang. Pihak-pihak yang disebut dalam sorotan juga perlu diberikan kesempatan memberikan klarifikasi agar pemberitaan mengenai kasus ini tetap berimbang. (ZUL)
