Politikus Senior H.M. Izzul Islam Desak Audit PDAM, OPD Lobar Diminta Siap Dievaluasi
LOMBOK BARAT | Redaksi.co
Gelombang evaluasi birokrasi di Kabupaten Lombok Barat dinilai harus dilakukan secara menyeluruh pasca operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyeret Bupati Lombok Barat nonaktif.
Politikus senior Lombok Barat, H.M. Izzul Islam, mendesak agar Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tidak berhenti pada penanganan kasus hukum semata, tetapi segera melakukan pembenahan total terhadap tata kelola pemerintahan.
Menurut mantan Wakil Bupati Lombok Barat itu, momentum pasca-OTT harus dijadikan pintu masuk untuk membersihkan birokrasi dari praktik yang berpotensi melanggar hukum serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.
( Tokoh Politik senior Lombok Barat )
“Kita semua tentu prihatin. Kejadian seperti ini bukan pertama kali terjadi di Lombok Barat. Karena itu, sudah saatnya dilakukan pembenahan secara menyeluruh,” ujar Izzul, Selasa (28/7).
Izzul mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari DPRD, akademisi, kepala desa, tokoh masyarakat, insan pers hingga LSM untuk ikut mengawal reformasi birokrasi agar tidak berhenti sebatas slogan.
Salah satu lembaga yang menurutnya layak mendapat perhatian serius adalah PDAM Lombok Barat. Ia mengaku akan menyampaikan langsung kepada Wakil Bupati Hj. Nurul Adha yang kini menjalankan roda pemerintahan agar dilakukan audit investigasi secara menyeluruh terhadap perusahaan daerah tersebut.
Menurutnya, pemeriksaan administrasi oleh BPK maupun BPKP berbeda dengan audit investigasi yang bertujuan menelusuri secara mendalam apabila terdapat dugaan penyimpangan.
Egas Bulan perdana
Dalam keterangannya, Izzul juga menyampaikan pandangannya mengenai pola yang menurutnya pernah terjadi dalam pengelolaan pemerintahan daerah, seperti dugaan penitipan anggaran pada sejumlah OPD hingga praktik yang ia sebut sebagai “ijon proyek“. Pernyataan tersebut, kata Izzul, merupakan pandangan berdasarkan pengalaman selama menjabat sebagai Wakil Bupati, Pelaksana Tugas Bupati, dan anggota DPRD Lombok Barat.
Ia juga memperkirakan proses penyidikan KPK berpotensi menyentuh sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), baik dalam kapasitas sebagai saksi maupun pihak yang dimintai keterangan, sesuai kebutuhan penyidik.
Selain itu, Izzul kembali menyoroti sejumlah persoalan yang menurutnya belum tuntas, mulai dari perkara PDAM yang sebelumnya dihentikan melalui SP3 hingga penjualan aset milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di Kota Mataram yang menurutnya dilakukan di bawah harga pasar. Ia mengklaim dokumen terkait persoalan tersebut telah disampaikan kepada KPK.
Tak hanya itu, Izzul mempertanyakan efektivitas fungsi pengawasan internal pemerintah daerah. Menurutnya, Inspektorat Kabupaten Lombok Barat semestinya mampu mendeteksi indikasi penyimpangan sebelum berkembang menjadi persoalan hukum.
Keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif PDAM juga menjadi perhatian. Menurutnya, aspirasi tersebut banyak disampaikan oleh kepala desa dan tokoh masyarakat sehingga perlu segera dikoordinasikan dengan pihak yang berwenang.
Ia turut menyoroti belum optimalnya realisasi sejumlah program pembangunan desa, termasuk janji bantuan Rp1 miliar per desa yang dinilai belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
Di akhir keterangannya, Izzul mengingatkan agar pengisian jabatan strategis di lingkungan Pemkab Lombok Barat dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan kompetensi, bukan karena kedekatan maupun kepentingan politik.
Baginya, fokus utama saat ini bukan sekadar membahas siapa yang akan mengisi kursi wakil bupati, melainkan memastikan pemerintahan tetap berjalan baik di bawah kepemimpinan pelaksana tugas kepala daerah.
Izzul berharap kasus OTT KPK menjadi titik balik reformasi birokrasi di Lombok Barat melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan transparansi, serta penempatan aparatur sesuai kapasitas dan integritasnya.
Sumber: Redaksi.co
Jurnalis: Suhaili
