Redaksi.co MAMUJU : Dugaan kasus penipuan yang menyeret nama seorang pengusaha tambang emas asal Bonehau, Kabupaten Mamuju, kini menjadi sorotan tajam publik. Gerakan Mahasiswa Hukum (GMH) Sulawesi Barat mendesak Polresta Mamuju bergerak cepat mengusut kasus tersebut, termasuk menelusuri informasi yang menyebut terduga pelaku mengaku memiliki kedekatan dengan anggota kepolisian untuk meyakinkan korbannya.
Isu kedekatan dengan aparat penegak hukum dinilai bukan persoalan sepele. Bagi GMH Sulbar, klaim semacam itu berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri apabila tidak segera diklarifikasi secara terbuka.
Ketua GMH Sulbar, Mondy, menegaskan bahwa Kapolresta Mamuju harus menunjukkan sikap tegas dan tidak memberikan ruang bagi siapa pun yang mencoba berlindung di balik nama besar institusi kepolisian.
“Kami mendesak Kapolresta Mamuju segera mengusut tuntas kasus ini dan menangkap terduga pelaku. Dugaan adanya kedekatan dengan anggota kepolisian sebagaimana yang beredar harus didalami secara serius. Jangan sampai nama Polri dijadikan tameng untuk memperdaya dan merugikan masyarakat,” tegas Mondy.
Menurutnya, apabila klaim tersebut hanya digunakan sebagai alat untuk meyakinkan korban, tindakan itu tetap merupakan bentuk pencatutan nama institusi yang dapat mencoreng citra kepolisian. Namun jika ditemukan adanya keterlibatan oknum tertentu, proses hukum harus berjalan transparan dan tanpa pandang bulu.
“Publik menunggu ketegasan aparat. Kepolisian harus membuktikan bahwa hukum tidak bisa dipermainkan oleh siapa pun. Jika ada oknum yang terlibat, harus ditindak tegas. Jika tidak ada keterlibatan anggota polisi, hal itu juga harus disampaikan secara terbuka agar tidak memunculkan spekulasi liar di tengah masyarakat,” lanjutnya.
GMH Sulbar menilai kasus ini bukan hanya menyangkut kerugian korban, tetapi juga menyentuh persoalan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Karena itu, seluruh pihak yang diduga terkait harus diperiksa secara profesional dan transparan.
Mondy menegaskan, korban berhak memperoleh kepastian hukum dan perlindungan dari negara. Ia mengingatkan agar aparat tidak membiarkan munculnya kesan bahwa hukum hanya tegas terhadap masyarakat kecil, namun melemah ketika berhadapan dengan pihak-pihak yang dianggap memiliki akses kekuasaan.
“Jangan sampai masyarakat kembali mempertanyakan keberpihakan hukum. Negara harus hadir memberikan keadilan. Tidak boleh ada kesan bahwa hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas,” ujarnya.
GMH Sulbar memastikan akan terus mengawal perkembangan perkara tersebut hingga tuntas. Organisasi mahasiswa hukum itu juga meminta Polresta Mamuju secara berkala membuka perkembangan penanganan kasus kepada publik guna menjaga transparansi dan memulihkan kepercayaan masyarakat.
Kini publik menanti langkah konkret aparat. Di tengah mencuatnya dugaan pencatutan nama institusi kepolisian dalam praktik penipuan, ketegasan dan keterbukaan Polresta Mamuju menjadi ujian penting bagi komitmen penegakan hukum yang bersih dan berkeadilan. (ZUL)
