Redaksi.co MAMUJU : Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan Sekolah Rakyat di Mamuju yang bernilai fantastis kini tengah berada di pusaran badai kontroversi. Gerakan Mahasiswa Hukum Sulawesi Barat (GMH Sulbar) secara mengejutkan menggedor pintu DPRD Sulbar pada Senin (8/6/2026), membawa “bom waktu” berupa dugaan pelanggaran serius dan pengabaian hak-hak rakyat lokal.
Tidak tanggung-tanggung, GMH Sulbar membongkar adanya mobilisasi massal 750 tenaga kerja dari luar daerah yang merajai proyek tersebut, sementara pemuda dan pekerja lokal Sulbar dipaksa menjadi penonton di tanah kelahiran mereka sendiri.
Ketua GMH Sulbar, Mondy, dengan lantang menuding DPRD Sulbar telah “masuk angin” dan bersikap terlalu lembek terhadap korporasi raksasa pemenang tender, PT Hutama Karya. DPRD dinilai gagal total dalam menjalankan fungsi pengawasan dan membiarkan regulasi ketenagakerjaan lokal diinjak-injak.
“DPRD Sulawesi Barat terkesan terlalu memberikan kelonggaran dan ‘karpet merah‘ kepada pihak penyedia jasa. Akibatnya, proyek Sekolah Rakyat saat ini didominasi total oleh orang luar Sulbar. Di mana keberpihakan dewan pada rakyat?” cecar Mondy dengan nada tinggi di ruang audiensi.
Bukan hanya soal “pencurian” jatah lapangan kerja lokal, GMH Sulbar juga melempar isu yang jauh lebih seksi dan berbahaya: Keberadaan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang diduga gaib.
Mondy mencurigai proyek ambisius ini berjalan tanpa memedulikan dampak kehancuran lingkungan di masa depan, sementara para wakil rakyat duduk manis tanpa pernah melakukan investigasi.
Dugaan Konspirasi Senyap: GMH menduga kuat belum pernah ada koordinasi riil antara DPRD dan kontraktor terkait izin lingkungan.
Tuntutan Transparansi: Setiap jengkal tanah PSN wajib tunduk pada hukum, bukan bergerak di bawah meja.
“Saya ingin bertanya langsung, apakah DPRD Sulbar pernah berani menyentuh dan membahas persoalan AMDAL ini dengan penyedia jasa? Saya menduga kuat, hal itu TIDAK PERNAH dilakukan! Ini skandal!” tegas Mondy membakar suasana.
Ogah pulang dengan tangan hampa dan janji manis, GMH Sulbar langsung mengeluarkan maklumat keras. Mereka menuntut DPRD Sulbar segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Berdarah dengan menguliti seluruh pihak yang bertanggung jawab di hadapan publik.
Daftar Pihak yang Dituntut untuk Diseret ke Meja Hijau DPRD:
Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker): Mempertanyakan lolosnya 750 pekerja luar daerah.
Dinas PUPR: Membongkar pengawasan teknis proyek.
PT Hutama Karya: Menuntut pertanggungjawaban korporasi atas dugaan pengabaian Amdal dan pekerja lokal.
“Kami minta DPRD jangan lelet! Segera agendakan RDP. Buka semua borok proyek ini secara transparan di depan rakyat. Biar publik tahu siapa yang bermain di balik proyek Sekolah Rakyat ini!” pungkas Mondy menutup tuntutannya.
Aksi berani GMH Sulbar ini kini menjadi bola salju yang siap menggelinding panas, menguji taji DPRD Sulbar: Apakah mereka berdiri bersama rakyat, atau justru tunduk di bawah ketiak oligarki proyek? (ZUL)
