Redaksi.co MAMUJU : Tensi politik dan sosial di depan Kantor Gubernur Sulawesi Barat kian mendidih pada Kamis (4/6/2026). Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Hukum (GMH) Sulbar menggelar aksi demonstrasi besar-besaran, membongkar “borok” di balik mega proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat Mamuju.
Bukan sekadar aksi biasa, demonstrasi kali ini menyuarakan isu sensitif yang langsung menusuk jantung keadilan warga lokal: pencaplokan lapangan kerja oleh ratusan pekerja luar daerah dan dugaan pelanggaran lingkungan yang ditutup rapi.
Dapur proyek Sekolah Rakyat Mamuju kini tengah menjadi sorotan tajam. GMH Sulbar dengan lantang membeberkan fakta mengejutkan bahwa ada sekitar 750 tenaga kerja dari luar Sulawesi Barat yang dikerahkan untuk proyek tersebut. Di tengah sulitnya lapangan kerja bagi putra daerah, realita ini bak tamparan keras bagi masyarakat lokal yang akhirnya hanya bisa gigit jari menonton wilayahnya dibangun oleh orang asing.
“Kami kecewa berat! Sikap bungkam dari PUPR Provinsi Sulbar dan PT Hutama Karya ini memicu dugaan kuat: ada apa di balik proyek ini? Apa yang sedang mereka tutupi dari masyarakat?” cecar Ketua GMH Sulbar, Mondy, dengan nada berapi-api di tengah kepungan massa.
Dosa proyek ini diduga tidak hanya soal tenaga kerja. Mahasiswa juga mencium aroma tidak sedap terkait aspek legalitas lingkungan. GMH menuding mega proyek ini nekat berjalan tanpa kejelasan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Sebuah kecerobohan fatal yang berpotensi menjadi bom waktu bagi ekologi Mamuju.
Ironisnya, alih-alih memberikan klarifikasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulbar justru memilih jurus “tuli dan bisu“. Surat permohonan audiensi yang dilayangkan mahasiswa sejak 25 Mei 2026 lalu dicuekin total tanpa alasan yang jelas. Sikap menutup diri ini sontak memicu tanda tanya besar: Apakah ada kongkalikong di balik layar?
Gagal menemui pejabat di Kantor Gubernur tidak membuat nyali mahasiswa ciut. Mondy menegaskan bahwa ini barulah awal dari badai yang sesungguhnya. Jika tuntutan mereka terus diabaikan, GMH berjanji akan melipatgandakan massa dan memindahkan koordinat “pertempuran” langsung ke jantung pelaksana proyek.
“Aksi ini tidak akan berhenti di sini! Berikutnya, kami akan menggedor langsung Direksi PT Hutama Karya dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulbar. Kami menuntut keadilan, transparansi, dan hak atas tenaga kerja lokal yang wajib diprioritaskan!” tegas Mondy menutup orasinya, disambut gemuruh teriakan sepakat dari massa aksi.
Meski dijaga ketat oleh aparat keamanan hingga situasi tetap kondusif, bola panas kini berada di tangan Pemprov Sulbar dan PT Hutama Karya. Publik kini menunggu, beranikah mereka keluar dari ‘persembunyian‘ dan membuka seluruh dokumen proyek secara transparan, atau justru membiarkan isu ini terus menggelinding liar menjadi skandal yang lebih besar? (ZUL)
