Redaksi.co SULBAR : Tensi sosial di Sulawesi Barat kian memuncak. Aliansi Rakyat Sulbar Peduli Petani Sawit melayangkan tuntutan keras dan radikal kepada Gubernur Sulawesi Barat: Copot Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Provinsi Sulbar sekarang juga!
Desakan brutal ini merupakan buntut dari akumulasi kemarahan mahasiswa dan masyarakat atas runtuhnya fungsi pengawasan dinas terkait, yang dinilai telah membiarkan petani sawit lokal “dihabisi” oleh permainan harga korporasi.
Puncak pelecehan terhadap aspirasi publik terjadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Komisi II DPRD Sulbar, Selasa (12/5/2026). Di hadapan Wakil Ketua I DPRD, Komisi II, dan jajaran petinggi perusahaan sawit, Kadisbun beserta jajarannya melakukan aksi memalukan dengan walk out dan kabur dari ruangan tepat saat massa aksi memasuki ruangan.
“Saya sempat tegur langsung, ‘Kenapa pulang pak? Kami baru datang membawa aspirasi masyarakat, ayo kita diskusi cari solusi.’ Tetapi tidak ada respons sama sekali. Tidak ada angin, tidak ada badai, tiba-tiba meninggalkan ruangan!” ungkap Koordinator Aksi, Asrullah, dengan nada geram.
Sikap yang dinilai pengecut dan tidak bertanggung jawab ini memicu kemarahan besar. Aliansi menilai Kadisbun tidak hanya gagal memimpin, tetapi juga sengaja memutus dialog dan bersembunyi dari jeritan rakyat.
Aliansi membongkar fakta bobroknya kinerja Dinas Perkebunan yang hanya aktif menetapkan harga Tandan Buah Segar (TBS) secara teoritis di atas meja rapat tanpa taji dilapangan.
* Fakta di Atas Meja: Pemerintah mengumumkan kenaikan harga resmi.
* Realita Lapangan: Harga TBS justru anjlok drastis; petani terus merugi akibat permainan sepihak pabrik kelapa sawit.
Asrullah menegaskan bahwa Disbun Sulbar buta total terhadap realita karena tidak memiliki instrumen pengawasan maupun personel lapangan yang kapabel untuk memantau harga secara real-time.
Mahasiswa juga menguliti borok mekanisme penentuan harga sawit rakyat yang sarat manipulasi:
1. Klasifikasi Umur Fiktif: Beberapa pabrik kelapa sawit di Mamuju Tengah tidak memiliki kebun inti, namun tetap memangkas harga sawit rakyat menggunakan standar kebun inti perusahaan. Di lapangan, seluruh buah sawit rakyat dicampur tanpa ada pemisahan umur tanam. Mekanisme ini dituding hanya akal-akalan di atas kertas untuk menekan harga beli dari petani.
2. Kemitraan Palsu: Istilah “mitra” yang digaungkan perusahaan terbukti palsu. Korporasi dinilai hanya bermitra dengan segelintir pengepul (tengkulak), bukan dengan petani sawit rakyat secara adil.
Merespons kekacauan tata niaga ini, DPRD Provinsi Sulawesi Barat langsung mengambil langkah darurat dengan berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna membongkar dan mengkaji ulang tata niaga perdagangan kelapa sawit demi keadilan dan transparansi.
Namun, aliansi menegaskan bahwa terbentuknya Pansus tidak akan menghentikan perlawanan. Mereka berjanji akan terus turun ke jalan dengan gelombang massa yang lebih besar sampai Kadisbun Sulbar dicopot dan hak-hak petani dikembalikan.
“Kalau pejabat takut bertemu rakyat dan mahasiswa, lalu sebenarnya mereka bekerja untuk siapa? JANGAN BIARKAN RAKYAT MENANGIS DI ATAS TANAHNYA SENDIRI! HIDUP PETANI! HIDUP RAKYAT SULAWESI BARAT!” tegas Asrullah menutup orasinya. (ZUL)
