Redaksi.co MAMASA : Dugaan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan praktik pungutan liar (pungli) di SPBU Mambi kini menggelinding panas menjadi bola liar. Bukan lagi sekadar kasak-kusuk di warung kopi, praktik lancung ini diduga kuat merupakan kejahatan terstruktur yang dilakukan secara telanjang di depan hidung aparat.
Ironisnya, di tengah jeritan rakyat kecil yang kesulitan mendapatkan haknya, Polres Mamasa justru dinilai menunjukkan sikap “mandul” dan tutup mata.
Mandeknya penegakan hukum ini memicu amarah besar dari Aliansi Perjuangan Mahasiswa Mamasa (APMM). Mereka menilai, bungkamnya korps baju cokelat adalah sinyal kuat adanya pembiaran, atau yang lebih ekstrem, dugaan “payung perlindungan” terhadap para mafia BBM.
Juru bicara APMM, Muh. Nabir, dengan nada berang menegaskan bahwa BBM subsidi adalah hak mutlak rakyat miskin yang hari ini sedang “dirampok” secara paksa.
“Ketika penimbunan dan pungli dibiarkan dengan dalih apa pun, itu adalah perampasan hak masyarakat sekaligus kejahatan hukum yang telanjang! Jika aparat tetap diam, publik berhak bertanya: Ada apa di balik meja Polres Mamasa? Siapa yang sedang mereka lindungi?” cetus Nabir berapi-api.
Kegusaran mahasiswa bukan tanpa alasan. Sebelumnya, gelombang unjuk rasa telah menyasar Mapolres Mamasa dan lokasi SPBU Mambi. Namun, hingga detik ini, hasil penindakan nihil. Hukum seolah tak bertaji menghadapi gurita bisnis ilegal di SPBU tersebut, membuat wibawa institusi kepolisian berada di titik nadir.
Merasa aspirasinya dikencingi, APMM kini menabuh genderang perang. Mereka memastikan akan menghentak bumi Mamasa dengan Aksi Jilid II membawa gelombang massa yang jauh lebih besar dan militan.
Aksi susulan ini bukan lagi sekadar demonstrasi kosmetik, melainkan sebuah maklumat perlawanan total terhadap mandeknya keadilan.
terdapat tiga tuntutan “berdarah” yang dilayangkan mahasiswa dan wajib segera dipenuhi:
* Usut Tuntas: Bongkar mafia penimbunan dan pungli di SPBU Mambi tanpa sandiwara.
* Sikat Oknum: Tindak tegas seluruh aktor intelektual dan oknum yang terlibat tanpa tebang pilih.
* Transparansi Total: Buka proses hukum ke publik secara telanjang, jangan ada yang disembunyikan di bawah karpet.
APMM mengancam, jika ultimatum kali ini kembali dianggap angin lalu oleh Kapolres Mamasa dan jajarannya, mereka akan melakukan konsolidasi total untuk melumpuhkan aktivitas dan membawa isu ini ke level yang lebih tinggi.
“Diamnya aparat adalah tanda bahaya bagi keadilan. Jika hukum mandek, maka rakyat yang akan bergerak!” tutup Nabir dengan kalimat mengancam.
Kini, bola panas ada di tangan Polres Mamasa. Apakah mereka akan bergerak menyikat para mafia, atau tetap memilih bungkam dan membiarkan markas mereka dikepung amarah rakyat? Kita tunggu episode selanjutnya. (ZUL)
