Redaksi.co, Jakarta | Pemerintah Kabupaten Bandung menjadi sorotan pemerintah pusat karena dinilai berhasil mengelola Program Makan Bergizi (MBG) secara lancar di lapangan. Hal tersebut disampaikan Bupati Bandung, Dadang Supriatna, dalam wawancara pada ajang Summit Food 2026 di Gedung Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (27/4).
Dadang mengungkapkan, keberhasilan pelaksanaan MBG tidak lepas dari sistem yang terstruktur serta kolaborasi lintas sektor yang kuat. Dengan jumlah penduduk mencapai 3,8 juta jiwa dan estimasi penerima manfaat sekitar 1,253 juta jiwa, Kabupaten Bandung menyiapkan ratusan dapur sebagai penopang program.
“Dapur yang sedang dipersiapkan mencapai 480 unit, dan yang sudah beroperasi sekitar 413 dapur, tersebar di beberapa kecamatan. Program ini berbasis kecamatan, bukan desa, sehingga disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah,” ujar Dadang.
Ia mengatakan, kelancaran program juga ditopang oleh sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, serta pembentukan satuan tugas (satgas) khusus MBG. Satgas ini bertugas memantau langsung kondisi di lapangan dan mengintegrasikannya melalui sistem dashboard digital.
“Semua terpantau dalam dashboard, mulai dari dapur yang sudah beroperasi, yang belum, hingga jumlah penerima manfaat dari data pendidikan, ibu hamil, menyusui, dan balita. Semuanya ter-update,” katanya.
Terkait koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN), Dadang menyebut komunikasi berjalan intensif melalui struktur satgas hingga tingkat koordinator kecamatan dan wilayah. Bahkan, Kabupaten Bandung telah menyiapkan sekretariat bersama sebagai pusat koordinasi.
“Kalau ada persoalan di lapangan, bisa langsung didiskusikan di sekretariat bersama. Ini memudahkan penyelesaian masalah secara cepat,” ujarnya.
Dalam aspek pengawasan kualitas, Pemkab Bandung memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi standar kesehatan. Pemerintah daerah, melalui dinas kesehatan, menerbitkan Sertifikat Layak Higienis Sanitasi (SLHS) serta memberikan pelatihan kepada para penjamah makanan.
“Penjamah makanan harus memiliki sertifikasi untuk meminimalisir risiko, termasuk keracunan. Ini bentuk pengawasan yang kami perkuat bersama BGN,” kata Dadang.
Ia menambahkan, keberhasilan program juga ditentukan oleh komitmen para mitra dan pengelola di lapangan, termasuk pemenuhan standar seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan keterlibatan tenaga ahli gizi.
“Program ini sudah memiliki sistem yang jelas, mulai dari pembiayaan hingga operasional. Tinggal bagaimana semua pihak menjalankan sesuai fungsi masing-masing,” ujarnya.
Menurut Dadang, manfaat program MBG sudah dirasakan masyarakat sejak 2025. Ia bahkan mengaku kerap menerima pesan langsung dari warga yang berharap wilayahnya segera mendapatkan program tersebut.
“Masih ada daerah tertinggal yang menunggu. Tapi mayoritas wilayah di Kabupaten Bandung sudah merasakan manfaatnya,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Bandung menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan menyempurnakan pelaksanaan program MBG sebagai bagian dari upaya mendukung program prioritas nasional di bidang pemenuhan gizi masyarakat.
