Jakarta, Redaksi.co – Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Papua Barat, Lamek Dowansiba, menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah dinamika geopolitik global yang saat ini turut mempengaruhi stabilitas energi, termasuk harga BBM di pasar.
Dalam keterangannya pada Rabu (8/4/2026), Lamek menyampaikan bahwa kondisi geopolitik dunia yang tidak menentu berdampak langsung pada fluktuasi harga energi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah strategis dengan memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi agar tetap tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
“Pengawasan harus diperketat agar tidak terjadi penyalahgunaan BBM subsidi di masyarakat. Ini penting untuk menjaga keadilan distribusi,” ujar Lamek yang juga adalah Ketua Himpi provinsi Papua Barat saat ini.
Ia menjelaskan bahwa tanpa pengawasan yang optimal, potensi penyimpangan dalam penyaluran BBM subsidi akan semakin besar, terutama di tengah situasi global yang memicu ketidakstabilan harga energi. Untuk itu, ia mendorong adanya sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi terkait lainnya dalam memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan.
Menurut Lamek, BBM subsidi merupakan hak masyarakat, khususnya bagi kelompok yang benar-benar membutuhkan. Oleh sebab itu, distribusinya harus dijaga agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak. “Masyarakat berhak mendapatkan akses BBM subsidi sesuai peruntukannya, terutama bagi kelompok yang benar-benar membutuhkan,” tambahnya.
Selain itu, ia juga meminta pemerintah untuk tetap konsisten dalam menjaga kebijakan harga BBM subsidi agar tidak mengalami kenaikan di tengah tekanan global. Stabilitas harga dinilai sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama di kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Lebih lanjut, ia berharap dengan pengawasan yang konsisten dan terintegrasi, distribusi BBM subsidi dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Upaya ini juga diharapkan mampu mencegah praktik penimbunan maupun penyalahgunaan yang merugikan masyarakat luas.
“Dengan adanya pengawasan yang konsisten, diharapkan distribusi BBM subsidi dapat lebih tepat sasaran, sekaligus mencegah praktik-praktik penimbunan maupun penyalahgunaan di lapangan,” tutupnya.
