Redaksi.co SULBAR : Sulawesi Barat dilanda krisis bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang memicu antrean panjang di sejumlah SPBU. Fenomena ini dinilai tidak wajar dan memunculkan dugaan kuat adanya permainan terorganisir di balik distribusi energi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kecil.
Aktivis Zul Bakri menilai terdapat kontradiksi mencolok antara kuota BBM subsidi yang diklaim telah disalurkan dengan kenyataan di lapangan. Menurutnya, jika distribusi berjalan normal sesuai regulasi, antrean berjam-jam hingga mengular berkilo-kilometer seharusnya tidak terjadi secara terus-menerus. Ia menduga adanya kebocoran sistematis di tengah jalur distribusi sebelum BBM sampai ke tangan masyarakat yang berhak.
Zul Bakri juga mengungkap sejumlah modus yang diduga digunakan oleh jaringan “mafia” BBM. Di antaranya penyalahgunaan barcode atau QR Code dengan menggunakan identitas kendaraan orang lain untuk menyedot kuota subsidi melebihi batas harian. Selain itu, muncul fenomena kendaraan “helikopter” yang bolak-balik mengantre setelah memindahkan BBM ke jeriken, hingga praktik tangki modifikasi ilegal yang mampu menampung ratusan liter dalam sekali pengisian.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti dugaan distribusi jalur belakang yang melibatkan oknum operator SPBU dan spekulan. Stok BBM disebut-sebut disisihkan untuk pembeli tertentu pada malam hari, sementara masyarakat umum harus berebut sisa kuota di siang hari.
Dampaknya disebut sangat masif. Biaya transportasi logistik melonjak, memicu inflasi lokal dan kenaikan harga bahan pokok. Nelayan dan petani kecil menjadi korban utama karena kerap tidak kebagian BBM subsidi, memaksa mereka membeli BBM eceran dengan harga jauh lebih mahal. Antrean panjang juga memicu kemacetan dan meningkatkan potensi konflik antar warga di sekitar SPBU.
Zul Bakri melontarkan kritik tajam terhadap lemahnya fungsi pengawasan. Pertamina dinilai kurang tegas memberikan sanksi kepada SPBU yang terindikasi bermain. Pemerintah daerah dianggap pasif dan tidak menghadirkan solusi jangka panjang. Sementara aparat penegak hukum didesak untuk tidak hanya menindak pengecer kecil, tetapi membongkar jaringan pemodal besar yang diduga menyalurkan BBM subsidi ke sektor industri seperti pertambangan dan perkebunan.
Sebagai solusi, ia menuntut transparansi data distribusi harian setiap SPBU, investigasi mendalam terhadap gudang-gudang yang dicurigai sebagai lokasi penimbunan, serta evaluasi total penyaluran BBM oleh regulator terkait di Sulawesi Barat.
Fenomena ini disebut sebagai lingkaran setan yang sulit diputus. Selama selisih harga antara BBM subsidi dan non-subsidi tetap tinggi, praktik penimbunan akan terus menggiurkan. Tanpa keberanian politik dan pengawasan ketat, krisis BBM subsidi dikhawatirkan akan terus menjadi bom waktu bagi stabilitas ekonomi dan sosial di Sulawesi Barat. (ZUL)
