Redaksi.co MAMUJU : Pemerintah Kabupaten Mamuju mulai mengarahkan fokus pembangunan daerah ke sektor kelautan dan perikanan sebagai mesin ekonomi baru. Dengan garis pantai sepanjang 275 kilometer yang menghadap langsung ke Selat Makassar, potensi laut di wilayah yang dikenal sebagai Bumi Manakarra kini mulai dimaksimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Data Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Mamuju menunjukkan bahwa pada tahun 2025 total produksi perikanan daerah mencapai 57.015,82 ton. Produksi tersebut berasal dari dua sektor utama, yakni perikanan tangkap sebesar 21.331,01 ton dan perikanan budidaya yang mencapai 35.684,81 ton.
Pelaksana Tugas Kepala DKP Mamuju, Muhammad Yusuf, mengatakan capaian tersebut menjadi bukti bahwa sektor kelautan memiliki potensi besar untuk menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
“Potensi laut Mamuju sangat besar. Jika dikelola secara maksimal dan berkelanjutan, sektor ini bisa menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya,” ujar Yusuf.
Sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Barat, Mamuju memiliki posisi strategis karena berada di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang menjadi salah satu jalur pelayaran penting di Selat Makassar. Kondisi ini menjadikan perairan Mamuju sebagai kawasan yang kaya sumber daya perikanan.
Perairan tersebut dikenal sebagai jalur migrasi berbagai ikan pelagis bernilai tinggi seperti tuna, cakalang, tongkol hingga kerapu. Pada 2025, sektor perikanan tangkap memberikan kontribusi lebih dari 21 ribu ton terhadap total produksi perikanan daerah.
Namun demikian, sektor budidaya justru menunjukkan perkembangan yang lebih pesat. Produksi budidaya tercatat mencapai 35.684,81 ton dengan komoditas unggulan seperti udang vaname dan rumput laut jenis Eucheuma cottonii. Beberapa wilayah seperti Kecamatan Mamuju, Kalukku, dan Papalang bahkan mulai berkembang menjadi sentra budidaya yang memiliki potensi ekonomi besar.
Untuk meningkatkan nilai ekonomi dari sektor perikanan, pemerintah daerah juga mendorong pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang lebih transparan dan modern melalui sistem digitalisasi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi transaksi serta memperbesar kontribusi retribusi terhadap PAD.
“Jika pengelolaan TPI berjalan transparan dan efisien, maka potensi pendapatan daerah dari sektor ini akan semakin besar,” kata Yusuf.
Selain itu, DKP bersama para penyuluh perikanan terus melakukan pemutakhiran data pelaku usaha melalui Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA). Program ini bertujuan memastikan bantuan pemerintah dan berbagai kebijakan di sektor kelautan dapat tepat sasaran bagi nelayan maupun pembudidaya.
Pemerintah daerah juga mulai mendorong hilirisasi industri perikanan agar hasil laut tidak lagi hanya dijual dalam bentuk bahan mentah. Dengan produksi budidaya yang terus meningkat, pengembangan industri pengolahan seperti fillet ikan maupun pengolahan rumput laut menjadi karaginan dinilai mampu memberikan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan penerimaan pajak daerah.
Dalam pengembangan sektor ini, peran penyuluh perikanan menjadi sangat penting. Mereka berada di garis depan dalam mendampingi masyarakat pesisir, mulai dari memastikan data produksi yang akurat, memperkuat kelembagaan kelompok usaha nelayan dan pembudidaya, hingga memberikan edukasi mengenai praktik perikanan yang berkelanjutan.
Penyuluh juga terlibat dalam program pelestarian mangrove yang dikembangkan sebagai potensi ekowisata sekaligus membuka peluang ekonomi baru melalui perdagangan karbon.
Dengan produksi perikanan yang telah menembus lebih dari 57 ribu ton, pemerintah daerah optimistis sektor kelautan akan menjadi fondasi ekonomi masa depan Mamuju.
“Laut adalah aset terbesar Bumi Manakarra. Tugas kita adalah mengelolanya secara bijak agar memberi manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat,” ujar Yusuf.
Melalui penguatan pengelolaan perikanan, digitalisasi pelelangan ikan, serta pengembangan industri hilir, Pemerintah Kabupaten Mamuju menargetkan potensi 275 kilometer garis pantai dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan bagi daerah dan masyarakat pesisir. (ZUL)
