Redaksi.co MAMASA : Dugaan skandal membayangi program bantuan Cetak Sawah Rakyat (CSR) di Kabupaten Mamasa. Anggaran yang bersumber dari APBN 2025 dengan nilai fantastis mencapai kurang lebih Rp9 miliar kini menjadi sorotan tajam publik.
Yasir, pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamasa, secara terbuka mendesak transparansi penuh atas pelaksanaan program yang seharusnya menjadi angin segar bagi para petani tersebut. Ia menilai pelaksanaan kegiatan sarat tanda tanya dan kuat dugaan manipulasi.
Sorotan publik kini mengarah pada proyek cetak sawah seluas 300 hektare yang disebut-sebut menjadi bagian dari program strategis ketahanan pangan. Namun, alih-alih menghadirkan kepastian dan keterbukaan, proyek ini justru dinilai tertutup dan minim informasi teknis kepada masyarakat.
Menurut Yasir, pihak Kodim 1428/Mamasa bersama Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa yang bertindak sebagai penanggung jawab dan pendamping kegiatan belum menunjukkan transparansi yang memadai. Publik mempertanyakan apakah luas lahan benar-benar sesuai dengan perencanaan, bagaimana teknis pelaksanaannya, serta apakah anggaran miliaran rupiah tersebut digunakan secara tepat sasaran.
“Program ini sangat bagus dan strategis untuk petani serta mendongkrak ketahanan pangan di Mamasa. Tapi jika pengelolaannya tidak transparan, wajar bila publik mencium adanya dugaan manipulatif bahkan praktik korupsi,” tegas Yasir.
Ia menambahkan, hingga kini masih menjadi tanda tanya besar apakah realisasi program sudah sesuai dengan rencana awal atau justru terjadi penyimpangan. Ketiadaan keterbukaan data, laporan teknis, serta detail penggunaan anggaran dinilai memperkuat kecurigaan masyarakat.
Lebih jauh, PMII Mamasa juga menyoroti keterlibatan institusi TNI dalam proyek pembangunan yang bersumber dari APBN maupun APBD. Menurut mereka, peran utama TNI adalah menjaga pertahanan negara, bukan terlibat langsung sebagai penanggung jawab atau pendamping proyek pembangunan.
“Kami berharap ke depan TNI tidak terlibat langsung dalam proyek-proyek pembangunan. Jika ingin melakukan pengawasan dari luar, silakan. Namun jangan masuk sebagai pelaksana atau penanggung jawab,” ujar Yasir.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait mengenai tudingan tersebut. Publik Mamasa kini menanti jawaban tegas dan transparan atas proyek Rp9 miliar yang seharusnya menjadi harapan baru bagi para petani, bukan malah memunculkan badai kecurigaan. (ZUL)
