Redaksi.co MAMUJU : Program MBG yang disebut-sebut sebagai solusi pemenuhan gizi generasi penerus bangsa kini justru menuai gelombang kritik. Di tengah klaim besar tentang manfaatnya, publik mempertanyakan: apakah anggaran yang mengorbankan sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan itu benar-benar sampai ke anak-anak, atau justru bocor di tengah jalan?
Mengutip pernyataan Ketua BGN, anggaran per porsi MBG diklaim berada di kisaran Rp15.000 per hari. Namun fakta di lapangan disebut-sebut berbeda. Sejumlah temuan di SMAN 3 Kalukku serta beberapa sekolah di Desa Keang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, memunculkan dugaan bahwa nilai riil yang diterima siswa bahkan tak menyentuh Rp10.000 per porsi.
Pertanyaan pun bermunculan dari warga.
“Di mana letak gizinya? Apakah ini benar-benar makanan bergizi atau sekadar formalitas anggaran?”
Sorotan keras datang dari Rafli Perdana Putra, pemuda asli Desa Keang. Ia menyebut, jika dikalkulasikan secara realistis, biaya makanan yang diterima siswa diduga jauh dari angka yang diumumkan.
“Kalau dihitung-hitung, nilainya bahkan tidak sampai Rp10.000. Ini harus jadi perhatian serius pemerintah. Jangan hanya programnya yang berjalan, tapi penerapannya melenceng dari regulasi,” tegas Rafli.
Ia juga mengingatkan potensi penyimpangan jika pengawasan lemah. Menurutnya, program yang seharusnya menjadi solusi peningkatan gizi anak bangsa jangan sampai berubah menjadi ladang kepentingan oknum tertentu.
Tak hanya itu, pengelolaan dapur oleh yayasan pelaksana turut menjadi sorotan. Mulai dari kualitas bahan baku, standar kebersihan, hingga proses distribusi kepada siswa dinilai harus diawasi ketat agar sesuai standar yang telah ditetapkan.
Fenomena ini ramai diperbincangkan di media sosial, khususnya di Mamuju. Gelombang kritik dan tuntutan transparansi pun menguat. Publik mendesak pemerintah serta lembaga penggerak dan pengawas untuk benar-benar menjalankan fungsi kontrolnya secara maksimal.
Dengan anggaran besar yang berdampak pada efisiensi program lain, MBG seharusnya menjadi contoh tata kelola yang bersih dan akuntabel, bukan justru memantik polemik.
“Kalau memang anggarannya besar, maka pengawasannya juga harus lebih serius. Jangan sampai tujuan baiknya hilang di tengah jalan,” tutup Rafli. (ZUL)
