Fakfak, Redaksi.co – Aktivitas belajar mengajar di SMA Negeri 1 Henggi serta pelayanan publik di Kantor Distrik Kramongmongga, Kabupaten Fakfak, terhenti setelah warga Kampung Mbaham Ma Youn memalang akses masuk kedua fasilitas tersebut, Rabu (4/2/2026) pagi.
Aksi pemalangan dilakukan sejak pukul 06.00 WIT dengan memasang bambu dan kayu di jalan utama menuju lokasi. Warga menuntut pembayaran ganti rugi tanaman dan pohon milik mereka yang ditebang saat proses pembangunan gedung.
Ironisnya, bangunan sekolah dan kantor distrik tersebut diketahui baru selesai dibangun dan sedianya segera digunakan untuk menunjang pendidikan serta pelayanan masyarakat. Namun hingga kini fasilitas itu belum dapat difungsikan karena masih dipalang oleh pemilik hak ulayat.
Warga mengaku sudah cukup lama menunggu realisasi janji pembayaran dari pemerintah daerah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Redaksi.co, mediasi antara warga dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Fakfak telah dilakukan pada 21 Oktober 2025. Dalam pertemuan itu disepakati pembangunan tetap berjalan, sementara pembayaran tanaman terdampak akan diselesaikan pada awal tahun 2026.
Namun memasuki Februari, warga menyebut belum ada kepastian jadwal maupun realisasi pembayaran.
“Kami tidak menolak pembangunan. Sekolah dan kantor ini untuk kepentingan bersama. Tapi hak kami juga harus dibayar sesuai kesepakatan. Selama belum dibayar, palang tetap ada,” ujar salah satu perwakilan pemilik tanaman yang enggan disebutkan namanya.
Pemalangan berdampak langsung pada aktivitas harian. Guru dan siswa tidak dapat masuk ke lingkungan sekolah, sementara masyarakat yang hendak mengurus administrasi di kantor distrik terpaksa menunggu tanpa pelayanan.
Warga menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk desakan agar pemerintah segera menepati komitmen, bukan upaya menghambat pembangunan.
Mereka berharap Pemerintah Kabupaten Fakfak segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan pembayaran, sehingga fasilitas yang telah dibangun dapat segera dimanfaatkan dan aktivitas pendidikan maupun pelayanan publik kembali normal.
