Dana Pemilu Dipertanyakan, Mahasiswa Seret KPU Sulbar ke Meja Hukum

0
125

Redaksi.co SULBAR : Aliansi Mahasiswa Mamuju melancarkan kritik keras terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat. Dalam aksi unjuk rasa yang digelar Selasa (3/2/2026), mereka menuding adanya dugaan pelanggaran serius oleh oknum Komisioner KPU Sulbar, mulai dari pengelolaan anggaran negara hingga pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Aksi tersebut disebut sebagai bentuk kontrol sosial dan tanggung jawab moral mahasiswa dalam menjaga demokrasi dan penegakan hukum di Sulawesi Barat. Massa aksi secara tegas mendesak aparat penegak hukum dan lembaga etik pemilu untuk segera bertindak.

Mahasiswa menuntut Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat segera melakukan penyelidikan dan penyidikan menyeluruh terhadap penggunaan dana hibah Pemilu yang dikelola KPU Sulbar. Mereka menduga adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran, termasuk selisih antara dana yang digunakan dan dana yang dikembalikan ke kas daerah.

Selain itu, Aliansi Mahasiswa Mamuju juga mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) KPU RI agar segera memproses dan mengadili Komisioner KPU Sulbar yang diduga melanggar kode etik. Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan kepemilikan usaha sampingan atau pekerjaan lain yang dinilai bertentangan dengan prinsip independensi dan integritas penyelenggara pemilu.

Mahasiswa menuntut sanksi tegas dan nyata dijatuhkan sebagai bentuk efek jera. Mereka menilai pembiaran terhadap dugaan pelanggaran hanya akan membuka ruang penyalahgunaan jabatan dan semakin mencederai kepercayaan publik terhadap institusi pemilu.

Koordinator Aliansi Mahasiswa Mamuju, Sahrul Gunawan, menegaskan bahwa aksi tersebut bukan yang terakhir. Pihaknya menyatakan akan terus mengawal proses penegakan hukum dan etik terhadap KPU Sulbar.

Jika tuntutan ini diabaikan dan dugaan pelanggaran tidak ditindaklanjuti, kami siap kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar,” tegasnya.

Aliansi Mahasiswa Mamuju menegaskan bahwa demokrasi yang sehat hanya dapat berdiri di atas penyelenggara yang bersih, jujur, dan berintegritas. Mereka menolak negara kalah oleh oknum dan menuntut hukum ditegakkan tanpa tunduk pada kekuasaan. (ZUL)