JEMBER, redaksi.co – Pemerintah Kabupaten Jember tidak tinggal diam menyikapi sorotan publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menindaklanjuti viralnya keluhan masyarakat terkait menu makanan yang dinilai tidak layak konsumsi bagi anak-anak, Satgas MBG Kabupaten Jember langsung bergerak cepat dengan melakukan peninjauan lapangan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Umbulsari.
Peninjauan tersebut dipimpin langsung oleh Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, Akhmad Helmi Luqman, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ratno C. Sembodo, bersama tim Satgas MBG Kabupaten serta Satgas MBG Kecamatan Umbulsari. Langkah ini merupakan bentuk keseriusan Pemkab Jember dalam menjaga mutu dan keamanan pangan bagi anak-anak penerima manfaat MBG.
Dalam hasil peninjauan, Satgas menemukan adanya ketidaksempurnaan dalam proses pengendalian mutu bahan pangan, khususnya pada menu tempe yang sebelumnya dikeluhkan oleh salah satu sekolah.
“Pihak SPPG mengakui ada tempe yang kualitasnya kurang layak dan sudah disisihkan. Namun pada pelaksanaannya, masih ada yang terdistribusi ke sekolah. Inilah yang kemudian memicu keluhan karena tempe tersebut diduga beraroma asam,” jelas Akhmad Helmi Luqman.
Pemkab Jember menegaskan bahwa temuan tersebut menjadi bahan evaluasi serius. Melalui Satgas MBG Kabupaten dan Kecamatan, pemerintah akan melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap seluruh SPPG agar standar kualitas dan keamanan pangan dijalankan secara konsisten.
“Ini bukan sekadar inspeksi. Ini adalah pembinaan berkelanjutan. Quality control harus diperketat sejak bahan pangan diterima, proses pengolahan, hingga penyajian. Anak-anak harus menerima makanan yang segar, aman, dan bergizi,” tegas Helmi.
Dalam pengawasan ke depan, Pemkab Jember akan melibatkan lintas sektor secara menyeluruh, mulai dari pihak kecamatan, puskesmas, tenaga ahli gizi, tenaga kesehatan lingkungan, hingga unsur TNI dan Polri di wilayah. Puskesmas akan berperan strategis sebagai ujung tombak pengawasan dengan keterlibatan aktif tenaga gizi, kesehatan, dan sanitasi.
Helmi menambahkan, keterlibatan penuh Pemkab Jember dalam pengawasan SPPG sejalan dengan regulasi dan arahan pemerintah pusat, termasuk Permendagri serta perintah langsung dari Badan Gizi Nasional (BGN).
“Pengawasan ini wajib dilakukan. Program MBG bukan sekadar administrasi, melainkan menyangkut masa depan anak-anak bangsa. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan program ini berjalan sesuai standar,” ujarnya.
Ke depan, koordinasi antara Satgas MBG Kabupaten dan Satgas Kecamatan akan terus diperkuat guna mencegah kejadian serupa terulang. Pemkab Jember berharap seluruh SPPG semakin terbuka terhadap evaluasi dan pembinaan demi peningkatan kualitas layanan Program Makan Bergizi Gratis secara berkelanjutan. (Sofyan/Edi).
