Redaksi.Co – Konawe Selatan , Proyek percetakan sawah di Desa Lebo Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, menuai sorotan publik. Proyek yang dibiayai melalui anggaran pemerintah tersebut diduga tidak selesai tepat waktu karena proses pengerjaannya melewati Tahun Anggaran 2025, padahal sesuai perencanaan, proyek seharusnya rampung dalam tahun anggaran berjalan. (Minggu, 4 Januari 2026)
Berdasarkan pantauan di lapangan, hingga berakhirnya Tahun Anggaran 2025, kondisi lahan percetakan sawah belum sepenuhnya siap untuk dimanfaatkan oleh petani. Beberapa bagian pekerjaan terlihat belum optimal, sehingga tujuan utama proyek untuk mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan produksi pertanian belum dapat dirasakan oleh masyarakat.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan terkait kepatuhan pelaksanaan proyek terhadap ketentuan pengelolaan keuangan negara. Secara normatif, dalam sistem penganggaran pemerintah, setiap kegiatan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah pada prinsipnya harus diselesaikan dalam satu tahun anggaran, kecuali terdapat perpanjangan waktu yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.
Sejumlah warga Desa Lebo Jaya mengaku kecewa dengan belum selesainya proyek tersebut. Mereka berharap agar pemerintah daerah segera memberikan kejelasan mengenai status proyek dan memastikan agar lahan yang telah direncanakan benar-benar dapat dimanfaatkan oleh petani.
“Kami menunggu hasilnya, karena sawah ini diharapkan bisa membantu penghasilan petani. Kalau belum selesai, tentu kami bertanya-tanya,” ujar salah satu warga.
Keterlambatan pengerjaan proyek ini dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari instansi terkait serta aparat pengawas. Evaluasi menyeluruh dianggap penting untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun penggunaan anggaran.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana proyek maupun instansi berwenang belum memberikan pernyataan resmi terkait alasan keterlambatan pengerjaan serta apakah telah dilakukan perpanjangan waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat berharap adanya transparansi dan akuntabilitas, mengingat proyek tersebut menggunakan dana publik yang seharusnya memberikan manfaat nyata bagi warga.
