FAKFAK.Redaksi.co – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meresmikan penyalaan pertama Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, pada Minggu, 16 November 2025. Kegiatan ini menandai dimulainya rangkaian percepatan elektrifikasi yang menjadi prioritas pemerintah pusat di wilayah timur Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri ESDM menegaskan bahwa seluruh desa dan kampung di Fakfak ditargetkan sudah menikmati layanan listrik sepenuhnya pada tahun 2027. Hal ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menerangi seluruh wilayah Indonesia. Saat ini Indonesia masih memiliki sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum teraliri listrik, termasuk sejumlah kampung di Fakfak. Berdasarkan perhitungan Kementerian ESDM, penyelesaian elektrifikasi di Fakfak membutuhkan anggaran sekitar Rp170 miliar, dengan Rp71 miliar dialokasikan pada tahun 2025 dan sisanya pada 2026.
Menteri ESDM menyampaikan bahwa langkah ini sekaligus menjawab permintaan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak yang sejak awal masa jabatan menjadikan kelistrikan sebagai prioritas utama. “Ini jawaban moral saya sebagai Menteri ESDM yang berasal dari Fakfak. Bupati dan Wakil Bupati datang menyampaikan kebutuhan listrik, dan hari ini kita jawab secara konkret,” ujarnya.
Selain pembangunan jaringan desa, pemerintah juga fokus membantu warga yang belum memiliki sambungan listrik karena terkendala biaya instalasi sebesar Rp2–2,5 juta per rumah. Tahun ini, Kementerian ESDM mengalokasikan 215 ribu pemasangan listrik gratis secara nasional, termasuk hampir 500 rumah di Fakfak yang mendapatkan sambungan tanpa biaya sebagai bagian dari program BPBL.
Untuk menjawab kebutuhan daya yang terus meningkat, pemerintah memulai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) berkapasitas 20 Megawatt pada 2026 dan menargetkannya beroperasi pada 2027. Gas untuk pembangkit tersebut akan disuplai dari Bentuni melalui kerja sama dengan Genting Oil, guna memastikan kebutuhan energi untuk industri bernilai tambah seperti cold storage dapat terpenuhi. Menteri menilai keberadaan PLTG sangat krusial mengingat konsumsi listrik Fakfak meningkat tajam sementara kapasitas daya tidak pernah bertambah sehingga menyebabkan pemadaman, terutama pada malam hari.
Menteri juga menyoroti peningkatan status PLN Fakfak yang kini resmi menjadi UP3 Fakfak dan membawahi tiga wilayah. Ia meminta agar lokasi pembangkit baru tidak lagi dibangun di area PLN lama yang dinilai sudah tidak layak. “Lokasi itu sudah ada sebelum saya lahir. Masa dari sebelum saya lahir sampai jadi Menteri ESDM barangnya masih di situ terus? Jangan-jangan mesinnya juga masih yang lama,” ujarnya, seraya meminta PLN mencari lokasi yang lebih aman, tidak bising, dan tidak dekat permukiman.
Saat ini Fakfak masih mengandalkan PLTD yang biaya produksinya sangat mahal, mencapai Rp3.000 hingga Rp4.000 per kWh. Dengan beralih ke gas, biaya tersebut diperkirakan turun menjadi sekitar Rp1.000 per kWh sehingga tarif lebih terjangkau dan beban subsidi negara ikut berkurang. Menteri berharap seluruh upaya ini mendorong Fakfak menjadi kota terang secara berkelanjutan. “Kita ingin Fakfak menjadi kota terang. Jangan terang sebentar, lalu jam 12 malam kembali gelap,” pungkasnya.
