Jakarta–Tidak sedikit yang meminta agar KPK, pasca pemeriksaan terhadap Ria Norsan dalam kasus proyek peningkatan jalan di Kabupaten Mempawah, tetap pada komitmenya menjalankan penegakan hukum yang murni tidak terkontaminasi oleh bentuk kepentingan politisasi apapun.
KPK, menurut pemerhati koruptor, harus terus menggali data otentik, terutama terhadap kucuran aliran dana, pengkondisian tender kilat serta intruksi yang tidak mengikat, diluar aturan pengadaan barang dan jasa.
” Karna praktek ini masuk dalam ranah tipikor berantai, bikin rugi negara miliaran rupiah dan membuat mereka semua kaya instan, kami berharap KPK tetap kontinyu mencari dan menginventarisir data tambahan guna memperkuat bukti keterlibatan siapapun, ” pinta Kusnandar.
Seorang ASN, katanya, tidak akan pernah berani menabrak aturan main, tanpa adanya dukungan penuh dari lingkaran pengambil kebijakan. Nah kaitannya dengan proyek enak gila tersebut, awal perjalanannya tentu didasari oleh perintah pemegang kekuasaan teratas.
Kordinator Jaringan Aspirasi Indonesia Kalimantan Barat menilai, langkah KPK memeriksa Ria Norsan dan Gusti Ramlana, sangat tepat. Disini Komisi Pemberantasan Korupsi ingin tahu lebih jauh siapa paling punya peranan terkait bentuk keputusan atau perintah yang menyimpang.
” Saya yakin, KPK pasti berpikir, sesuai hasil pemeriksaan awal, sangat mustahil seorang PNS punya nyali mengambil keputusan sendiri. Makanya Bupati dan Wabup kala itu juga dimintai keterangan untuk kepentingan penyidikan, guna mengukur status mereka, apa bisa meningkat, dari saksi menjadi tersangka, ” terang Fatih.
Meskipun banyak yang curiga kalau kasus ini bakal di intervensi oleh kekuatan politik, lanjut Fatih, tampak tidak menyurutkan langkah KPK untuk terus membongkar proyek basah kuyup ini dengan memanggil seorang Gubernur. Bukti itu patut kita acungi jempol.( Red/ Danil. )
