redaksi.co, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melakukan pencopotan dan rotasi terhadap enam pejabat eselon I di lingkungan kementeriannya Langkah tersebut dilakukan atas arahan dan restu Presiden Prabowo Subianto.
Perombakan yang dilakukan mencakup posisi direktur jenderal, sekretaris jenderal, dan inspektur jenderal.
Langkah rotasi ini dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat reformasi birokrasi, memperbaiki tata kelola anggaran, dan memastikan proyek-proyek infrastruktur berjalan lebih transparan.
Dalam keterangan pers yang disampaikan di lobi utama Gedung Utama Kementerian PU Jumat (4/7), menteri PU merotasi enam pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal bukan sekadar mutasi rutin, melainkan bagian dari evaluasi mendalam kinerja organisasi.
Dalam rotasi tersebut, posisi Sekretaris Jenderal kini diemban oleh Wida Nurfaida. Sementara itu, posisi Inspektur Jenderal diserahkan kepada Maulidya Indah Junica. Kemudian, Dwi Purwantoro sebagai Dirjen Sumber Daya Air (Dirjen SDA). Sementara itu, Bisma Staniarto dilantik sebagai Dirjen Prasarana Strategis. Untuk posisi Dirjen Bina Konstruksi ditunjuk Boby Ali Azhari. Kemudian jabatan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) kini dipegang Apri Artoto
“Ini adalah upaya pembenahan sistem secara menyeluruh agar belanja infrastruktur lebih efisien dan kebocoran anggaran bisa ditekan signifikan. Evaluasi dilakukan setelah ditemukan sejumlah indikasi ketidakefisienan dalam pengelolaan proyek di berbagai daerah, termasuk Sumatera Utara dan Belitung.” Ujarnya.
Berdasarkan temuan awal, dugaan kebocoran anggaran pada salah satu proyek perbaikan wilayah sungai di Belitung bisa mencapai 40–50 persen dari total nilai kontrak. Situasi ini memicu tindakan cepat Kementerian, antara lain menonaktifkan sementara enam aparatur sipil negara (ASN) yang sedang diperiksa aparat penegak hukum, dan mengganti pejabat di atasnya untuk menjaga objektivitas proses hukum.
“Kami tidak ingin langkah ini ditafsirkan negatif. Justru ini komitmen kami untuk bersih-bersih secara serius,” tegas pejabat tersebut.
Selain rotasi pejabat, Kementerian PU juga memastikan akan meninjau ulang mekanisme pencairan dana proyek, pengawasan lapangan, serta sistem pengendalian internal. Tujuannya agar belanja pemerintah tidak hanya terserap cepat, tetapi juga tepat sasaran dan memberi manfaat bagi masyarakat luas.
Langkah pembenahan ini disambut positif oleh sejumlah kalangan, termasuk pengamat kebijakan publik. “Pekerjaan infrastruktur berskala besar rawan kebocoran bila pengawasannya lemah. Langkah Kementerian PU sudah tepat sebagai peringatan bahwa pemborosan tidak bisa lagi ditoleransi,” ujar Ahmad Syarif, pengamat tata kelola anggaran dari Jakarta.
Dalam pernyataan penutup, menteri menyampaikan apresiasi kepada aparat hukum dan media yang selama ini aktif mengawasi. “Kami terbuka terhadap kritik dan pengawasan. Semua ini demi memastikan uang rakyat dikelola secara profesional,” ujarnya.
Langkah rotasi dan pembenahan sistem diproyeksikan akan diikuti evaluasi lanjutan terhadap kinerja balai-balai wilayah sungai dan balai pelaksana jalan nasional. Meskipun diakui kebijakan ini mungkin akan membuat serapan anggaran sempat melambat, Kementerian PU menekankan bahwa kualitas dan akuntabilitas pembangunan harus menjadi prioritas utama.
