Redaksi.co – PALI 24/02/2025, Pekerja PT. Tridaya Bumi Sriwijaya (TBS), Rahmat Adi Saputra (25), meninggal dunia akibat kecelakaan kerja di jalur houling batubara SLR di KM 106, Muara Enim (02.02.2025). Roda tronton dump truck milik PT. Sahala Trans Energi (STE) terlepas dan menghantam tubuh korban yang sedang melakukan perbaikan sebagai helper mekanik.
Pekerja PT. Tridaya Bumi Sriwijaya Meninggal Dunia Akibat PT. Sahala Trans Energi, Diduga Lalai K3
Selain itu, terungkap bahwa PT. TBS diduga tidak menjalankan prosedur administrasi yang benar, karena Rahmat tidak memiliki kontrak kerja PKWT dan tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, PT. STE sebagai pihak yang diduga lalai dalam penerapan prosedur K3 juga belum memberikan klarifikasi terkait insiden tersebut. Kecelakaan ini menimbulkan pertanyaan terkait kelalaian yang terjadi, yang seharusnya menjadi perhatian serius dalam aspek keselamatan kerja.
Randu Dwiyansyah Selaku praktisi K3, menyoroti bahwa kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa pekerja ini diduga ada indikasi akibat kelalaian dalam prosedur K3, terutama terkait perawatan alat dan kelengkapan keselamatan kerja yang seharusnya dipastikan oleh pihak perusahaan. “Kecelakaan seperti ini seharusnya bisa dihindari jika prosedur K3 dijalankan dengan benar. Setiap alat dan kendaraan yang digunakan di area kerja, seperti dump truck, harus melalui pemeriksaan rutin atau Inspeksi dan memenuhi standar keselamatan yang ketat,” ujar Randu.
Lebih lanjut, Randu menegaskan bahwa perusahaan yang terbukti lalai dalam melaksanakan kewajibannya terkait K3, apalagi sampai menyebabkan Fatality (kematian), harus mendapatkan sanksi sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. “Perusahaan yang lalai dapat dikenakan sanksi administratif, mulai dari denda, hingga pencabutan izin usaha sampai Pidana Penjara, tergantung pada tingkat keseriusan kelalaian tersebut,” jelas Randu.
Selain itu, Randu juga menilai bahwa PT. TBS, yang seharusnya memberikan perlindungan penuh bagi pekerjanya, harus segera memperbaiki sistem administrasi ketenagakerjaannya. Dalam hal ini, pihak perusahaan wajib memastikan pekerja terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan dan memiliki hak-hak yang jelas sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Jika perusahaan tidak memenuhi hak-hak pekerja seperti BPJS, hal ini jelas melanggar peraturan ketenagakerjaan. Perusahaan harus bertanggung jawab dan memberikan kompensasi yang sesuai bagi keluarga korban,” ungkap Randu.
Randu juga menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan rutin terkait K3 bagi pekerja, sehingga mereka lebih paham tentang potensi bahaya di tempat kerja dan cara mencegahnya. “Pendidikan K3 bukan hanya untuk memastikan prosedur dilaksanakan dengan benar, tetapi juga untuk menciptakan kesadaran bagi semua pihak bahwa keselamatan pekerja adalah prioritas utama,” tegas Randu.
Randu berharap bahwa kejadian tragis ini dapat menjadi pelajaran penting bagi semua perusahaan untuk lebih serius dalam menerapkan aturan K3 dan ketenagakerjaan. Selain itu, ia juga mengimbau agar pihak berwenang dapat segera melakukan investigasi dan memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan yang terbukti melakukan kelalaian, agar tidak ada lagi korban jiwa akibat kecelakaan kerja.
