Warga Sukasari Serukan Pergantian PJ Kepala Desa, Diduga Kepemimpinan Tidak Transparan dan Sarat Kepentingan Pribadi
Lebong Selatan Redaksi.co 30-12-2025— Gelombang ketidakpuasan masyarakat Desa Sukasari, Kecamatan Lebong Selatan, kian menguat. Puluhan warga bersama sejumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara terbuka menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Penjabat (PJ) Kepala Desa yang saat ini memimpin wilayah tersebut. Mereka menilai roda pemerintahan desa berjalan tidak sebagaimana mestinya—lebih menonjolkan kepentingan pribadi pejabat daripada aspirasi masyarakat.
Dalam pertemuan yang berlangsung pada awal pekan ini, warga menyatakan kekecewaan yang sudah berlangsung cukup lama. Menurut mereka, PJ Kepala Desa dianggap arogan, sulit diajak berdialog, dan terkesan kebal hukum. Berbagai aduan yang disampaikan warga dan BPD disebut hampir tidak pernah digubris, bahkan ada kesan bahwa kritik masyarakat dianggap sebagai ancaman.
Warga Mengaku Tertekan
Sejumlah tokoh masyarakat yang hadir dalam kesempatan tersebut menyuarakan keluh kesah mereka. Mereka menilai desa yang seharusnya menjadi ruang musyawarah kini berubah menjadi ranah kekuasaan satu orang. Proses pembangunan desa, yang semestinya berdasarkan musyawarah perencanaan, diduga berjalan sepihak.
“Kami bukan sekadar tidak suka, tetapi sudah tidak sanggup lagi dipimpin seperti ini,” ungkap salah seorang warga. “Pembangunan di desa ini tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat. Yang kami lihat justru proyek yang mengarah pada kepentingan pribadi. Aspirasi kami tidak pernah dijadikan prioritas. Desa ini seperti dimiliki satu orang, bukan milik seluruh masyarakat,” tegasnya.
Anggota BPD pun mengeluhkan kondisi tersebut. Mereka mengaku kesulitan menjalankan fungsi pengawasan karena setiap kritik dianggap mengganggu kewenangan PJ Kepala Desa.
“Selama ini kami mencoba menyampaikan keberatan melalui mekanisme resmi, namun nyaris tidak ada hasil. BPD tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, padahal secara aturan desa tidak boleh dikelola secara otoriter,” keluh seorang anggota BPD.
Akibat akumulasi kekecewaan tersebut, warga menyatakan siap menempuh langkah lebih tegas. Mereka sedang melakukan konsolidasi untuk menggelar aksi demonstrasi ke kantor Bupati Lebong dalam waktu dekat. Tujuannya jelas: meminta bupati mencopot PJ Kepala Desa Sukasari dan menunjuk pengganti yang dianggap lebih memenuhi harapan masyarakat.
“Jika pemkab tetap membiarkan situasi ini, maka jangan salahkan kami bila nanti ratusan masyarakat turun ke jalan,” ancam salah satu tokoh pemuda setempat. “Kami bukan menolak pembangunan, tetapi menolak otoritarianisme. Kami butuh pemimpin yang membangun desa, bukan membangun citra diri,” tambahnya.
Tuntutan Warga: Pemerintahan Bersih dan Berpihak
Warga menegaskan bahwa desakan ini bukan bermuatan politik, melainkan reaksi langsung atas apa yang mereka rasakan setiap hari. Mereka mendesak pemerintah daerah turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh:
Menilai kembali kinerja PJ Kepala Desa
Memastikan transparansi penggunaan dana desa
Mengembalikan fungsi musyawarah desa sebagai forum tertinggi
Menghentikan praktik pemerintahan desa yang tidak akuntabel
Menurut mereka, pergantian PJ Kepala Desa bukan hanya soal figur, tetapi upaya menyelamatkan desa agar kembali berjalan sesuai koridor hukum dan kepentingan masyarakat banyak.
Hingga kini pihak pemerintah kabupaten belum memberikan keterangan resmi terkait desakan tersebut. Namun gelombang tekanan warga semakin tidak bisa diabaikan. Situasi ini dikhawatirkan dapat memicu ketegangan sosial apabila tidak segera direspons dengan pendekatan dialog dan evaluasi kinerja pejabat desa.
Masyarakat Sukasari berharap pemerintah kabupaten tidak menutup mata. Mereka hanya menginginkan pemimpin yang amanah—bukan sosok yang merasa kebal aturan..
Editor.Siska/Cikak
