ULTIMATUM RESMI LSM NTB SOAL DUGAAN MARK UP PROGRAM MBG DI LOMBOK
Lombok Barat-Redaksi.co Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusa Tenggara Barat (NTB) melayangkan ultimatum resmi terkait dugaan praktik mark up anggaran dalam Program MBG yang dilaksanakan di Pulau Lombok.
Dalam pernyataan yang diterima Redaksi.co, gabungan LSM tersebut menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan dugaan penyimpangan serius yang menyangkut penggunaan keuangan negara.
“Anggaran program MBG bersumber dari uang rakyat. Setiap rupiah adalah amanah yang wajib dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral,” demikian kutipan pernyataan resmi tersebut.
LSM menyebutkan, berdasarkan hasil dokumentasi, laporan masyarakat, serta pemantauan langsung di lapangan, ditemukan adanya dugaan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, kualitas material yang dinilai jauh dari standar, serta kondisi fasilitas yang dianggap tidak mencerminkan besaran anggaran yang dilaporkan.
Gabungan LSM NTB menilai apabila dugaan tersebut terbukti benar, maka hal itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap masyarakat di wilayah Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, hingga Kota Mataram.
Dalam ultimatum tersebut, mereka memberikan batas waktu 1 x 24 jam sejak pernyataan dipublikasikan kepada Kepala Perwakilan Pemenuhan Gizi Bali Nusa Tenggara dan Korwil BGN NTB untuk:
Menyampaikan klarifikasi resmi secara terbuka kepada publik.
Membuka dokumen perencanaan, RAB, kontrak kerja, serta laporan pertanggungjawaban anggaran MBG.
Mengumumkan jadwal audit investigatif independen yang melibatkan pengawasan publik.
Jika dalam tenggat waktu tersebut tidak ada respons atau langkah konkret, gabungan LSM menyatakan akan melaporkan dugaan tersebut secara resmi kepada Kepolisian Daerah NTB untuk diproses secara pidana. Selain itu, mereka juga berencana mengirimkan laporan lengkap kepada aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan terkait, serta menyurati Presiden Republik Indonesia guna meminta evaluasi menyeluruh dan pencopotan pejabat yang dinilai lalai atau terlibat.
Tak hanya itu, LSM juga menyatakan kesiapan menggelar aksi terbuka dan konsolidasi besar-besaran bersama elemen masyarakat, mahasiswa, dan pemuda.
“Kami tidak memiliki kepentingan politik dan tidak membawa agenda pribadi. Ini murni kontrol sosial demi kepentingan masyarakat,” tulis pernyataan tersebut.
Pernyataan itu ditandatangani oleh Direktur LSM NCW Fathurrahman Lord, Ketua Samudra NTB Hendrawan, Ketua LSM Edukasi Yusri, serta Ketua Pertiwi Bapera Inaq Tuan Fithriya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kepala Perwakilan Pemenuhan Gizi Bali Nusa Tenggara dan Korwil BGN NTB belum memberikan tanggapan resmi.
Sumber: Media Nasional Investigasi – Redaksi.co
Abach uhel
