Redaksi.Co-LEBONG
Aksi Damai yang dilaksanakan dua kali oleh ASN, Yayasan NAL, dan THLT Lebong beberapa Minggu Lalu atas Tuntutan pembayaran Honor THLT, dan TPP ASN, untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong, akhirnya bakal dibayar hari ini 30 Desember 2024.
Akan tetapi, sepertinya tidak sesuai yang diharapkan ASN Lebong, sebab pembayaran TPP tersebut hanya bakal dibayar 1 bulan dari 5 bulan tunggakan, karena TPP yang harus dibayar dari Agustus hingga Desember 2024. Pemkab Lebong hanya membayar TPP bulan Agustus saja.
Sesuai surat edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Pj Sekda Lebong, 27 Desember 2024 perihal Pengajuan Berkas TPP Agustus 2024.
Atas hal ini, Yayasan Nuansa Alam Lestari (NAL) yang mendampingi ASN Lebong mendapatkan hak TPP nya, berencanakan akan melaporkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong ke Aparat Penegak Hukum (APH).
Laporan itu akan dilayangkan awal Januari 2025 nanti, langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga Mabes Polri.
Sebab, mereka menilai pembayaran TPP yang hanya 1 bulan dari 5 bulan TPP ASN yang menunggak dinilai tidak sesuai janji Pemkab Lebong saat menerima massa aksi damai dari ASN Pemkab Lebong dan Yayasan NAL, 23 Desember 2024 lalu.
Saat aksi massa itu, terbit berita acara kesepakatan antara Pemkab Lebong yang diwakilkan oleh Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Lebong, Riswan Effendi, MM.
Dalam berita acara yang ditandatangani oleh Riswan Effendi, menyatakan akan melaksanakan pencairan TPP sesuai dengan aturan yang berlaku, apabila anggaran tersedia di 2024, yang bersumber dari DBH Provinsi dan DBH Pusat sudah masuk ke Kas Daerah (Kasda).
Kemudian, pada 27 Desember 2024 terbit surat edaran (SE) perihal Pengajuan Berkas TPP Agustus 2024.
Surat Edaran ini ditandatangani oleh, Pj. Sekda Lebong, Mahmud Siam, SP., MM.
Atas hal ini, Direktur Yayasan Nuansa Alam Lestari (NAL), Devi Gunawan menilai, tidak ada konsistensi dari Pemkab Lebong terhadap pembayaran TPP ASN.
“Secara jelas dan terang benderang, pernyataan BKD, maupun Bupati sesuai video yang sudah beredar itu seperti membohongi publik, membohongi para ASN,” kata Devi, Sabtu, 28 Desember 2024.
Lanjut Devi,Plt BKD Lebong Riswan sudah berjanji akan melunasi TPP di tahun ini, saat DBH sudah masuk ke Kasda.
Namun, Mahmud Siam mengeluarkan SE untuk Pembayaran TPP 1 bulan.
Kalau memang DBH belum cair, mereka mempertanyakan dari mana uang pembayaran TPP yang hanya 1 bulan itu.
“DBH itu peruntukannya bukan untuk membayar TPP. Karena TPP itu sudah diplot dalam APBD murni Kabupaten Lebong, selama satu tahun. Tapi anggarannya tidak ada, TPP belum dibayar,” ujar Devi.
Atas hal ini, Devi tegas meminta APH untuk mengusut persoalan ini.
“APH harus melihat kondisi ini, apakah APH harus menunggu laporan terlebih dahulu,” tanya Devi.
Dia menyebutkan pembayaran TPP yang kurang dari 12 bulan dalam 1 tahun anggaran berjalan sudah terjadi hampir setiap tahun.
“Ini sudah tidak bisa dibiarkan. Karena bukan kecil uang untuk membayar TPP itu. Lantas kemana uang itu. Kalau tidak ada halangan, awal Januari 2025 kami yayasan NAL akan mendatangi Kejagung, KPK dan Mabes Polri,” tegas Devi.
Terang Devi, tujuan pihaknya mendatangi KPK, Kejagung dan Mabes Polri untuk melaporkan pengelolaan keuangan di Kabupaten Lebong.
“Jangan main-main dengan uang negara. Uang TPP itu tidak sedikit, itu puluhan miliar. Kemana uang itu. Kami akan sampaikan hal ini,” tutupnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKD Lebong, Riswan Effendi, MM belum bisa dikonfirmasi terkait persoalan ini.
Redaksi. Co sudah mengirimkan pesan singkat ke nomor WatsApp Plt Kepala BKD Lebong, namun hingga berita ini diterbitkan Plt. Kepala BKD belum merespon pesan singkat yang dikirimkan RB.
Saat konfirmasi lewat pesan whatsapp, senin (30/12/24), Pj Sekda Lebong, Mahmud Siam, SP., MM perihal pembayaran TPP ini mengatakan, kalau dana DBH belum masuk dan untuk pembayaran TPP itu bisa jadi dibayar dari sisa-sisa anggaran.
” Setahu saya sampai saat ini dana DBH belum masuk dan TPP 1 bulan bisa jadi dibayar dari sisa anggaran yang ada, ” Tutupnya.(Ar)
