SPBU Mambi Diseret ke Pusaran Mafia BBM: Solar Subsidi Diduga Ditimbun, Dijual Hingga Morowali

0
3

Redaksi.co MAMASA : Kegelisahan masyarakat Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, kian memuncak. Dugaan praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar dan pertalite disebut berlangsung secara sistematis dan terorganisir. SPBU Mambi pun disorot sebagai titik sentral yang diduga menjadi pusat operasi jaringan mafia BBM bersubsidi.

Sorotan publik semakin tajam setelah muncul desakan agar aparat penegak hukum segera turun tangan. Sejumlah lembaga terkait, mulai dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan, Direktorat Metrologi, BPH Migas, hingga PT Pertamina, didorong untuk melakukan investigasi menyeluruh atas dugaan permainan kotor dalam distribusi BBM subsidi di wilayah tersebut.

Kesaksian aktivis memperkuat dugaan adanya jaringan besar di balik praktik ini. Disebutkan, terdapat sedikitnya lima titik penampungan BBM ilegal yang diduga menjadi lokasi transit sebelum bahan bakar tersebut dipasarkan kembali secara gelap. Bahkan, distribusi ilegal itu disebut menjangkau hingga wilayah Morowali, Sulawesi Tengah.

“BBM subsidi yang dikumpulkan diduga ditimbun di sejumlah titik, lalu dijual kembali ke pasar gelap dengan harga industri, bahkan sampai ke Morowali,” ungkap seorang aktivis berinisial JOL.

Desakan tindakan tegas pun disuarakan keras. JOL meminta Kapolres Mamasa bertindak tanpa kompromi dan tidak setengah hati dalam mengusut dugaan jaringan mafia BBM tersebut. Menurutnya, praktik ini tidak mungkin berlangsung tanpa adanya keterlibatan pihak-pihak tertentu.

“Jangan ada tebang pilih. Bila perlu, periksa SPBU Mambi secara menyeluruh. Jika ada oknum aparat yang terlibat, harus diusut sampai tuntas. Mafia BBM hidup karena ada kolaborasi dari dalam,” tegasnya.

Masyarakat kini menunggu langkah nyata aparat. Jika dibiarkan, dugaan praktik mafia BBM ini dikhawatirkan tidak hanya merugikan negara, tetapi juga memperparah kelangkaan BBM bersubsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat kecil. Tekanan publik pun terus menguat, menuntut penegakan hukum tanpa kompromi dan pembongkaran jaringan hingga ke akar-akarnya. (ZUL)