Redaksi.co MAMASA : Aroma skandal besar mengguncang dunia pendidikan di Sulawesi Barat. Ketua LSM KPK RI Sulawesi Barat, Simson, membongkar dugaan praktik “sekolah siluman” yang setiap tahun mengeruk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hingga ratusan juta rupiah, meski kenyataannya nyaris tanpa siswa.
Temuan ini bukan sekadar mengejutkan, tapi juga memalukan. Di lapangan, satu sekolah hanya memiliki enam siswa, dan ironisnya hanya satu yang aktif belajar. Namun dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), jumlah siswa dilaporkan membengkak hingga puluhan bahkan ratusan.
“Ini jelas permainan kotor. Data di atas kertas gemuk, tapi di kelas kosong. Ini dugaan kuat manipulasi untuk mencairkan dana negara,” tegas Simson.
Lebih mencengangkan lagi, dugaan ini melibatkan tiga sekolah dalam satu atap. SDS Nusa Bangsa, SMPS Ilmiah Bangsa, dan SMKS Komputer Kifrah Bangsa yang berlokasi di Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa. Ketiga sekolah tersebut diduga hanya menjadi formalitas administratif, tanpa aktivitas belajar mengajar yang nyata.
Simson mengungkapkan, pihak sekolah secara rutin melaporkan jumlah siswa dalam Dapodik antara 60 hingga 100 orang kepada Dinas Pendidikan. Praktik ini bahkan diduga telah berlangsung sejak tahun 2005. Namun, data tersebut kuat diduga fiktif dan sengaja dimanipulasi demi melancarkan pencairan dana BOS.
“Kalau ini benar sejak 2005, berarti sudah bertahun-tahun uang negara digerogoti secara sistematis. Ini bukan lagi pelanggaran biasa, ini kejahatan serius,” ujarnya.
LSM KPK RI Sulawesi Barat mendesak aparat penegak hukum segera turun tangan dan mengusut tuntas dugaan skandal ini. Tak hanya itu, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat juga diminta bertindak tegas dengan mencabut izin yayasan serta menutup sekolah-sekolah yang diduga bermasalah tersebut.
Kasus ini menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan yang seharusnya bersih dan berintegritas. Jika dugaan ini terbukti, maka ini adalah salah satu praktik penyelewengan dana pendidikan paling brutal, menggunakan nama siswa fiktif untuk menguras uang negara.
Kini publik menunggu: akankah skandal ini dibongkar habis, atau kembali tenggelam seperti kasus-kasus sebelumnya? Waktu akan menjawab, namun tekanan publik kian membesar. (ZUL)
