Mempawah, Kalimantan Barat Dugaan korupsi proyek pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) dan infrastruktur jalan di Kabupaten Mempawah menyeret nama besar: Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan. Namun, bukan hanya substansi hukum yang jadi sorotan publik—melainkan upaya sistematis untuk membelokkan narasi, membungkam pers, dan menjadikan politik sebagai panggung sandiwara utama.
Kini, sorotan itu mengarah pada satu nama Maman Suratman .tokoh pemuda Mempawah yang mengklaim diri sebagai bagian dari Tim Pantang Larang relawan loyal pendukung Ria Norsan.
Tudingan Berbalut Dendam Tiga Nama, Tiga Inisial
Dalam sebuah rilis berantai yang disebarkan melalui WhatsApp dan media sosial pada 1 Juni 2025, Maman Suratman menyebut adanya aktor politik yang bermain di balik masifnya laporan hukum dan pemberitaan media terkait dugaan korupsi Norsan. Ia menyebut tiga nama berinisial :
* *GHA*, mantan narapidana korupsi
* *RS*, pernah terbelit kasus korupsi
* *SN* pendukung Paslon 01 di Pilkada Kalbar 2024.
Ketiganya dituduh sebagai penggerak laporan ke Polda Kalbar dan KPK, serta pengatur framing media untuk menjatuhkan nama baik Gubernur Kalbar.
Namun hingga kini, Maman tak menunjukkan satu pun bukti konkret Tidak ada dokumen, rekaman, atau pernyataan dari pihak terkait yang menguatkan tudingannya. Tuduhan itu justru terkesan sebagai serangan balik politis yang membelokkan isu utama: dugaan korupsi bernilai miliaran rupiah
Saat dikonfirmasi, Polda Kalbar menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi BP2TD tetap berjalan. Irjen Pol Pipit Rismanto menyatakan bahwa semua kasus yang masuk radar Polda Kalbar *tidak ada yang dihentikan*, termasuk proyek BP2TD dan infrastruktur jalan di Mempawah.
“Kasus ini masih dalam penanganan dan mendapat supervisi langsung dari KPK,” ujar Pipit dalam wawancara dengan kalbaronline.com (5 Januari 2025).
Senada, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan terus mengawasi proses hukum di Kalbar. Dalam pernyataan resminya, KPK menyebut kasus BP2TD sebagai bagian dari pengawasan daerah, mengingat adanya indikasi kuat keterlibatan pejabat tinggi dan nilai anggaran yang fantastis.
Yang paling mengkhawatirkan adalah tudingan bahwa Maman Suratman *melakukan tekanan langsung terhadap wartawan* Sejumlah wartawan media online lokal mengaku telah dihubungi Maman, bahkan diajak bertemu di kafe, agar tidak memuat berita negatif mengenai Ria Norsan.
“Saya dihubungi via WA. Diminta tidak memberitakan soal dugaan korupsi. Jelas ini upaya intervensi,” ujar seorang jurnalis senior dari media lokal Kalbar yang minta identitasnya disamarkan.
Dewan Pers menanggapi serius laporan ini. Dalam siaran persnya, Ketua Dewan Pers menyatakan, “Upaya intimidasi, baik verbal maupun fisik, terhadap jurnalis adalah bentuk pelanggaran serius terhadap UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kami mendorong wartawan untuk segera melaporkan ke aparat hukum.”
Maman Suratman kembali menjadi sorotan saat ia mengunggah foto di media sosial bersama pimpinan sebuah ormas bela diri tenaga dalam di Kubu Raya dan seorang atlet bela diri keras Publik mempertanyakan maksud dari unggahan tersebut. Apakah ini sinyal dukungan, atau bentuk lain dari *pesan intimidatif terhadap media
Tak ada klarifikasi langsung dari Maman hingga berita ini diturunkan. Namun sejumlah netizen dan aktivis pers menyebut langkah ini sebagai bentuk “show of force” untuk menekan kritik terhadap pejabat yang tengah disorot.
Loyalis Norsan.Maman bukan nama baru. Ia pernah menjabat Ketua DPD Partai Gelora Mempawah dan mencalonkan diri sebagai caleg dari Partai Ummat namun gagal. Ketika Pilkada 2024 berlangsung, ia muncul kembali sebagai tim sukses Ria Norsan. Menariknya, ia juga pernah berseteru dengan Sutarmidji—Gubernur Kalbar sebelumnya—hingga dilaporkan ke Polda atas dugaan pelanggaran UU ITE tahun 2022.
Kini, Maman kembali naik ke permukaan bukan sebagai pemimpin politik, tapi sebagai *pembela garis keras di tengah pusaran skandal yang bisa menyeret elite Kalbar ke meja hijau.
Kesimpulan: Demokrasi atau Dinasti?
Upaya menyeret kasus hukum ke arena konflik politik adalah praktik yang sudah usang. Lebih berbahaya lagi, ketika loyalitas politik dibarengi dengan upaya membungkam media menggerakkan ormas, tekanan informal, hingga framing searah di media sosial.
Dalam demokrasi, kebenaran tidak bisa dibungkam dengan suara keras ,Wartawan tidak bisa dibungkam dengan intimidasi. Rakyat Kalbar berhak tahu siapa yang bermain dalam proyek korupsi dan siapa yang mencoba mengalihkan perhatian.
Jika kasus ini tidak dibuka secara transparan, Kalbar berpotensi tenggelam dalam budaya dinasti politik yang anti-kritik—sebuah kemunduran bagi daerah yang semestinya menjadi panutan dalam tata kelola yang bersih.( Red/ Danil
