Medan ( Redaksi.Co )  – Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Utara, melaksanakan Koordinasi dengan Lembaga Pemeriksa Keuangan ( LPK ) Kwarda Sumut, di Aula Kwarda Sumut , 19/12/24.

Unsur Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumut, dihadiri oleh Ketua Kwarda Sumut, kakak Dr.H.Nurdin Lubis, S.H, MM beserta para Wakil Ketua dan para Sekretaris Bidang di lingkungan Kwarda Sumut. Sedangkan LPK Sumut diketuai oleh Kak Drs Ibnu Hajar, MPd tampak di dampingi oleh seluruh pengurus LPK Sumut.

Ka.Kwarda Sumut, kakak Nurdin Lubis mengatakan, dilaksanakannya Koordinasi ini, agar terdapatnya kesamaan persepsi antara Kwarda Sumut selaku Pengelola keuangan, dengan LPK, selaku lembaga pemeriksa keuangan. Sehingga pengelolaan keuangan Kwarda Sumut dapat mencapai sasarannya. Yaitu, efektif, efisien dan akuntabel.

Sebagaimana sasaran pengelolaan dimaksudkan oleh Ka.Kwarda diatas, sembari mengucapkan terima kasih kepada LPK, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Kwarda Sumut.

melalui penjelasannya Ketua LPK Sumut Kak Drs Ibnu Hajar, MPd, menjelaskan lebih jauh tentang struktur, dasar dasar/regulasi, proses pengelolaan keuangan Kwarda . Sehingga, dapat dipedomani untuk masa datang.

Sebagaimana diketahui bersama, Kwartir adalah suatu badan pengelola Gerakan Pramuka yang mempunyai tugas pokok pembinaan kepada Kwartir, Satuan dan Gugus depan dalam pengembangan Gerakan Pramuka untuk mencapai tujuannya. Dalam istilah kepramukaan, kwartir merujuk pada satuan organisasi pengelola Gerakan Pramuka yang dipimpin secara kolektif oleh para pengurus kwartir, yang dikenal juga dengan istilah andalan.

Sebaliknya, berdasarkan tingkatannya, Kwartir memiliki tingkatan yang disesuaikan dengan tingkat/wilayah pemerintahan dari pusat sampai daerah. Sedangkan berdasarkan wilayahnya, kwartir dibagi menjadi: tingkat nasional disebut Kwartir Nasional, tingkat provinsi disebut Kwartir Daerah, di tingkat kabupaten/kota disebut Kwartir Cabang dan di tingkat kecamatan disebut Kwartir Ranting.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya andalan dibantu oleh Staf Kwartir. Yaitu, karyawan Gerakan Pramuka yang diberi imbalan (gaji). Selain pengurus, Kwartir di setiap jajarannya juga memiliki Majelis Pembimbing. Majelis Pembimbing bertugas untuk memberikan arahan, bimbingan dan bantuan dari segi moril dan materil. Anggota Majelis Pembimbing terdiri dari tokoh pramuka, tokoh masyarakat dan atau orang tua peserta didik.

Sementara, Ketua LPK menyampai tugas tugas LPK yang dipimpinnya, terkait proses pemeriksaan keuangan Kwarda Sumut. Disampaikanya pula, koridor yang harus dipatuhi. Semisal adanya dasar sebagai regulasi. Oleh karena itu, harapnya lagi, koordinasi untuk kesamaan persepsi ini, menjadi penting. Baik dalam kaitannya memenuhi aspek koridor tersebut, sebagai awal menuju kesempurnaan pengelolaan keuangan, maupun sebagai bahan pertimbangan manakala masih diperlukan penyusunan turunan regulasi atau menyempurnakannya.

Sehingga, dapat menjadi acuan dalam tata kelola keuangan. Agar dapat mencapai sasaran pengelolaan yang diinginkan. Misalnya, tertib secara administrasi. Namun, muara semua proses ini, adalah pertanggung jawaban, ujar kakak Ibnu Hajar.

Selain Kepengurusan Kwartir, disetiap tingkatan organisasi Kwartir Gerakan Pramuka, dibentuk Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK). Menurut pasal 47 Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, Lembaga Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka adalah lembaga independen yang dibentuk oleh musyawarah Gerakan Pramuka. LPK berfungsi mengawasi dan memeriksa keuangan kwartir, yang dipertanggungjawabkan kepada musyawarah Gerakan Pramuka ditingkatnya.(su16 )