Redaksi.co MAMUJU : Menjelang Ramadan, potensi kelangkaan dan kenaikan harga gas subsidi 3 kg kembali menghantui masyarakat kecil di Sulawesi Barat. Situasi ini mendorong Ikatan Pelajar Mahasiswa Pitu Ulunna Salu (PP IPMAPUS) Sulbar mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama pemerintah kabupaten agar segera memperketat pengawasan distribusi elpiji di seluruh wilayah.
Sekretaris Jenderal PP IPMAPUS Sulbar, Ismuliadi, menegaskan ketersediaan energi bagi masyarakat kecil merupakan kebutuhan vital, terutama saat beban ekonomi meningkat menjelang hari besar keagamaan.
“Pemerintah tidak boleh pasif. Permintaan pasti naik menjelang Ramadan. Jika pengawasan agen dan pangkalan lemah, penimbunan dan permainan harga akan merugikan rakyat kecil,” tegasnya di Mamuju.
PP IPMAPUS Sulbar meminta pemerintah daerah segera menjalankan langkah konkret.
1. Sidak berkala oleh dinas terkait untuk memastikan stok tersedia di pangkalan dan pengecer.
2. Sanksi tegas hingga pencabutan izin bagi pelaku penimbunan atau penjual di atas HET.
3.Transparansi distribusi agar subsidi tepat sasaran dan tidak bocor ke sektor industri.
4. Koordinasi lintas sektor bersama aparat hukum dan Pertamina untuk mengawasi jalur distribusi hingga pelosok.
Organisasi mahasiswa ini menegaskan akan terus memantau perkembangan di lapangan. Jika terjadi lonjakan harga tidak wajar atau kelangkaan, mereka menyatakan siap melakukan aksi lanjutan.
“Jangan sampai masyarakat beribadah dengan terbebani urusan dapur mahal hanya karena kelalaian pengawasan,” tutup Ismuliadi.
PP IPMAPUS menilai pengawasan distribusi elpiji bersubsidi setiap menjelang Ramadan harus menjadi prioritas pemerintah, mengingat kejadian serupa hampir terjadi setiap tahun dan selalu berdampak langsung pada masyarakat berpenghasilan rendah. (ZUL)
