Beranda blog Halaman 445

5 Oktober Diperingati Hari ABRI, Berikut Menurut Direkrur Program Pasca Sarjana UM Palembang

0

Redaksi.co | Palembang,- Sebuah Janji pada Ibu Pertiwi Hari ini, 5 Oktober 2025, bangsa Indonesia kembali menundukkan kepala dengan penuh hormat.

Di bawah merah putih yang berkibar di langit biru pagi nan cerah, kita mengenang lahirnya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), yang kini kita sebut Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Sejak 1945 hingga kini, enam puluh delapan tahun lebih TNI berdiri sebagai benteng yang menjaga dan mempertahankan bangsa ini tetap tegak, tetap berdaulat, dan tetap merdeka, demikian diutarakan Direktur PPs Universitas Muhammadiyah (UM) Palembang, Pengajar Madya Alumni Diklat PIP-BPIP Angkatan I Tahun 2024, dan Ketua MPD Orda ICMI Kota Palembang
Mukhtarudin Muchsiri.

Direktur PPs UM Palembang, Pengajar Madya Alumni Diklat PIP-BPIP Angkatan I Tahun 2024, dan Ketua MPD Orda ICMI Kota Palembang
Mukhtarudin Muchsiri, hari ABRI bukanlah sekadar momentum seremonial. Ia adalah refleksi. Ia adalah panggilan nurani. Ia adalah pengingat bahwa negeri ini dibangun bukan di atas hamparan karpet merah, melainkan di atas darah, air mata, dan keringat para pejuang yang bersumpah takkan menyerahkan sejengkal pun tanah air kepada siapapun, selain kepada anak cucu bangsa sendiri.

Indonesia, negeri kepulauan yang maha luas: lebih dari 17.000 pulau bertebaran bagai zamrud khatulistiwa, dijahit oleh lautan yang lebih luas dari daratannya, dan dijaga oleh langit yang membentang tanpa ujung.

“Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, setiap jengkal tanah, setiap tetes air laut, setiap hembusan angin di angkasa adalah tumpah darah Indonesia,” ujarnya.

Kemudian, tetapi, justru karena keluasan itu, ancaman selalu datang silih berganti. Musuh kadang datang dengan kapal perang, kadang dengan perahu nelayan pencuri ikan, kadang dengan jaringan teror, kadang pula dengan senjata yang tak terlihat: perang informasi, perang ekonomi, hingga perang siber.

Dalam wajahnya yang berubah-ubah, satu pesan tetap abadi: Indonesia harus dijaga, atau ia akan dikoyak dan direbut. Tantangan dan rongrongan zaman, di lautan luas, kapal-kapal asing kerap mencuri ikan, merampas hasil laut Nusantara, seolah-olah negeri ini tak ber-penguasa.

“Di perbatasan darat, penyelundupan, separatisme, hingga infiltrasi ideologi mencoba menggoyahkan persatuan dan memporak-porandakan kesatuan. Di udara, pelanggaran wilayah dan ancaman serangan jarak jauh menuntut kewaspadaan tinggi,” ungkapnya.

Dilanjutkannya, dan kini, di abad ke 21, perang tak lagi hanya berwujud tembakan senjata. Ada perang hibrida yang membius pikiran melalui informasi palsu. Ada perang siber yang menyusup ke infrastruktur vital. Ada perang ekonomi yang melemahkan daya juang rakyat.

Semua itu adalah ujian untuk menegaskan kembali: apakah kita masih kuat, ataukah kita akan menyerah? Jawabannya, seperti yang diajarkan sejarah, selalu sama: Indonesia tidak akan pernah menyerah. Sinergi Tiga Matra yakn darat, laut, dan udara.

“Kekuatan Indonesia bukan hanya terletak pada jumlah pasukan atau canggihnya alat utama system senjata (alutsista). Kekuatan terbesar Indonesia adalah sinergi: tiga matra TNI Darat, Laut, dan Udara yang bergerak bagai tiga sayap garuda, kokoh menjaga bumi, laut, dan angkasa Nusantara,” katanya.

Masih dilanjutkannya, TNI Angkatan Darat (AD), Penjaga Bumi Pertiwi, Di tapal batas negeri, di gunung dan lembah, di hutan belantara, di pelosok dan desa hingga kota besar, prajurit Angkatan Darat berdiri tegak penuh
dedikasi. Mereka adalah para Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang hadir di tengah rakyat, memastikan bahwa pertahanan bukan hanya tugas tentara, melainkan doktrin semesta.

Dari zaman gerilya Jenderal Soedirman yang memimpin perang dalam kondisi sakit, hingga prajurit masa kini yang menjaga perbatasan Papua dan Kalimantan, Angkatan Darat adalah saksi bahwa bumi pertiwi tidak pernah dibiarkan dalam kesendirian dan sepi dari jejak napak tilas dan jangkauan prajurit TNI.

“Pesan Soedirman masih bergema yakni “Kami lebih suka hancur lebur daripada dijajah kembali.” Sedangkan TNI Angkatan Laut (AL) yakni Penguasa Samudera Nusantara, Laut Indonesia bukan hanya ruang pemisah, melainkan penghubung. Ia adalah jalur ekonomi, jalur energi, jalur kehidupan,” ucapnya.

Masih diungkapkannya, tetapi laut juga sering menjadi titik rawan: illegal fishing, pencurian sumber daya, hingga ancaman geopolitik. TNI AL hadir dengan kapal perang yang berlayar siang dan malam, dengan kapal selam yang senyap di kedalaman, dengan marinir yang siap mendarat di garis depan.

Semangat mereka mewarisi jejak Laksamana Malahayati, pahlawan perempuan yang berani menantang armada asing: “Laut bukan tempat bagi musuh. Laut adalah benteng kehormatan bangsa.”

“TNI Angkatan Udara (AU) yakni Pengawal Angkasa Nusantara, Langit adalah mahkota kedaulatan. Siapa yang menguasai langit, ia menguasai perang. TNI AU adalah perisai yang memastikan langit Indonesia tidak ternodai,” imbuhnya.

Masih disampaikannya, dengan jet tempur generasi terbaru, radar yang mengintai jauh, dan pasukan khusus yang siap diterjunkan, TNI AU menjaga bahwa setiap pesawat asing yang coba-coba memasuki ruang udara Nusantara akan segera dihadang.

Rawe-rawe rantas malang-malang tuntas.
Mereka melanjutkan tradisi keberanian Opsau AURI di masa lalu seperti Sersan Mayor Udara Maimun Saleh yang merupakan putra Aceh, kini diperkuat dengan visi pertahanan antariksa, sebab masa depan peperangan bukan hanya di bumi, tetapi juga di orbit.

“Sinergi yakni Jiwa yang Satu, Ketiga matra itu bukanlah tiga tubuh terpisah. Mereka adalah satu jiwa, satu komando, dan satu nafas. Di bawah koordinasi Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan), operasi darat, laut, dan udara dipadukan menjadi satu kekuatan terpadu yang luar biasa kukuh teguh berlapis Bagai benteng baja,” bebernya.

Ditambahkannya, mereka bukan sekadar tentara profesional. Mereka adalah tentara rakyat. TNI lahir dari rahim bangsa, berjuang bersama rakyat, dan kembali kepada rakyat. Doktrin pertahanan rakyat semesta memastikan bahwa dalam keadaan darurat, setiap warga negara adalah prajurit.

Dimensi Heroisme dan Spirit Kebangsaan Sejarah bangsa ini penuh dengan kisah heroik, di hutan Jawa, Soedirman yang sakit paru-paru tetap memimpin perang gerilya dengan tandu. Di laut Malaka, Malahayati memimpin 200 kapal perang melawan Portugis, membuktikan bahwa perempuan pun sanggup menjadi panglima perang.

“Di langit Yogyakarta, pesawat-pesawat AURI pertama kali menggetarkan dunia, menunjukkan bahwa Indonesia merdeka tidak hanya di darat, tetapi juga di udara.Kisah-kisah itu adalah cermin, bahwa keberanian adalah warisan abadi prajurit Indonesia,” jelasnya.

Rumah Hukum Indonesia Jalin Silaturahmi dan Sinergi Penegakan Hukum Bersama Polres Ketapang

0

Rumah Hukum Indonesia Jalin Silaturahmi dan Sinergi Penegakan Hukum Bersama Polres Ketapang

Ketapang- Dalam rangka memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam bidang penegakan hukum, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Rumah Hukum Indonesia melakukan kunjungan resmi ke Kantor Polres Ketapang, Jumat (03/10/2025).

Kunjungan tersebut dipimpin oleh Akp. (P) Dr. Dalan Ersada Bangun, SH., MH., CFLA., CLA., CPLA., CPS., selaku Kepala Biro Pendamping DPP Rumah Hukum Indonesia yang turut mewakili DPD Rumah Hukum Indonesia, Ahmad Upin Ramadan, CPLA. Kehadiran beliau disambut hangat oleh Kaur Bin Ops Satreskrim Polres Ketapang yang mewakili Kapolres Ketapang.

Dalam kesempatan tersebut, kedua pihak membahas berbagai langkah strategis dalam membangun kerja sama yang produktif, khususnya dalam meningkatkan akses keadilan dan memperkuat penegakan hukum yang transparan serta berkeadilan di wilayah hukum Polres Ketapang.

Dr. Dalan Ersada Bangun menjelaskan bahwa kehadiran Rumah Hukum Indonesia di wilayah hukum Polres Ketapang merupakan bagian dari komitmen lembaganya, bahkan Ketua Biro Hukum Indonesia juga menegaskan bahwa ini bagian dari kometmen Pemerintah Pusat melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Secara Khusus Badan Pembianaan Hukum Nasional ( BPHN) untuk mendekatkan serta mendapatkan layanan hukum kepada masyarakat.

> “Rumah Hukum Indonesia hadir untuk memberikan pendampingan dan advokasi agar masyarakat luas dapat memperoleh akses keadilan yang setara tanpa memandang latar belakang. Kami berharap kerja sama ini menjadi pintu gerbang sinergi yang konstruktif antara lembaga hukum dan aparat kepolisian,” ungkapnya.

Sementara itu, pihak Polres Ketapang menyambut positif inisiatif tersebut dan menyatakan siap berkolaborasi dalam berbagai kegiatan hukum, sosialisasi, serta edukasi masyarakat tentang pentingnya kesadaran hukum di tengah kehidupan sosial.

Kunjungan silaturahmi ini menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan kelembagaan antara Rumah Hukum Indonesia dan Polres Ketapang, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam membangun sistem hukum yang humanis, profesional, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Ketapang.

KSR PMI Unit UNEJ Gelar Seminar “Healing Through Art,” Kupas Seni sebagai Media Regulator Emosi

0

JEMBER, redaksi.co – Kesehatan jiwa menjadi fokus utama dalam seminar yang diselenggarakan oleh Korps Sukarela (KSR) Unit Universitas Jember (UNEJ) hari ini, 4 Oktober 2025. Mengambil tema “Healing Through Art: Seni sebagai Media Regulasi Emosi,” acara ini sukses menarik perhatian peserta di Aula Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) UNEJ.

Seminar dalam rangka peringatan HUT KSR PMI Unit UNEJ ke- 32 ini menghadirkan dua narasumber yang kompeten di bidangnya: Nuraini Kusumaningtyas, S.Psi., M.Psi., Psikolog dari Universitas Muhammadiyah Jember, dan Achmad Supandi, seorang seniman lukis ternama dari Jember. Keduanya berkolaborasi mengupas tuntas potensi seni dalam menjaga dan memulihkan kesehatan mental.

Achmad Supandi, yang dikenal dengan karya-karya lukisnya, menyampaikan pandangan filosofisnya mengenai hubungan antara seni dan ketenangan jiwa. “Seni itu ibadah, tetapi di dalam seni itu tidak selalu indah,” tuturnya.

Achmad Supandi, mengingatkan bahwa proses kreatif tak selalu mulus. Ia menekankan pentingnya penerimaan dalam hidup sebagai kunci kesehatan jiwa. “Yang penting ekspetasinya jangan di atas, nikmati alur kehidupan sehingga jiwanya akan sehat. Kayak air mengalir,” tambahnya. Pesan ini mendorong peserta untuk menjalani hidup dengan lebih santai dan realistis.

Sementara itu, dari perspektif ilmiah, Nuraini Kusumaningtyas memperkuat argumen tentang peran seni. Menurutnya, seni dapat difungsikan sebagai terapi kesehatan jiwa.
Nuraini menjelaskan bahwa seni, baik itu melukis, menulis, musik, atau bentuk seni lainnya, memberikan saluran aman bagi individu untuk mengekspresikan dan meregulasi emosi yang sulit diungkapkan melalui kata-kata.

Kegiatan kreatif dapat membantu seseorang mengelola stres, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan self-awareness (kesadaran diri), yang merupakan fondasi penting bagi pemulihan dan pemeliharaan kesehatan mental.

Secara keseluruhan, seminar “Healing Through Art” yang diinisiasi KSR Unit UNEJ ini berhasil memberikan wawasan baru kepada peserta tentang bagaimana seni bukan hanya tentang keindahan visual atau estetika, tetapi juga merupakan alat praktis dan mendalam untuk mencapai ketenangan dan keseimbangan emosi (*)

Bantah Pelapis Milik Pribadi, Pjs Kades Bermain Mata Pengalihan Anggaran Tanpa Musdes

0

Bantah Pelapis Milik Pribadi, Pjs Kades Bermain Mata Pengalihan Anggaran Tanpa Musdes

 

Lebong -Redaksi.co Penjabat Sementara Kepala Desa (Pjs Kades) Talang Baru II Kecamatan Topos Kabupaten Lebong membantah pelapis yang akan dibangun tersebut bukan miliknya pribadi.

 

Namun, publik menduga bahwa APBDes yang dikotak – katik Pjs Kades Talang Baru II tersebut merupakan tindakan Nepotisme. Pasalnya, Anggaran APBDes Tahun Anggaran 2025 seharusnya membangun jalan lingkungan di Dusun II dialikan secara diam – diam dengan penakanan tanda tangan untuk membangun Pelapis.

 

“Itu tidak benar, bukan milik saya pribadi”, ujarnya.

 

Sedangkan, informasi yang beredar, bahwa pengusulan anggaran APBDes Tahun 2025 ini salah satunya untuk pembangunan jalan lingkungan. Namun, setelah diganti Pjs Kades anggaran di APBDes tersebut berubah tanpa prosedur.

 

“Salah satu bukti fatalnya sebuah penekanan Tanda Tangan PBDes Perubahan tanpa Musyawarah Desa”, ujar Ketua BPD Desa Talang Baru.

 

Diberitakan sebelumnya, Penjabat Sementara Kepala Desa (Pjs Kades) Talang Baru II Kecamatan Topos Kabupaten Lebong diduga mengupaya mengkotak-katik Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025 untuk kepentingan pribadi.

 

Pasalnya, APBDes Tahun Anggaran 2025 hasil musyawarah desa (Musdes) Tahun 2024 lalu, bahwa satu aitem APBDes itu untuk anggaran jalan pengembangan desa. Namun, Pjs Kades Talang Baru II tersebut diduga ingin mengalihkan anggaran tersebut untuk pembangunan pelapis lantar jemur diduga miliknya pribadi.

 

“Saya selaku ketua BPD Talang Baru II pernah diajak rapat oleh Pjs Kades di Balai Desa Talang Baru II untuk menandatangi pengalihan anggaran dipertengahan berjalannya Kepemimpinan Pjs Kades yang saat ini”, kata Ketua BPD Talang Baru II, Hendri.

 

Diterangkan oleh Ketua BPD Talang Baru II, Hendri, bahwa saat rapat Musdes tahun 2024 yang lalu sebelum kepemimpinan Pjs Kades saat ini menjabat. Seluruh, anggota BPD dan peserta Musdes mengesahkan APBDes salah satu pembangunan jalan pengembangan desa. Namun, hingga saat ini belum dikerjakan.

 

“Beberapa kali sudah kami ingatkan kepada Pjs Kades Desa Talang Baru II. Alibinya tidak masuk akal”, ujarnya.

 

Ia berharap, masyarakat Desa Talang Baru II untuk bersabar terhadap terhambatnya pembangunan di Desa Talang Baru II ini. Apabila, Pjs Kades masih ingin mengkotak-katik ABPDes yang sudah disahkan tak segan-segan pihaknya akan membawa ke ranah hukum.

 

“”Tentu ada konsekwensinya”, tegasnya.

 

Sebelumnya, para Konsultan, Pendamping Desa, BPD dan Pjs Kades telah melakukan pengukuran sekitaran 4 Bulan yang lalu. Hingga saat ini, tak kunjung dibangun.

 

Pembangunan jalan pengembangan desa tersebut sudah dianggaran. Kabar, pembangunan itu akan menelan anggran sekitaran 120 juta yang sudah disiapkan.

Rilis fy

Serahkan Seragam Gratis, Bupati Pastikan SPP dan Uang Pembangunan Ditanggung Pemerintah.

0

Fakfak, Redaksi. co – Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP melakukan kunjungan ke SMA Negeri 2 (SMANDA) dan SMA YPPK SANTO DONBOSKO (SMADON) di Fakfak untuk menyerahkan pakaian seragam sekolah gratis bagi para siswa, pada Kamis 2/10/2025. Kegiatan ini adalah upaya pemerintah daerah dalam mendukung pendidikan.

Dalam sesi wawancara, Bupati menegaskan bahwa selain pemberian pakaian seragam sekolah gratis, pemerintah juga menanggung biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) serta biaya pembangunan untuk sekolah yayasan. Kebijakan ini menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk meringankan beban orang tua sekaligus memastikan pendidikan lebih merata bagi seluruh anak sekolah di Fakfak.

“Di masa pemerintahan saya selaku bupati dan wakil bupati, selain memberikan seragam sekolah gratis bagi anak sekolah tingkat SD, SMP dan SMA, kami juga berkomitmen untuk membebaskan biaya SPP untuk satu tahun tetapi juga biaya pembangunan bagi sekolah yayasan”.

Dengan adanya program ini diharapkan tidak ada lagi alasan anak-anak kita tidak sekolah karena biaya. Seragam sudah ditanggung, SPP dan biaya pembangunan juga ditanggung pemerintah. Tugas kita sekarang adalah belajar dengan tekun dan disiplin agar bisa meraih cita-cita,” ujar Bupati.

Selain memberikan bantuan, Bupati juga berpesan agar pihak sekolah tetap menjaga kualitas pendidikan. Menurutnya, dukungan pemerintah harus diimbangi dengan peningkatan mutu pembelajaran serta penguatan karakter siswa.

Kunjungan ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa pemerintah daerah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang inklusif dan terjangkau bagi semua. Dengan program seragam gratis, ditambah pembebasan biaya SPP dan pembangunan, diharapkan generasi muda Fakfak dapat menempuh pendidikan tanpa hambatan ekonomi.

Bawaslu Fakfak Gelar Penguatan Kelembagaan, Tegaskan Komitmen Perbaiki Demokrasi Pemilu 2024.

0

Fakfak,Redaksi.co – Bawaslu Kabupaten Fakfak menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan dengan tema Evaluasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Fakfak Samaun Dahlan, jajaran Forkopimda, KPU Fakfak, partai politik, organisasi kiprah pemuda, lembaga adat dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Fakfak Arifin Takamokan menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai wadah refleksi bersama.

“Evaluasi pada dasarnya mencakup tiga hal: apa yang sudah kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan. Semua ini menjadi substansi penting dalam memperkuat kelembagaan pengawas pemilu,” ujarnya.

Ketua Bawaslu Fakfak juga menyinggung perjalanan panjang pengawasan pemilu di daerah. Ia menyebut, Fakfak pernah masuk dalam 10 besar kategori mani politik pada Pemilu 2019, bahkan berada di urutan pertama dalam indeks kerawanan pilkada. Namun, pada Pemilu dan Pilkada 2024, Fakfak berhasil keluar dari daftar tersebut dan menyelenggarakan pemilu yang aman, damai, dan terkendali.

“Ini adalah prestasi besar berkat kerjasama semua pihak—masyarakat, stakeholder, dan seluruh elemen daerah. Kita ingin Fakfak dikenal bukan karena kerawanannya, tetapi karena keberhasilannya menjaga demokrasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ketua Bawaslu Fakfak juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membawa dampak besar bagi demokrasi. Putusan MK Nomor 135 memisahkan pemilu nasional dan daerah dengan jeda 2,5 tahun, yang secara langsung memengaruhi sistem politik dan teknis penyelenggaraan pemilu. Sementara itu, putusan MK Nomor 104 memperkuat kewenangan Bawaslu, di mana produk hukumnya tidak lagi sebatas rekomendasi, melainkan sudah dimaknai sebagai putusan yang wajib dijalankan KPU.

“Ini menjadi tantangan besar ke depan. Demokrasi tanpa partisipasi masyarakat hanya akan menjadi pseudo-demokrasi atau demokrasi yang tidak efektif. Karena itu, kita butuh keterlibatan aktif dari partai politik, OKP, komunitas, pemuda, perempuan, dan seluruh lapisan masyarakat Fakfak,” tambahnya.

Dalam forum ini, Bawaslu juga menegaskan pentingnya evaluasi yang tidak hanya menyentuh aspek teknis pemilu, tetapi juga hak politik Orang Asli Papua (OAP). Mengingat Papua memiliki kekhususan dengan payung hukum ganda—UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Otonomi Khusus.

Setelah kegiatan hasil yang dilaksanakan Bawaslu Fakfak, diharapkan dapat menimbulkan rekomendasi dan diteruskan secara berjenjang hingga ke nasional, sehingga menjadi bahan referensi dalam revisi undang-undang yang sedang direncanakan.

“Kita berharap Fakfak bahkan bisa menjadi role model dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Tanah Papua. Kegiatan ini bukan hanya penguatan kelembagaan, tetapi juga langkah membangun kesadaran kolektif demi demokrasi yang lebih substansial dan berkualitas,” tutup Ketua Bawaslu Fakfak.

Mantan Datang di Saat Lamaran, Film Yakin Nikah Bikin Penonton Galau

0

Redaksi.co, Jakarta | Pertanyaan klasik “kapan nikah?” jadi semakin pelik ketika lamaran yang ditunggu justru bersamaan dengan kemunculan mantan terindah. Kisah dilema inilah yang diangkat dalam film terbaru Yakin Nikah, yang menggelar press screening sekaligus konferensi pers di XXI Epicentrum, Jakarta, Kamis (2/10).

Film produksi Adhya Pictures dan Imajinari ini menghadirkan Enzy Storia sebagai Niken, perempuan modern yang dihadapkan pada pilihan sulit antara Arya (Maxime Bouttier), sang kekasih yang melamarnya, dan Gerry (Jourdy Pranata), mantan yang kembali hadir di hidupnya.

Dalam konferensi pers, Enzy mengaku dekat dengan karakter yang diperankannya.

“Niken itu penuh kebimbangan tapi tulus. Aku yakin banyak penonton, terutama perempuan, akan merasa relate,” ujarnya.

Sementara itu, sutradara Pritagita Arianegara menekankan bahwa film ini tak hanya soal memilih pasangan, tapi juga soal menemukan keyakinan pada diri sendiri.

Produser Shierly Kosasih berharap Yakin Nikah tak sekadar menghibur, tapi juga memantik obrolan soal dinamika percintaan masa kini. Dukungan jajaran pemain senior seperti Tora Sudiro, Lukman Sardi, Ersa Mayori, hingga Amanda Rigby semakin memperkuat cerita yang ringan namun menggelitik.

Yakin Nikah akan tayang serentak di bioskop pada 9 Oktober 2025. Selain suguhan kisah cinta segitiga yang bikin geregetan, penonton juga berkesempatan membawa pulang hadiah spektakuler berupa ponsel hingga mobil dari Adhya Group

Kapolsek Ketapang Laksanakan Kunjungan Kerja Ke Polsek Sandai

0

*Kapolres Ketapang Laksanakan Kunjungan Kerja ke Polsek Sandai, Sampaikan Arahan Strategis dan Tinjau GPM serta UMKM Lokal*

*Sandai, 1 Oktober 2025* — Kapolres Ketapang melaksanakan kunjungan kerja ke Polsek Sandai dalam rangka memperkuat sinergi internal dan meningkatkan kualitas pelayanan Kepolisian kepada masyarakat. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua Bhayangkari Cabang Ketapang dan disambut hangat dengan pertunjukan tari-tarian tradisional sebagai bentuk penghormatan budaya lokal.

Dalam arahannya kepada seluruh personel Polsek Sandai, Kapolres Ketapang menekankan pentingnya rasa syukur sebagai landasan semangat kerja. “Kita harus bersyukur atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan, karena dari sanalah niat baik dan perbaikan tugas dapat dimulai,” ujar beliau.

Kapolres juga mengingatkan agar setiap kegiatan direncanakan dengan matang dan tidak dilakukan secara monoton. Evaluasi dan pelaporan pasca kegiatan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan efektivitas pelaksanaan tugas.

Terkait dinamika nasional, Kapolres mengimbau seluruh personel untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum tentu valid. Dalam arahannya, Kapolres menegaskan kembali lima program unggulan yang harus dijalankan oleh jajaran Polsek, yaitu:

1. *Ngopi Bareng Masyarakat*

2. *Sambang Tokoh Adat/Agama/Masyarakat*

3. *Jum’at Curhat / Minggu Kasih*

4. *Subuh Keliling Berjamaah*

5. *Patroli Dialogis bersama Masyarakat*

Beliau juga menekankan pentingnya memahami batas peran dalam penegakan hukum, khususnya dalam konteks *Restorative Justice*, di mana Polsek dapat memfasilitasi tempat dan proses sesuai regulasi yang berlaku.

Kapolres mendorong agar kegiatan Polsek menjadi momentum pendekatan kepada masyarakat, serta membuka ruang inovasi yang dapat menumbuhkan kepercayaan publik. Menutup arahannya, Kapolres mengingatkan seluruh anggota untuk menjauhi perilaku hedonisme dan menjaga integritas sebagai abdi negara.

Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan *Gerakan Pasar Murah (GPM)* yang diselenggarakan oleh Polsek Sandai, serta kunjungan ke stand kreasi UMKM Ranting Bhayangkari Sandai, sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan ekonomi masyarakat lokal.

Satgas Cinta Nelayan Belum Capai Target, Camat Pesisir Diminta Percepat E-Pas Kecil

0

JEMBER, redaksi.co – Dinas Perikanan Kabupaten Jember terus mendorong percepatan program E-Pas Kecil bagi kapal nelayan. Kepala Dinas Perikanan Jember, Sugiyarto yang akrab disapa Oki, mengumpulkan para camat wilayah pesisir selatan untuk membahas langkah percepatan.

Dalam pertemuan yang dihadiri Camat Puger, Ambulu, Wuluhan, Kencong, Gumukmas, serta sejumlah kepala desa, Oki menekankan pentingnya legalitas kapal kecil melalui E-Pas Kecil. “Bupati Jember Muhammad Fawait sudah membentuk Satgas Cinta Nelayan agar kesejahteraan nelayan meningkat dengan kepemilikan dokumen kapal yang sah,” tegas Oki.

Berdasarkan data, Jember memiliki 4.176 kapal nelayan. Rinciannya, 514 kapal besar (lebih dari 7 GT) dan 3.350 kapal kecil (kurang dari 7 GT). Namun, dari jumlah kapal kecil, baru 312 unit yang sudah memiliki E-Pas Kecil. Sisanya, sebanyak 3.038 kapal kecil belum memiliki dokumen resmi.

Oki mengungkapkan sejumlah kendala dalam proses penerbitan E-Pas. Di antaranya, berkas dokumen belum ditandatangani kepala desa atau camat, serta keterbatasan tenaga dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Wangi yang berwenang melakukan pengukuran kapal. Untuk mengatasi hal itu, Dinas Perikanan akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna meminta tambahan tenaga dari KSOP Panarukan, Situbondo.

Selain soal E-Pas, Oki juga menyinggung masalah SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan). Saat musim panen ikan, antrean panjang kerap terjadi di SPBN Puger yang menjadi satu-satunya SPBN di Jember. Sementara untuk pengajuan SPBN baru, syaratnya minimal ada 1.400 nelayan yang telah memiliki E-Pas Kecil.

“Manfaat E-Pas Kecil bukan hanya soal legalitas. Nelayan bisa lebih aman saat melaut, bisa digunakan untuk pengajuan kredit usaha kecil, hingga menjadi syarat mendapatkan asuransi nelayan. Bagi pemerintah daerah, data E-Pas juga penting untuk mengajukan SPBN baru,” ujar Oki.

Sebagai catatan, E-Pas Kecil adalah tanda daftar keabsahan kapal berbasis elektronik untuk kapal berukuran GT.1 sampai GT.6, sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. SE.1/DJPL/2020. Dokumen ini diterbitkan oleh setiap KSOP.

Dengan percepatan program ini, Dinas Perikanan berharap dukungan penuh dari camat dan kepala desa pesisir sehingga kesejahteraan nelayan Jember dapat semakin meningkat (*)

Bupati Fakfak Buka Rapat Evaluasi Pemilu 2024, Dorong Penambahan Kursi DPRD dan Evaluasi Dapil

0

Fakfak,Redaksi.co – Bupati Fakfak Samaun Dahlan, S.Sos. M.Ap secara resmi membuka kegiatan Rapat Penguatan Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Fakfak, Kamis (2/10/2025).

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan pentingnya evaluasi bersama sebagai upaya memperkuat proses demokrasi di daerah.

Ia menilai, dinamika pelaksanaan pemilu di Fakfak dari tahun ke tahun relatif kondusif meskipun selalu ada perdebatan politik. Namun, kondisi tersebut masih dalam batas wajar dan tidak sampai menimbulkan gejolak besar. “Orang Fakfak ini kalau ribut, itu wajar. Tapi yang hebat adalah setelah pemilu selesai, semua kembali bersatu tanpa ada dendam politik,” ujarnya.

Bupati juga mengapresiasi kinerja penyelenggara pemilu, baik Bawaslu maupun KPU, yang dinilai bekerja maksimal pada Pemilu 2024 lalu. Fakfak bahkan tidak lagi termasuk dalam kategori daerah rawan pemilu. “Itu satu capaian yang luar biasa. Semua pihak patut kita apresiasi,” katanya.

Selain itu, Bupati menyinggung soal pentingnya penambahan kursi DPRD Fakfak pada Pemilu 2029 mendatang. Dengan jumlah penduduk yang saat ini sudah mencapai 96 ribu jiwa, hanya tinggal 4 ribu jiwa lagi untuk memenuhi syarat penambahan kursi. “Kalau target penduduk tercapai, maka kursi DPRD bisa bertambah dari 20 menjadi 25. Itu akan membuka ruang bagi partai-partai politik dan juga anak-anak Fakfak untuk ikut berkompetisi,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya evaluasi daerah pemilihan (dapil) agar memberikan ruang lebih adil, termasuk bagi keterwakilan perempuan dan masyarakat asli Fakfak. “Jangan sampai distrik tertentu tidak punya wakil hanya karena dapilnya digabung dengan wilayah lain yang lebih kuat. Ini yang akan kita kaji bersama,” tambahnya.

Mengakhiri sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta rapat dan berharap ke depan kualitas pemilu di Fakfak semakin baik. “Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan rapat penguatan kelembagaan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tahun 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka,” tutupnya.