Aceh Barat.Redaksi.co
Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil melantik, mengukuhkan serta mengambil sumpah jabatan sejumlah pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Prosesi pelantikan berlangsung di Aula Teuku Umar Bappeda, Meulaboh, Jumat 13/3/2026

Dalam sambutannya, Wabup Said Fadheil menegaskan bahwa pelantikan tersebut merupakan bagian penting dalam upaya memperkuat tata kelola birokrasi di daerah sekaligus memberikan amanah baru kepada aparatur sipil negara untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.

Ia menyampaikan bahwa pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab secara maksimal guna mendorong percepatan realisasi program pembangunan serta penyerapan anggaran yang optimal, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Sebagai aparatur pemerintah, kita dituntut menerapkan sistem kerja yang baik, disiplin tinggi, transparan, bersih dan akuntabel, serta mengedepankan sikap kooperatif, loyalitas dan responsif terhadap dinamika perkembangan daerah,” ujar Said.

Menurutnya, jabatan yang diemban bukan sekadar tanggung jawab administratif, tetapi merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat dan daerah. Karena itu, setiap pejabat diminta menjalankan amanah dengan penuh keikhlasan, kesungguhan, serta memiliki empati terhadap kondisi masyarakat.

Said juga mengingatkan agar tidak ada pejabat yang menyalahgunakan anggaran ataupun menjadikan jabatan sebagai sarana kepentingan pribadi. Ia menekankan pentingnya menjunjung tinggi disiplin, kejujuran dan integritas sebagai prinsip utama aparatur pemerintah.

Sebagai bentuk komitmen peningkatan kinerja, ia menyampaikan bahwa pejabat eselon II, III dan IV akan dievaluasi secara berkala setiap bulan oleh Bupati Aceh Barat, Tarmizi.
“Pejabat yang tidak mampu mencapai target kinerja atau tidak jujur kepada pimpinan tentu tidak akan ditoleransi. Bekerjalah dengan hati, karena kami pun memimpin dengan hati. Bangun kebersamaan dan semangat kerja sebagai satu keluarga besar dalam organisasi,” tegasnya.

Selain itu, Wabup juga menekankan pentingnya peran seluruh perangkat daerah dalam menyukseskan 100 program prioritas Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Setiap program diharapkan dapat diterjemahkan dalam langkah kerja yang konkret, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah tidak boleh terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, diperlukan terobosan, inovasi dan kreativitas dalam mengelola serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Setiap perangkat daerah harus mampu mengidentifikasi dan mengembangkan potensi daerah sebagai sumber daya strategis yang dikelola secara inovatif, transparan dan akuntabel untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah,” tambahnya.

Beberapa pejabat yang dilantik di antaranya Mawardi, SE yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM kini dipercaya sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Perkebunan dan Peternakan.
Kemudian Asmaul Husna, SP, M.Si dilantik sebagai Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM. Sementara Jakaria Abubakar, SP yang sebelumnya Sekretaris Kecamatan Sungai Mas kini menjabat Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Pangan.
Selanjutnya Fakhrurrazi, ST dilantik sebagai Kepala Bidang Bina Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Said Wahyu, ST, M.Sc (LA) yang sebelumnya menjabat Kepala Sekretariat Pelaksana BPBD kini dipercaya sebagai Sekretaris Kecamatan Sungai Mas.

Sementara itu Dharmawan, ST dilantik sebagai Kepala Sekretariat Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Dara Amelia, SE, M.Si menjabat Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Pada jabatan pengawas, sejumlah pejabat juga dilantik di antaranya Faisal, SE sebagai Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kaway XVI, Teuku Andi Iskandar, A.Md.Farm sebagai Kasubbag Keuangan, Kepegawaian dan Umum pada Dinas Kesehatan, serta Arifin Diyanto, SE, M.Si sebagai Kasubbag Pemberdayaan pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten.

Selain itu turut dilantik Samhari Somawinata, SE sebagai Kasubbag Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat MPU, Iin Hernitawati, A.Md sebagai Kasubbag Umum, Perpustakaan, Dokumentasi dan Publikasi pada Sekretariat MPD, serta Eliana Nur, S.Tr.Kep sebagai Kasubbag Program, Informasi dan Humas pada Dinas Kesehatan.

Pejabat lainnya yang turut dilantik yakni A. Fahmi Shiddiqy, SHI sebagai Kasubbag Umum, Pendataan dan Dokumentasi Adat pada Sekretariat Majelis Adat Aceh, Nuraini, SE sebagai Kasubbag Perencanaan Keuangan Kecamatan Meureubo, Darwin Alfiandi, S.IP sebagai Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Kaway XVI, serta Ernawati, S.Psi sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB.

Di lingkungan Dinas Perhubungan, turut dilakukan rotasi jabatan di antaranya Fitri Yanto, SE sebagai Kasi Lalu Lintas, M. Yuthi, SE sebagai Kasi Angkutan, Chairuddin, SE sebagai Kasi Keselamatan, serta Amrizal, SE sebagai Kasi Pengembangan ****

Redaksi.co MAMASA : Aroma dugaan penyimpangan Dana Desa kembali mencuat dan kini mengarah ke Desa Tadisi, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komando Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Provinsi Sulawesi Barat, Simson, secara terbuka menyoroti keras pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 yang dinilai tidak transparan dan diduga sarat kejanggalan.

Sorotan ini muncul setelah pihaknya menerima berbagai laporan dari masyarakat yang mengaku tidak pernah melihat secara jelas realisasi sejumlah program desa yang telah dibahas dalam musyawarah desa. Warga bahkan menilai pengelolaan anggaran desa dilakukan secara tertutup dan tidak melibatkan masyarakat sebagaimana mestinya.

Lebih jauh, masyarakat juga mempertanyakan dugaan praktik nepotisme dalam struktur pengelolaan keuangan desa. Posisi bendahara desa disebut-sebut dipegang oleh kerabat kepala desa, sehingga memicu kecurigaan publik terhadap independensi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Simson menegaskan, berdasarkan hasil investigasi awal dan keterangan warga, banyak program yang dibahas dalam forum resmi desa justru tidak terlihat hasilnya di lapangan.

“Dari hasil investigasi dan keterangan warga, apa yang dibahas dalam musyawarah desa tidak terlihat hasilnya. Tidak ada kegiatan nyata yang bisa dilihat langsung oleh masyarakat,” tegas Simson kepada awak media, Jumat (13/3/2026).

Ia menilai kondisi tersebut sangat memprihatinkan karena masyarakat Desa Tadisi merasa tidak mendapatkan kejelasan atas penggunaan anggaran desa yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah.

“Kasihan sekali masyarakat di Desa Tadisi. Sepertinya ada pembiaran tanpa perhatian dari aparat penegak hukum. Pertanyaannya, ke mana lagi warga harus mengadu jika kondisi ini terus dibiarkan?” ujarnya dengan nada prihatin.

Atas dasar itu, Simson mendesak Inspektorat Kabupaten Mamasa agar tidak tinggal diam dan segera melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 di Desa Tadisi. Ia juga meminta agar pemeriksaan tidak hanya dilakukan melalui laporan administrasi di atas meja.

Menurutnya, tim pemeriksa dari Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus turun langsung ke lapangan untuk melihat fakta sebenarnya.

“Kami meminta tim dari BPK dan Inspektorat Mamasa turun langsung ke Desa Tadisi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Dengan begitu kondisi sebenarnya bisa terlihat jelas, apakah Dana Desa itu benar-benar digunakan untuk masyarakat atau tidak,” tegasnya.

Dari pantauan awak media di Desa Tadisi, terdapat sejumlah pos anggaran yang kini menjadi perhatian publik karena nilainya yang cukup besar. Di antaranya pengadaan bibit alpukat sebesar Rp133 juta, pengadaan hand traktor sebesar Rp210 juta, pengadaan bibit coklat senilai Rp105 juta, serta penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebesar Rp190 juta.

Jika ditotal, anggaran dari sejumlah program tersebut mendekati angka Rp700 juta.

Namun yang menjadi sorotan, warga menilai keberadaan BUMDes Desa Tadisi hingga saat ini hanya berjalan secara simbolis dan tidak memberikan dampak nyata bagi peningkatan ekonomi masyarakat desa.

Kondisi ini memicu kekecewaan warga yang merasa tidak mendapatkan manfaat dari program yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi desa.

Sejumlah masyarakat bahkan menyatakan siap memberikan keterangan dan bersaksi apabila persoalan ini nantinya diproses hingga ke ranah hukum.

Kini publik menanti langkah tegas dari Inspektorat Mamasa dan aparat penegak hukum untuk mengungkap secara terang benderang dugaan penyimpangan Dana Desa di Desa Tadisi. Jika terbukti, kasus ini berpotensi menjadi skandal besar dalam pengelolaan Dana Desa di wilayah Kabupaten Mamasa. (ZUL)

Aceh Barat.Redaksi.co
Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil, SH, memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2026 sebagai bentuk kesiapan pengamanan arus mudik dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut digelar bersama unsur TNI, Polri dan berbagai instansi terkait di halaman Polres Aceh Barat, Kamis 12/3/2026

Said menyebutkan, Apel gelar pasukan ini merupakan bentuk pengecekan kesiapan personel, sarana dan prasarana, sekaligus wujud komitmen serta sinergitas lintas sektor dalam menyukseskan Operasi Ketupat 2026, agar pelaksanaan mudik dan perayaan Idul Fitri dapat berlangsung dengan aman, nyaman, tertib dan lancar.

Dalam amanatnya, Said Fadheil menyampaikan bahwa kondisi global saat ini tengah mengalami dinamika yang cukup kompleks akibat berbagai konflik internasional yang berdampak pada stabilitas ekonomi dunia. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi harga energi dan komoditas yang berdampak pada perekonomian nasional, ujar Said

Namun demikian, kata Said, pemerintah terus melakukan berbagai langkah strategis melalui diplomasi internasional serta penguatan sektor ekonomi untuk menjaga stabilitas nasional. Pemerintah juga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG tetap aman, sehingga masyarakat diimbau untuk membeli sesuai kebutuhan dan tidak melakukan panic buying.

Lebih lanjut, Said menuturkan, untuk menjamin keamanan selama periode mudik dan libur Lebaran, Polri bersama TNI dan stakeholder terkait melaksanakan Operasi Ketupat 2026 secara serentak selama 13 hari, mulai 13 hingga 25 Maret 2026, dengan melibatkan 161.243 personel gabungan di seluruh Indonesia.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi lintas sektoral, puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 14–15 Maret dan 18–19 Maret 2026, sedangkan puncak arus balik diprediksi berlangsung pada 24–25 Maret serta 28–29 Maret 2026.

Untuk mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat, Polri juga menyiapkan 2.746 pos pengamanan yang terdiri dari 1.624 Pos Pengamanan, 779 Pos Pelayanan, dan 343 Pos Terpadu. Pos-pos tersebut akan menjadi pusat informasi serta pelayanan bagi para pemudik. Pengamanan juga difokuskan pada berbagai objek vital seperti masjid, lokasi pelaksanaan salat Idul Fitri, objek wisata, pusat perbelanjaan, terminal, pelabuhan hingga bandara.

Selain itu, aparat juga diminta untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat seperti kejahatan konvensional, aksi premanisme, balap liar hingga konflik antar kelompok. Upaya pencegahan akan dilakukan melalui patroli rutin di titik-titik rawan dengan melibatkan unsur pengamanan masyarakat, pungkas said.

Melalui Operasi Ketupat 2026 ini, Pemerintah kabupaten Aceh Barat bersama seluruh unsur keamanan berharap masyarakat dapat menjalani mudik serta merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan aman , tertib dan penuh kenyamanan****

Fakfak, Redaksi.co – Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Kalitami I, Distrik Kamundan, Kabupaten Teluk Bintuni, resmi memulai distribusi perdana hasil pertanian dan perikanan masyarakat melalui skema kemitraan, Kamis (12/03/2026). Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam upaya memperkuat perekonomian kampung melalui pemasaran hasil produksi lokal secara lebih terorganisir.

Distribusi perdana tersebut ditandai dengan pemenuhan dan pengiriman pertama berbagai komoditas lokal yang telah dikontrak dalam kerja sama dengan PT HSI sebagai mitra distribusi. Perusahaan tersebut menangani penyediaan logistik untuk mendukung kegiatan seismik BP Tangguh di wilayah Kokas dan Sorong Selatan.

Ketua BUMKam Kampung Kalitami I, Hanafi Tabiar, menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan kepada pihaknya untuk menjadi pemasok bahan pokok bagi kegiatan operasional tersebut.

“Alhamdulillah kami telah menandatangani kontrak kerja sama dengan PT HSI. Hari ini kami juga langsung memenuhi kebutuhan bahan pokok yang diminta oleh pihak perusahaan,” ujar Hanafi.

Ia menjelaskan, setelah proses pemenuhan barang selesai, seluruh kebutuhan logistik tersebut akan dikirim ke kapal yang telah berada di lokasi untuk selanjutnya didistribusikan kepada perusahaan yang mendukung kegiatan seismik BP Tangguh.

Berbagai komoditas yang disuplai BUMKam Kalitami I meliputi sayur-sayuran, buah-buahan, serta daging yang dipersiapkan langsung oleh pihak BUMKam. Selain itu, beberapa komoditas lainnya juga direncanakan akan dipasok, termasuk hasil tangkapan ikan laut maupun ikan air tawar dari masyarakat setempat.

“Untuk pengiriman berikutnya, kami juga diminta menyiapkan beberapa komoditas tambahan seperti ikan laut dan ikan air tawar. Itu akan kami penuhi secara bertahap sesuai dengan permintaan perusahaan,” jelasnya.

Hanafi menambahkan, seluruh kebutuhan awal yang diajukan oleh pihak perusahaan telah berhasil dipenuhi oleh BUMKam Kalitami I. Tercatat lebih dari 80 jenis item bahan pokok diminta dalam tahap awal kerja sama tersebut.

“Alhamdulillah seluruh permintaan dari PT HSI, sekitar 80 lebih item, sudah dapat kami penuhi,” katanya.

Ia berharap kerja sama ini tidak hanya berlangsung dalam jangka pendek, tetapi dapat terus berlanjut dan berkembang sehingga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat kampung.

“Harapan kami kerja sama ini tidak berhenti sampai di sini saja. Ke depan kami berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut bahkan diperluas sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” pungkasnya.