PILKADES SERENTAK LOMBOK BARAT: DEMOKRASI DESA DI TENGAH MAHALNYA BIAYA POLITIK
LOMBOK BARAT — Redaksi.co Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Lombok Barat tidak hanya berbicara tentang siapa yang akan menduduki kursi kepala desa. Di balik pesta demokrasi tingkat desa tersebut, terdapat persoalan yang patut menjadi perhatian bersama: terbatasnya kemampuan anggaran pemerintah berhadapan dengan semakin tingginya kebutuhan finansial dalam kontestasi politik desa.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru apabila tidak diantisipasi sejak awal, terutama berkaitan dengan pembiayaan penyelenggaraan Pilkades, penggunaan anggaran desa, politik uang, serta kesenjangan kesempatan bagi calon yang memiliki kemampuan finansial berbeda.
Praktisi dan Akademisi, Rohadi Wijaya, S.H., C.MH., CPLA, menilai Pilkades harus tetap ditempatkan sebagai proses demokrasi, bukan sekadar kompetisi kekuatan modal.
“Pilkades harus menjadi ruang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin berdasarkan kapasitas, integritas, rekam jejak dan visi-misi. Jangan sampai demokrasi desa bergeser menjadi kompetisi siapa yang memiliki modal paling besar,” ujar Rohadi.
ANGGARAN TERBATAS, KEBUTUHAN DESA SANGAT BESAR
Menurut Rohadi, pemerintah daerah perlu melakukan perencanaan yang matang terhadap pembiayaan Pilkades serentak.
Sebab, desa mempunyai banyak kebutuhan yang harus dibiayai. Mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan masyarakat, pemberdayaan, ketahanan pangan hingga program sosial.
“Jangan sampai keterbatasan anggaran membuat desa harus menghadapi pilihan sulit antara memenuhi kebutuhan masyarakat dengan membiayai penyelenggaraan Pilkades. Pembiayaan Pilkades harus dirancang secara proporsional dan sesuai ketentuan,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa anggaran desa bukan instrumen untuk memenangkan calon tertentu.
Setiap penggunaan APB Desa harus dapat dipertanggungjawabkan dan harus benar-benar ditujukan untuk kepentingan pemerintahan serta masyarakat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BIAYA POLITIK CALON JANGAN BERUBAH MENJADI POLITIK UANG
Rohadi juga menyoroti meningkatnya kebutuhan finansial para calon kepala desa.
Menurutnya, biaya untuk sosialisasi, komunikasi, transportasi, pembentukan tim dan kebutuhan politik lainnya memang dapat muncul dalam sebuah kontestasi. Namun harus ada batas yang jelas antara biaya politik yang wajar dengan praktik politik uang.
“Yang harus kita cegah adalah ketika biaya politik berubah menjadi transaksi suara. Karena kalau suara rakyat dapat dibeli, maka demokrasi kehilangan substansinya,” tegasnya.
Menurut Rohadi, politik uang bukan hanya berpotensi merusak proses demokrasi, tetapi juga dapat memengaruhi kualitas pemerintahan desa setelah calon tersebut terpilih.
Sebab, kepala desa yang mengeluarkan biaya politik sangat besar berpotensi menghadapi tekanan untuk mengembalikan biaya tersebut apabila tidak mempunyai komitmen moral dan integritas yang kuat.
JANGAN SAMPAI DESA MENJADI KORBAN POLITIK
Lebih jauh, Rohadi mengingatkan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan di Lombok Barat agar jangan sampai desa menjadi korban dari mahalnya kontestasi politik.
Menurutnya, Pilkades harus dipersiapkan bukan hanya dari sisi teknis pemungutan suara, tetapi juga dari sisi anggaran, pengawasan, transparansi dan pendidikan politik masyarakat.
Ia mendorong agar seluruh pihak memperkuat pengawasan terhadap penggunaan fasilitas pemerintah, anggaran desa, serta segala bentuk pemberian yang berpotensi memengaruhi pilihan masyarakat.
DEMOKRASI DESA HARUS MEMILIH PEMIMPIN, BUKAN MEMILIH PEMILIK MODAL
Rohadi menilai bahwa kepala desa adalah pemegang amanah masyarakat. Karena itu, ukuran utama seorang calon seharusnya bukan kemampuan finansialnya, melainkan kemampuan memimpin dan mengelola pemerintahan desa.
“Kalau ukuran kemenangan dalam Pilkades hanya ditentukan oleh kekuatan finansial, maka kita harus bertanya: apakah masyarakat sedang memilih pemimpin, atau sedang memilih siapa yang paling mampu membiayai kontestasi?”
Karena itu, menurutnya, Pilkades serentak di Lombok Barat harus menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas demokrasi desa.
Masyarakat harus diberikan ruang untuk menentukan pilihan secara bebas dan rasional, sementara pemerintah wajib memastikan prosesnya berjalan jujur, adil, transparan dan akuntabel.
“YANG HARUS MAHAL ADALAH INTEGRITAS, BUKAN HARGA SUARA RAKYAT”
Menutup pandangannya, Rohadi Wijaya, S.H., C.MH., CPLA menegaskan bahwa keberhasilan Pilkades tidak cukup diukur dari terlaksananya pemungutan suara.
Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika Pilkades mampu melahirkan pemimpin yang mendapatkan mandat masyarakat tanpa proses yang mencederai demokrasi.
“Yang harus mahal dalam Pilkades bukan harga suara rakyat, tetapi nilai integritas seorang calon. Karena kepala desa yang terpilih akan membawa amanah masyarakat dan menentukan arah pembangunan desa selama masa jabatannya.”.
Jurnalis: Suhaili
Media Nasional investigasi-Redaksi.co
