Fakfak, Redaksi.co – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kabupaten Fakfak menghadiri kegiatan pelatihan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan klien pemasyarakatan yang dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Fakfak, dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Fakfak.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya kolaboratif dalam mendorong pemberdayaan serta peningkatan kapasitas warga binaan agar memiliki keterampilan yang dapat dimanfaatkan setelah kembali ke tengah masyarakat.
Penandatanganan nota kesepakatan ini melibatkan Pemerintah Kabupaten Fakfak, Balai Pemasyarakatan Fakfak, dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Fakfak. Kesepakatan tersebut menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat sinergi pembinaan, pendampingan, serta pemberdayaan warga binaan dan klien pemasyarakatan di wilayah Fakfak.
Perwakilan GAMKI Fakfak, Willy Yamco, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan pelatihan kemandirian dan kerja sama lintas sektor ini. Ia menilai, program pembinaan yang berorientasi pada penguatan keterampilan produktif merupakan langkah konkret dalam mempersiapkan warga binaan agar lebih siap kembali ke masyarakat.
“Pelatihan seperti ini sangat penting untuk membangun rasa percaya diri dan membuka peluang usaha bagi warga binaan setelah menyelesaikan masa pembinaan. Kami mendukung penuh sinergi antara pemerintah daerah, Bapas, dan Lapas dalam mewujudkan pembinaan yang berkelanjutan,” ujar Willy Yamco.
Ia juga berharap kerja sama yang telah dituangkan dalam nota kesepakatan dapat diimplementasikan secara konsisten, sehingga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi WBP dan klien pemasyarakatan di Kabupaten Fakfak.
Dengan adanya dukungan berbagai pihak, termasuk organisasi kepemudaan seperti GAMKI, diharapkan proses reintegrasi sosial warga binaan dapat berjalan lebih efektif dan berkontribusi positif bagi pembangunan daerah
