Redaksi.co, Jakarta | Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan tersebut diambil dalam Sidang Isbat yang digelar di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (17/2), setelah mempertimbangkan hasil hisab dan laporan rukyatul hilal dari berbagai daerah di Indonesia.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa berdasarkan data astronomi, posisi hilal saat pengamatan belum memenuhi kriteria yang disepakati. Karena itu, awal Ramadan ditetapkan sehari setelahnya.
“Berdasarkan hasil hisab dan tidak adanya hilal yang terlihat, disepakati 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026,” ujar Nasaruddin.
Tidak Penuhi Kriteria MABIMS
Penetapan awal Ramadan merujuk pada kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), yang mensyaratkan tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.
Berdasarkan paparan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama, sudut elongasi hilal saat pengamatan berada pada kisaran 0 derajat 56 menit 23 detik hingga 1 derajat 53 menit 36 detik. Sementara itu, tinggi hilal tercatat masih berada di bawah ufuk, yakni antara minus 2 derajat 24 menit 43 detik hingga minus 0 derajat 55 menit 41 detik.
Anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag, Cecep Nurwendaya, mengatakan bahwa secara teoritis hilal mustahil dapat teramati dalam kondisi tersebut.
“Posisi hilal masih berada di bawah ufuk dengan elongasi yang sangat rendah. Dengan kondisi seperti ini, hilal tidak mungkin dirukyat pada petang ini,” ujarnya dalam seminar posisi hilal yang menjadi rangkaian awal Sidang Isbat.
Proses Sidang Isbat
Meski secara hisab hilal dipastikan tidak memenuhi syarat, pemerintah tetap melaksanakan Sidang Isbat sebagai prosedur formal penetapan awal bulan Hijriah. Kementerian Agama menerima laporan rukyatul hilal dari 96 titik pemantauan yang tersebar di seluruh provinsi.
Rangkaian kegiatan diawali dengan seminar posisi hilal yang menghadirkan pakar astronomi, ahli falak, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam. Sidang utama kemudian digelar secara tertutup untuk mendengarkan laporan dari berbagai daerah sebelum hasilnya diumumkan kepada publik.
Forum tersebut turut dihadiri perwakilan Komisi VIII DPR RI, Mahkamah Agung, Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta para ahli dari BMKG dan BRIN. Akademisi dan pimpinan pondok pesantren juga mengikuti jalannya sidang.
Perbedaan dengan Muhammadiyah
Sebelumnya, Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026, berdasarkan metode hisab hakiki wujudul hilal.
Menanggapi perbedaan tersebut, Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan menilai perbedaan penetapan awal Ramadan merupakan hal yang wajar dalam ranah ijtihad.
“Yang terpenting adalah penuh hikmah dan saling tasamuh,” ujarnya.
