Redaksi.co MAMUJU : Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi benteng terakhir pemenuhan gizi anak sekolah dan ibu hamil kini justru diterpa isu panas. Dugaan penyimpangan dana mencuat dan memantik kecurigaan publik terhadap pelaksanaan program yang dibiayai negara tersebut.
Program yang digadang-gadang sebagai solusi strategis peningkatan kualitas gizi masyarakat ini disebut memiliki alokasi biaya per porsi sebesar Rp10.000 hingga Rp15.000. Namun, realitas di lapangan menimbulkan tanda tanya besar.
Berdasarkan pantauan terhadap menu yang disajikan kepada siswa di SD Inpres Salletto, nilai makanan yang diterima dinilai tidak sebanding dengan nominal anggaran tersebut. Menu yang dibagikan disebut jauh dari standar biaya per porsi, memunculkan kecurigaan adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana.
Situasi ini memicu dugaan bahwa pelaksanaan MBG berpotensi menjadi celah penyalahgunaan anggaran oleh oknum tak bertanggung jawab. Jika benar terjadi, maka yang dipertaruhkan bukan hanya uang negara, tetapi juga hak anak-anak untuk mendapatkan asupan gizi layak demi tumbuh kembang yang optimal.
Sorotan keras datang dari IPMAPUS Sulbar. Rafiil, Bendahara Umum IPMAPUS Sulbar sekaligus pemuda Desa Salletto, secara terbuka mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh dan audit transparan terhadap dapur penyedia MBG yang mendistribusikan makanan ke SD Inpres Salletto.
Ia menegaskan bahwa pengawasan harus diperketat agar dana publik benar-benar digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Pengawasan harus diperketat agar program ini tidak disalahgunakan dan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak,” tegas Rafiil.
Kini, bola ada di tangan pemerintah dan pihak terkait. Publik menanti langkah konkret: audit terbuka, pengawasan ketat, dan transparansi penuh. Tanpa itu, program yang sejatinya mulia ini bisa berubah menjadi skandal yang mencederai kepercayaan masyarakat. (ZUL)
