Redaksi.co SULBAR : Aksi panas meledak di halaman Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Barat. Ratusan mahasiswa PP IPMAPUS Sulbar memadati gerbang Mapolda, mengibarkan spanduk bernada keras dan melontarkan orasi tajam yang menuding adanya dugaan praktik-praktik merugikan rakyat di berbagai sektor strategis.
Muh. Kadri, Koordinator Aksi PP IPMAPUS Sulbar, menegaskan bahwa demonstrasi ini adalah peringatan terbuka kepada aparat penegak hukum.
“Ini bukan aksi seremonial. Kami membawa empat tuntutan besar. Ini gambaran lemahnya pengawasan dan dugaan pembiaran terhadap jaringan mafia di Sulawesi Barat,” tegasnya lantang.
Isu pertama yang disorot adalah kasus pembebasan lahan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kecamatan Kalukku. Mahasiswa mendesak Polda Sulawesi Barat membuka secara transparan proses penanganan perkara yang diduga mengandung praktik mark-up harga lahan.
Massa aksi menuding adanya indikasi keterlibatan mafia tanah dan oknum dinas yang diduga membayar lahan tidak sesuai nilai riil yang diterima warga. Mereka meminta aparat tidak tebang pilih dalam menindak pihak yang terlibat.
“Kalau ada mafia tanah bermain, bongkar sampai ke akar. Jangan ada yang dilindungi,” seru orator dari atas mobil komando.
Aksi semakin memanas ketika mahasiswa menyoroti dugaan mafia distribusi elpiji subsidi di Kabupaten Mamuju. Berdasarkan temuan internal IPMAPUS Sulbar, terdapat indikasi pangkalan fiktif yang kuotanya diduga diperjualbelikan secara ilegal kepada pedagang tanpa izin resmi. Akibatnya, harga gas melonjak di tingkat masyarakat. Kelompok ekonomi lemah yang semestinya menikmati subsidi negara disebut justru menjadi korban kebocoran distribusi.
Mahasiswa mendesak aparat untuk: 1. Mengungkap jaringan mafia elpiji subsidi hingga ke aktor utama,
2. Menindak pangkalan fiktif tanpa kompromi,
3. Menjamin subsidi energi benar-benar tepat sasaran.
Tak hanya itu, proyek pengadaan bibit kakao di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat turut menjadi sorotan. Mahasiswa meminta Ditkrimsus Polda Sulbar menyelidiki dugaan: 1. Bibit tidak sesuai spesifikasi teknis, 2. Terjadi mark-up anggaran, 3. Kualitas bibit tidak maksimal, 4. Bibit tanpa sertifikasi jelas namun tetap dilabeli resmi.
Program pertanian yang seharusnya menjadi pengungkit kesejahteraan petani dinilai tidak boleh tercoreng oleh dugaan proyek bermasalah.
Dalam tuntutan terakhir, mahasiswa memperingatkan agar penanganan penyalahgunaan BBM subsidi tidak berhenti pada sopir kendaraan. Mereka mendesak aparat mengembangkan kasus hingga menyentuh pemilik kendaraan, pengepul, jaringan distribusi ilegal, hingga pihak yang diduga menjadi aktor utama dan pemodal.
“Penegakan hukum harus menyasar dalang, bukan hanya pelaku lapangan,” tegas massa.
PP IPMAPUS Sulbar menegaskan bahwa subsidi dan program pembangunan negara harus berpihak kepada rakyat, bukan menjadi ruang permainan oknum.
Mereka memastikan akan terus mengawal proses hukum di Sulawesi Barat. Jika tuntutan tidak direspons secara serius, gelombang aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar disebut siap digelar kembali.
“Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat!” pekik massa menggema keras di depan Mapolda. (ZUL)
