Redaksi.co MAMASA : Fraksi Mahasiswa Sulbar resmi melaporkan dugaan praktik korupsi di tubuh Dinas Pekerjaan Umum (PU) kepada Kejaksaan Negeri Mamasa. Laporan tersebut berkaitan dengan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun anggaran 2024 serta program sanitasi makan-minum tahun 2025 yang diduga kuat bermasalah.
Ketua Fraksi Sulbar, Alim, menegaskan bahwa indikasi penyelewengan tersebut berpotensi menggerus keuangan daerah Kabupaten Mamasa. Ia menyebut pelaporan ini bukan sekadar simbolik, melainkan bentuk perlawanan terbuka terhadap praktik korupsi yang dinilai menjadi penghambat utama pembangunan daerah.
“Kami mendesak Kejari Mamasa bergerak cepat, profesional, dan transparan. Jangan sampai dugaan korupsi yang merugikan masyarakat dibiarkan berlarut-larut tanpa tindakan tegas,” tegas Alim dengan nada keras.
Mahasiswa menilai dugaan korupsi tersebut bukan persoalan kecil. Dampaknya disebut langsung dirasakan masyarakat, mulai dari terhambatnya program pembangunan hingga merosotnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Jika praktik semacam ini terus terjadi, mereka menilai Mamasa akan semakin tertinggal.
Tak berhenti pada pelaporan, Fraksi Mahasiswa Sulbar juga mengeluarkan ultimatum. Mereka memastikan akan mengawal proses hukum hingga tuntas dan tidak segan menggelar aksi besar jika penanganan kasus berjalan lamban.
“Jika tidak ada titik terang dalam waktu dekat, kami siap turun ke jalan. Kami akan kawal laporan ini sampai ada kejelasan dan penegakan hukum yang nyata,” pungkas Alim.
