Pontianak — Pengusutan skandal korupsi proyek peningkatan jalan di Kabupaten Mempawah memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (27/11) memeriksa tiga mantan pimpinan DPRD Mempawah sebagai saksi kunci dalam kasus dugaan suap yang menyeret pejabat daerah dan pihak swasta.
Ketiganya adalah mantan Ketua DPRD Rahmad Satria serta dua mantan Wakil Ketua, Rajuini dan Indaryani. Pemeriksaan berlangsung di Polda Kalimantan Barat dalam rangkaian penyidikan intensif yang telah bergulir sejak penetapan tiga tersangka sebelumnya.
Arah Penyelidikan Menguat ke Ranah Legislatif
Pemeriksaan terhadap figur-figur di pucuk pimpinan DPRD menegaskan bahwa KPK tak hanya menelisik pelaksanaan teknis proyek oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) tahun anggaran 2015, tetapi juga mencermati proses politik, persetujuan anggaran, serta potensi pengaruh legislatif dalam alokasi proyek.
Sumber internal penegak hukum menyebut, penyidik sedang mendalami indikasi adanya aliran dana dari pihak kontraktor kepada sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan proses penganggaran dan pengawasan proyek.
Rangkaian Pemeriksaan Lebar: Kontraktor hingga Penyedia Jasa
Selain tiga mantan unsur pimpinan DPRD, KPK juga memanggil beberapa pihak dari sektor swasta, termasuk kontraktor dan penyedia jasa yang mengerjakan proyek jalan bernilai miliaran rupiah tersebut. Langkah ini mempertegas skenario penyidik untuk membuka mata rantai dugaan suap dari hulu ke hilir.
Tiga Tersangka Sudah Ditetapkan, Nama Masih Disimpan Rapat
Sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, terdiri dari dua penyelenggara negara dan satu pihak swasta. Meski demikian, lembaga antirasuah belum mengungkap identitas mereka secara terbuka, dengan alasan penyidikan masih berjalan.
Penetapan tersangka ini disebut berhubungan dengan penyimpangan dalam pembiayaan dan pengelolaan proyek infrastruktur di lingkungan Pemkab Mempawah.
Mengguncang Kepercayaan Publik
Kasus ini berpotensi menjadi salah satu skandal besar di wilayah Kalimantan Barat, mengingat proyek tersebut seharusnya menjadi penopang akses dan mobilitas masyarakat. Dugaan adanya praktik suap dan pengaturan proyek memperkuat kekhawatiran publik akan lemahnya transparansi anggaran daerah.
Pemerhati kebijakan publik menilai, langkah KPK memeriksa mantan pimpinan DPRD adalah sinyal kuat bahwa penyidik tidak akan berhenti pada level pelaksana teknis. “Jika proses penganggaran dalam legislatif ikut dimainkan, maka skalanya bukan lagi penyimpangan biasa, melainkan kejahatan berjemaah,” ujarnya.
KPK: Pengusutan Lanjut, Fakta Baru Terbuka
KPK memastikan penyidikan akan terus berjalan. Pemeriksaan tambahan dijadwalkan dalam beberapa pekan ke depan, termasuk analisis dokumen proyek, audit perkiraan kerugian negara, serta penelusuran aliran dana.
Dengan semakin banyaknya saksi yang dipanggil, publik menunggu apakah nama-nama besar di lingkar kekuasaan daerah akan ikut terseret.
Tim : LKRI
