Melawi, Kalbar –28 Mei 2025 |
Kebijakan pembangunan yang inklusif dan menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat desa menjadi fondasi penting dalam pemerintahan Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa. Sejak menjabat, Bupati Dadi menunjukkan konsistensi dan komitmen kuat dalam membangun desa sebagai pusat pertumbuhan baru, bukan semata objek kebijakan.
“Pemerataan pembangunan di wilayah desa bukan hanya narasi politik atau pencitraan semata, melainkan sudah diwujudkan dalam bentuk alokasi anggaran yang jelas, pembangunan infrastruktur dasar, serta pendampingan yang sistematis terhadap tata kelola desa,” kata Dr. Herman Law, pengamat kebijakan publik dalam keterangannya kepada media ini, Selasa (28/5).
Salah satu aspek yang paling menonjol adalah perhatian Pemerintah Kabupaten Melawi terhadap penguatan infrastruktur dasar, terutama jalan dan jembatan. Di banyak wilayah yang sebelumnya terisolasi, kini sudah mulai tersambung dengan pusat kecamatan bahkan ke ibukota kabupaten.
“Bagi wilayah-wilayah rural seperti Melawi, jalan dan jembatan adalah urat nadi pembangunan. Ketika akses fisik terbuka, maka layanan pendidikan, kesehatan, hingga distribusi hasil pertanian akan ikut hidup,” jelas Dr. Herman.
Menurutnya, arah kebijakan seperti ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar ‘menambal’ masalah, tetapi membangun dari akar persoalan.
Selain pembangunan fisik, perhatian juga difokuskan pada kebutuhan dasar seperti penerangan dan air bersih. Pemkab Melawi terus mendorong upaya pemerataan listrik, termasuk melalui skema perluasan jaringan PLN maupun pembangunan PLTS komunal di desa yang belum teraliri.
Upaya penyediaan air bersih pun tidak luput dari perhatian. Di berbagai desa yang sebelumnya mengalami krisis air, kini mulai dibangun sistem-sistem penyediaan air bersih yang berkelanjutan. “Penerangan dan air bersih bukan hanya tentang layanan publik, tapi menyangkut harkat hidup manusia,” kata Dr. Herman lagi.
Tak kalah penting, Pemkab Melawi juga fokus mendorong kemandirian ekonomi desa. Program-program yang menyentuh sektor pertanian, perkebunan, hingga UMKM dijalankan secara terintegrasi. Pemerintah daerah juga aktif dalam mendampingi pengelolaan dana desa agar akuntabel dan tepat sasaran.
“Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga pembangunan kapasitas. Ketika desa diberi ruang untuk menjadi subjek pembangunan, maka mereka akan menciptakan kesejahteraan dengan kekuatan sendiri,” ujar Dr. Herman.
Namun di tengah geliat pembangunan ini, masih ada pihak-pihak yang mencoba mengganggu lewat narasi provokatif di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Bupati Dadi dinilai tetap tenang dan tidak terpancing.
“Bupati Dadi menunjukkan kedewasaan dalam menyikapi kritik dan provokasi. Beliau sadar, masyarakat sudah cerdas dan bisa membedakan mana informasi yang jernih dan mana yang hanya ingin menciptakan kegaduhan,” ungkap Dr. Herman.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa jika serangan melalui media sosial sudah mengarah pada ujaran kebencian, fitnah, atau pelanggaran hukum, maka penegakan hukum tetap harus menjadi pilihan rasional.
“Penegakan hukum diperlukan bukan untuk membungkam kritik, tetapi untuk menjaga tatanan masyarakat dari disinformasi dan polarisasi yang dapat menghambat pembangunan,” tegasnya.
Langkah-langkah progresif Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa, menunjukkan bahwa pembangunan desa di Melawi tidak lagi berjalan di tempat. Dengan pendekatan yang terencana, menyentuh kebutuhan riil masyarakat, serta terbuka terhadap masukan, maka visi mewujudkan desa mandiri dan sejahtera bukan sekadar impian, melainkan arah nyata pembangunan.
Sumber : Dr.Herman Hofi Law
Red/ Danil )
