KNPI LOMBOK BARAT DUKUNG LANGKAH PEMDA WAJIBKAN KAFE URUS IZIN USAHA
—
Lombok Barat – Redaksi.Co Langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat terkait penataan usaha kafe dan tempat hiburan mendapatkan dukungan penuh dari DPD KNPI Kabupaten Lombok Barat. Dukungan ini disampaikan menyusul kebijakan tegas Pemda yang meminta seluruh pelaku usaha kafe untuk segera mengurus perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketua DPD KNPI Lombok Barat, Hairunnisa, menegaskan bahwa kebijakan yang diambil Pemda sudah tepat dan merupakan bagian dari upaya menciptakan ketertiban serta memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. “Pemerintah tentu sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, camat, dan instansi terkait lainnya sebelum mengambil keputusan ini. Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba, tetapi melalui kajian dan pertimbangan yang matang dari semua aspek,” ujarnya.
Menurutnya, penerbitan izin usaha tidak hanya memberi legalitas bagi para pelaku usaha, tetapi juga mempermudah pengawasan kegiatan yang dilakukan di lokasi usaha tersebut. Dengan adanya izin resmi, pemerintah dapat memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai aturan dan tidak mengganggu ketertiban umum maupun keamanan masyarakat (Kamtibmas).
“Jika ada pelaku usaha yang melanggar aturan atau izin yang sudah diberikan, tentu pemerintah memiliki dasar untuk memberikan sanksi tegas. Itu adalah bentuk penegakan aturan yang harus kita dukung bersama,” tegas Hairunnisa.
KNPI Lombok Barat juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersikap objektif dalam menilai persoalan ini. Selain itu, masyarakat juga diharapkan ikut serta membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas usaha yang ada, demi menjaga keamanan dan ketertiban bersama di wilayah Lombok Barat.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa sudah sewajarnya setiap pelaku usaha, baik kafe, tempat hiburan, maupun usaha lainnya, harus memiliki izin resmi. Selain sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan, izin usaha juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan daerah. “Dengan adanya izin, tentu usaha tersebut bisa memberikan kontribusi nyata bagi daerah, mulai dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar,” jelasnya.
KNPI Lombok Barat meyakini bahwa dalam proses penerbitan izin nanti, pemerintah tetap akan berpegang pada aturan yang berlaku, sehingga kepentingan masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah bisa berjalan seimbang.
“Kami mengajak masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Mari kita dukung bersama langkah pemerintah dalam menciptakan Lombok Barat yang lebih tertib, aman, dan sejahtera,” tutup Hairunnisa.
—
Read : HS2025 Abacah uhel
Sumber : Media Nasional Investigasi – Redaksi.co
