Redaksi.co, Jakarta | Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia menggelar Seminar Nasional Tata Kelola Ekosistem Karbon Biru Indonesia dengan tema “Menjembatani Sains, Kebijakan, dan Pasar untuk Keberlanjutan dan Perdagangan Karbon” pada Kamis (5/2/2026) di Hotel Morrissey, Jakarta Pusat.
Seminar nasional ini menjadi forum strategis untuk memperkuat tata kelola ekosistem karbon biru meliputi mangrove, padang lamun, dan rawa payau sebagai bagian penting dari upaya nasional dalam pengendalian perubahan iklim, pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca, serta pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan.
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP, Kartika Listriana, S.T., MPMM, yang hadir sebagai keynote speaker, mengatakan bahwa laut dan ekosistem pesisir memiliki peran krusial dalam mitigasi perubahan iklim. Menurutnya, pengelolaan dan restorasi ekosistem karbon biru yang terintegrasi tidak hanya mampu menurunkan emisi karbon, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Penguatan tata kelola ekosistem karbon biru bukan hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan,” ujar Kartika dalam sambutannya.
Dukungan terhadap penguatan karbon biru juga disampaikan Pemerintah Provinsi Maluku yang turut hadir dalam forum tersebut. Sebagai provinsi kepulauan dengan 17 kabupaten dan kota serta dominasi wilayah laut yang luas, Maluku memandang ekosistem karbon biru sebagai fondasi penting dalam memperkuat ketahanan ekologi sekaligus menopang ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.
Perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku menyampaikan bahwa Maluku memiliki potensi besar sebagai kawasan penyerap dan penyimpan karbon biru. Namun, pengelolaan karbon biru di daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan data dan kajian ilmiah, serta belum optimalnya keterhubungan antara praktik pengelolaan di lapangan dengan kebijakan, pembiayaan, dan mekanisme pasar karbon.
“Dalam konteks tersebut, seminar nasional ini menjadi sangat relevan sebagai forum strategis untuk membangun pemahaman bersama, memperkuat sinergi kebijakan pusat dan daerah, serta membuka jalan bagi pengembangan model pengelolaan karbon biru yang terukur dan berkelanjutan,” ujar perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku.
Pengelolaan karbon biru di Maluku juga dinilai tidak terlepas dari kebijakan kelautan dan perikanan nasional, seperti kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis zona, penetapan wilayah pemijahan dan pembesaran ikan, serta penguatan kawasan konservasi laut. Pemerintah Provinsi Maluku menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut, meskipun memiliki konsekuensi terhadap industri perikanan dan ekonomi lokal, demi menjamin keberlanjutan sumber daya laut dan perlindungan habitat penting dalam jangka panjang.
Dalam rangkaian kegiatan seminar, turut dilakukan penandatanganan kerja sama internasional yang dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola lingkungan serta mendorong investasi berkelanjutan di sektor kelautan dan pesisir.
Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku sebelumnya telah menandatangani nota kesepahaman dengan Yayasan Samudera Indonesia Timur terkait pengelolaan padang lamun dan konservasi ekosistem pesisir pada 27 Juni 2025 di Kota Ambon. Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir Maluku sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim.
Seminar nasional ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, DPR RI, akademisi, peneliti, pelaku usaha, hingga mitra internasional. Melalui forum ini, KKP menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola ekosistem karbon biru sebagai bagian dari solusi nasional dan global dalam menghadapi perubahan iklim, sekaligus mendorong terwujudnya ekonomi biru Indonesia yang berkelanjutan.
