Ketua Umum API NTB Soroti Ketimpangan Gaji Guru Honorer di Tengah Program MBG
Mataram, NTB —Redaksi.co Ketua Umum Asosiasi Pemuda Inspirator Nusa Tenggara Barat (API NTB), Haikal Firmansyah, menyoroti ketimpangan serius dalam kebijakan pengupahan guru honorer yang dinilai masih jauh dari kata layak, terutama jika dibandingkan dengan pengalokasian anggaran pada sejumlah program nasional, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Haikal mengungkapkan, hingga saat ini masih banyak guru honorer, termasuk di wilayah Nusa Tenggara Barat, yang hanya menerima honor sekitar Rp300 ribu per tiga bulan. Kondisi tersebut dinilai tidak sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab guru dalam proses pendidikan.
“Ini adalah persoalan struktural yang sudah terlalu lama dibiarkan. Guru honorer bekerja penuh waktu, tetapi penghasilannya masih berada jauh di bawah standar kelayakan hidup,” ujar Haikal dalam keterangannya kepada Redaksi.co, Senin (—).
Berdasarkan data nasional, jumlah guru honorer di Indonesia masih berada di kisaran 1,6 juta orang. Sebagian besar dari mereka menerima honor antara Rp200 ribu hingga Rp500 ribu per bulan, bahkan di sejumlah daerah pembayarannya dilakukan setiap tiga bulan.
Sementara itu, Upah Minimum Regional (UMR) di NTB tahun 2025 berada pada kisaran Rp2,4 juta hingga Rp2,8 juta per bulan. Dengan demikian, pendapatan guru honorer di sejumlah wilayah tidak mencapai 15 persen dari standar upah minimum yang ditetapkan pemerintah.
Menurut Haikal, ketimpangan tersebut berpotensi berdampak langsung pada kualitas pendidikan dalam jangka panjang.
“Negara tidak bisa berharap kualitas pendidikan meningkat jika kesejahteraan guru, khususnya honorer, masih terabaikan,” tegasnya.
Meski demikian, Haikal menegaskan bahwa API NTB tidak menolak Program Makan Bergizi Gratis. Namun, ia meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap skala prioritas anggaran agar pembangunan tidak berjalan timpang.
“Program sosial tentu penting, tetapi akan menjadi ironi jika pendidik sebagai fondasi utama pendidikan justru terpinggirkan,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa rendahnya kesejahteraan guru honorer berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran, meningkatkan beban psikologis guru, serta mengurangi minat generasi muda untuk menekuni profesi pendidik.
“Kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh kualitas gurunya. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka target Indonesia Emas 2045 akan sulit tercapai,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, API NTB mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera mengambil langkah konkret, antara lain menetapkan standar gaji minimum guru honorer yang mendekati UMR, mempercepat pengangkatan guru honorer menjadi ASN atau PPPK, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan anggaran pendidikan.
“Pembangunan tidak boleh hanya besar pada program, tetapi harus adil bagi manusia yang menjalankannya. Guru adalah fondasi bangsa,” pungkas Haikal.
Sumber : Media Nasional Investigasi – Redaksi.co
Read : Abach Uhel
