Redaksi.co MAMUJU : Krisis air bersih menghantam warga Mamuju di momentum paling sakral: bulan Ramadhan. Di saat masyarakat bersiap menjalankan ibadah dengan khusyuk, ribuan pelanggan PDAM Tirta Manakarra justru dipaksa menghadapi kenyataan pahit, air tak mengalir selama berhari-hari. Keran rumah tangga yang seharusnya menjadi sumber kehidupan hanya mengeluarkan angin.
Aktivis Mamuju, Kifli Ramadhan, melontarkan kritik keras atas kondisi tersebut. Ia mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran perusahaan daerah itu.
“Masyarakat taat membayar iuran setiap bulan. Jika ditotal dari ribuan pelanggan di ibu kota Provinsi Sulawesi Barat ini, dana yang masuk bisa mencapai miliaran rupiah. Lalu ke mana uang rakyat itu jika distribusi air saja gagal total di bulan krusial seperti Ramadhan?” tegas Kifli.
Setiap bulan, pelanggan menerima tagihan tanpa kompromi. Keterlambatan berarti denda, bahkan ancaman pemutusan. Namun saat pelayanan lumpuh, warga justru dibiarkan tanpa kepastian.
Kondisi ini dinilai sebagai bentuk asimetri pelayanan: rakyat membayar untuk air yang mengalir, bukan untuk pipa kosong. Pertanyaan besar pun muncul, ke mana anggaran pemeliharaan infrastruktur yang selama ini dihimpun dari iuran warga?
Krisis ini bukan sekadar gangguan teknis. Dampaknya langsung terasa dalam kehidupan sosial dan spiritual masyarakat:
1. Ibadah terganggu: Warga kesulitan berwudhu untuk shalat dan tarawih.
2. Kebutuhan domestik terhambat: Persiapan sahur dan buka puasa menjadi beban tambahan.
3. Tekanan ekonomi meningkat: Banyak keluarga terpaksa membeli air galon atau memesan tangki air demi memenuhi kebutuhan dasar.
Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, beban tambahan ini memicu kekecewaan luas.
Mahasiswa dan aktivis di Mamuju menyatakan tidak akan tinggal diam. Mereka menyuarakan tiga tuntutan utama kepada PDAM Tirta Manakarra:
1. Transparansi anggaran, khususnya terkait alokasi dana pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur.
2. Solusi konkret dan permanen, bukan sekadar alasan klasik seperti faktor alam atau gangguan teknis sementara.
3. Kompensasi pelanggan, berupa potongan tagihan bagi warga terdampak sebagai bentuk tanggung jawab profesional.
Kifli menegaskan, pengelolaan air bersih adalah kebutuhan fundamental masyarakat. Jika pelayanan dasar ini tak mampu dipenuhi secara konsisten, maka wajar publik mempertanyakan kompetensi manajemen.
“Jangan sampai perusahaan daerah justru ‘haus’ setoran, tetapi ‘kering’ pelayanan,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi yang komprehensif dari pihak PDAM Tirta Manakarra terkait penyebab pasti dan jaminan perbaikan permanen distribusi air.
Warga kini menunggu bukan sekadar klarifikasi, tetapi tindakan nyata. Sebab bagi masyarakat Mamuju, air bukan kemewahan, melainkan hak dasar yang tak boleh terus-menerus menguap begitu saja. (ZUL)
